Oleh: Cahaya Chems (Pegiat Literasi)
Indonesia kini sedang tak baik-baik saja. Bagaimana tidak, kondisi ekonomi RI sedang berada di titik nadirnya. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbuntut pada melemahnya nilai tukar rupiah. Kini, nilai tukar rupiah menyentuh angka 17.000 per Dolar Amerika Serikat. Ini tertinggi sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Perkara ini terjadi imbas dari kebijakan baru Donald Trump mengenai perang dagang. Sehingga berpengaruh ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia.
Di Tanah air tanpa kebijakan baru dari presiden Amerika tersebut, kondisi ekonomi memang tengah lesu. PHK banyak terjadi, juga industri dalam negeri banyak yang gulung tikar. Buruknya nilai rupiah, rupanya juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat yang semakin menurun. Dilansir pada laman Kendariinfo (08/04/2025) Baubau menduduki urutan pertama mengalami inflasi tertinggi di Sultra capai angka 2,69 persen pada Maret 2025 dengan nilai indeks harga konsumen (IHK) sebesar 108,42. Menurut Kepala BPS Sultra, penyebab inflasi disebabkan oleh naiknya harga-harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Inflasi itu sendiri bermakna kondisi dimana naiknya harga barang dan jasa secara umum.
Hal ini berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat memilih untuk berhemat dan memang membelanjakan keuangan mereka hanya untuk perkara urgen dan mengurangi pembelian yang tidak menjadi kebutuhan utama. Hal ini wajar saja, mengingat para pekerja tidak pernah mengalami kenaikan upah sementara harga-harga barang terus melonjak naik. Akhirnya masyarakat memilih untuk menekan perbelanjaan demi untuk bisa bertahan hidup.
Sejatinya rentannya ekonomi suatu negara mengalami Inflasi bukan hanya terjadi di satu kota Baubau saja namun terjadi di hampir semua kota bahkan pada negara-negara penganut sistem ekonomi Kapitalisme.
Akibat Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis
Negeri-negeri yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis memiliki penyakit yang sama. Yakni sama-sama bertumpu pada sektor non riil. Seperti pasar saham dan suku bunga. Dimana jantung dari ekonomi ini adalah berdirinya bank-bank yang berbasis ribawi. Ketika terjadi goncangan di pasar modal maka itu berefek kepada perekonomian di dunia termasuk Indonesia. Selain itu, perekonomian yang ditopang sektor keuangan yang penuh dengan spekulasi tersebut menjadikan ekonomi suatu negara amat rentan diterpa krisis. Bahkan dampaknya merembet kebumi belahahan lainnya.
Maka meningkatnya inflasi hanyalah efek domino dari sistem ekonomi Kapitalisme. Dari sini seharusnya pemerintah mengambil pelajaran bahwa ekonomi kapitalisme hanya akan menciptakan kesenjangan yang semakin mengaga dan menghasilkan kemiskinan yang luar biasa. Lalu pertumbuhan ekonomi yang rapuh menyebabkan amat mudah ditepa krisis. Lebih dari itu, sistem ekonomi kapitalisme merupakan ekonomi yang bertentangan dengan ekonomi Islam.
Penggunaan mata uang kertas sebagai alat pembayaran memiliki kelemahan. Ia tidak stabil dan cenderung berubah nilainya. Hal ini membuat rentan naiknya suku bunga dipasar modal. Imbasnya ini berefek pada ekonomi dalam negeri. Bank-bank akan menaikkan suku bunga. Hingga akhirnya merembet pada naiknya harga barang-barang, maka terjadilah inflasi yang tidak bisa dihindari.
Persoalan carut marutnya ekonomi Kapitalisme juga terlihat dari ketimpangan ekonomi masyarakat. Kesenjangan dan ketimpangan itu terjadi karena asas pertumbuhan ekonomi menjadi metode pemecahan permasalahan ekonomi saat ini. Dimana hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek distribusi. Padahal persoalan kemiskinan boleh jadi karena faktor distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat. Pandangan seperti ini jelas tidak akan bisa memecahkan permasalahan ekonomi seperti inflasi, kemiskinan, pengangguran, pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan lain sebagainya. Pandangan ini justru menimbulkan masalah baru yang lebih krusial yaitu kesenjangan ekonomi yang tidak bisa terelakkan.
Disisi lain, penyebab ketimpangan ekonomi dalam sistem kapitalis adalah adanya liberalisasi pengelolaan sumber daya alam secara ugal-ugalan baik oleh korporasi maupun swasta. Sebaliknya peran negara hanyalah sebatas pemberi regulasi. Disinilah persoalannya. Ketika pihak swasta mengolah SDA, ini akan menyebabkan harga jual hasil SDA di masyarakat akan makin tinggi. Pihak swasta pastilah mencari keuntungan tak mau rugi. Alhasil para kapitalis (korporasi) semakin cuan dan untung. Sementara rakyat semakin dirugikan dan terjadi jurang kesenjangan. Hal lain, negara masih tetap menjadikan sumber pemasukan ekonomi dan pendapatan keuangan kepada pungutan pajak dan utang luar negeri. Dimana ini akan terus membebani rakyatnya. Bergantungnya APBN pada pajak dan utang yang berbasis ribawi masih menjadi sumber masalah pada negeri ini.
Solusi Islam
Inflasi di negeri-negeri yang menerapkan ekonomi kapitalis merupakan perkara lumrah terjadi. Sebab sistem ekonomi ini tumbuh dengan ketidakpastian. Rawan spekulasi dipasar uang dan pasar modal. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, tidak akan membiarkan terjadinya inflasi. Sebab negara telah memiliki mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi kenaikan harga-harga barang. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama: negara akan menetapkan penggunaan mata uang emas dinar dan dirham. Dimana nilai mata uang Dinar-dirham sangat stabil sehingga menjaga jalannya aktivitas perekonomian tetap kokoh.
Kedua, dalam pandangan Islam problem ekonomi lebih bertumpu pada terdistribusinya barang dan jasa secara merata. Bukan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagaimana cara pandang ekonomi kapitalisme saat ini. Produksi dan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada terpenuhinya kebutuhan individu yang ada dalam masyarakat. Serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Jika ada individu kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka negara wajib memenuhi kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan, dan papan. Maupun kebutuhan kolektif di masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Caranya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam milik umum dan milik negara.
Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, status kepemilikan seluruh harta kekayaan atau sumber daya alam yang ada di bumi ini tidaklah bebas dimiliki oleh individu. Amat berbeda dengan pemahaman dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam Islam status kepemilikan seluruh harta kekayaan yang ada di bumi ini dapat dikategorikan tiga kelompok: Pertama kepemilikan individu, yaitu terkait harta yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh individu secara langsung.
Kedua: kepemilikan umum yakni terkait harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Harta umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah untuk seluruh kaum muslimin dan membolehkan setiap individu untuk mengambil manfaatnya tetapi tidak boleh memiliki zatnya. Harta milik umum tersebut diantaranya: air, padang rumput atau hutan dan, api atau sumber energi. Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas seperti tambang migas, emas dan perak, tambang batubara dan lainnya.
Ketiga: kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak masuk kategori milik umum maupun milik individu. Pengelolaan harta milik umum dan harta milik negara wajib dikelola oleh negara baik secara langsung ataupun melalui Badan Usaha Milik Umum. Haram diserahkan kepada pihak swasta apalagi pihak asing. Hasilnya pengelolaan harta milik umum tersebut, didistribusikan kepada rakyat dengan harga yang murah Dan keuntungannya menjadi pemasukan APBN.
Kemudian, pengembangan bisnis dalam Islam hanya bertumpu pada sektor riil. Pengembangan ekonomi pada sektor non riil tidak akan dibiarkan terjadi. Pada sektor riil ekonomi Islam bertumpu pada perkembangan industri pertanian, perdagangan barang dan jasa, atau kerjasama bisnis dalam bentuk berbagai syirkah dan memberikan modal bagi para pengusaha untuk pengembangan usaha. Akan tetapi sektor bisnis riil yang merusak masyarakat seperti industri khamar atau minuman keras, industri pornografi dan pornoaksi tidak diperbolehkan untuk dikembangkan. Disamping itu, negara tidak menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan bahkan diharamkan melakukan penarikan kepada rakyat secara zalim. Sebagaimana dalam sistem kapitalis pajak dijadikan sumber utama pemasukan APBN. Penarikan pajak dilakukan apabila kas negara benar-benar kosong dan hanya ditarik pada kaum muslimin laki-laki kaya saja. Dan dihentikan penarikannya apabila telah memenuhi kas negara.
Demikianlah cara Islam menyelesaikan persoalan ekonomi dan mekanisme pengelolaan ekonomi. Dimana tujuan utama dari pengelolaan ekonomi tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sehingga umat tidak perlu resah terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebab negara telah menjaminnya melalui sistem ekonomi Islam. Wallahu'alam.
No comments:
Post a Comment