Di tengah rencana relokasi warga Gaza oleh pemerintahan Trump, tawaran Indonesia untuk mengevakuasi mereka tampak seperti sambutan yang selaras. Namun, rencana ini menuai kontroversi dan memunculkan dugaan bahwa Indonesia justru sedang membuka jalan bagi agenda penjajahan.
Menurut laporan bbc.com (11/04/3025), Presiden Prabowo Subianto berniat mengevakuasi seribu warga Palestina yang terdampak konflik Israel-Hamas di Gaza. Gagasan ini dianggap sejumlah pengamat sebagai keputusan yang berpotensi menjadi kesalahan strategis dan memunculkan kritik, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tak hanya berisiko, gagasan ini bisa mempercepat pelaksanaan skenario pengusiran rakyat Gaza—sebagaimana yang diinginkan oleh pihak penjajah. Sangat disayangkan, rencana tersebut justru bertolak belakang dengan seruan jihad dari para ulama dan tokoh umat di seluruh dunia. Padahal yang dibutuhkan Palestina saat ini bukanlah relokasi, melainkan dukungan kekuatan militer yang nyata untuk melawan penjajahan.
Banyak ulama menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang benar-benar bisa membebaskan Palestina adalah melalui jihad. Bantuan kemanusiaan yang selama ini diberikan belum cukup menghentikan penjajahan dan pembantaian terhadap warga Palestina.
Jika evakuasi warga Gaza ini benar-benar dilakukan, maka itu akan menjauhkan umat Islam dari solusi sejatinya. Rakyat Gaza berhak tinggal di tanah mereka sendiri. Justru Zionislah yang seharusnya terusir, karena merekalah penjajah yang merampas tanah itu.
Solusi yang benar adalah mengusir penjajah Zionis dari Palestina. Alih-alih mengevakuasi penduduk Gaza, negara-negara muslim seharusnya mengerahkan kekuatan militernya untuk membela Palestina.
Di sisi lain, evakuasi ini bisa saja merupakan hasil tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia, terutama setelah AS memberlakukan tarif impor baru. Upaya negosiasi yang berhasil dalam hal ini bisa jadi menjadi celah bagi AS untuk memaksakan kehendaknya terhadap Indonesia. Beginilah akibat ketergantungan kepada negara lain—kepentingan bangsa sendiri didahulukan, walau harus mengorbankan persaudaraan sesama muslim.
Seharusnya, para pemimpin negeri-negeri muslim menyambut panggilan jihad. Namun kenyataannya, semangat itu terhalang oleh paham nasionalisme dan prinsip non-intervensi. Ukhuwah Islamiyyah—konsep bahwa umat Islam adalah satu kesatuan—hancur oleh batas negara yang memisahkan umat.
Sikap acuh para pemimpin muslim terhadap penderitaan saudara seiman menunjukkan bentuk pengkhianatan. Seruan “Aynal Muslimun?” (Di mana kaum muslimin?) menjadi sangat relevan dalam menggambarkan ketidakpedulian terhadap tragedi yang terus berlangsung.
Negara-negara Islam seharusnya membebaskan diri dari ketergantungan pada negara mana pun, termasuk Amerika. Umat Islam memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar dunia. Hanya sistem pemerintahan Islam yang mampu mewujudkan hal tersebut.
Negara Islam akan menegakkan syariat Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan dapat memobilisasi militer dari berbagai negeri muslim untuk membela umat Islam yang tertindas, termasuk di Palestina. Namun, selama sistem perintahan Islam belum berdiri, penderitaan umat Islam akan terus berlanjut.
Karena itu, rencana evakuasi warga Gaza harus ditolak, dan umat harus mendesak penguasa untuk mengirim pasukan demi membela saudara seiman di Palestina. Di saat yang sama, perjuangan untuk menegakkan Khilafah harus terus diperkuat dengan kepemimpinan partai Islam ideologis yang istiqamah.
Tak diragukan lagi, satu-satunya solusi mendasar bagi kebebasan Palestina dari penjajahan adalah jihad dan tegaknya Khilafah. Tidak ada pilihan lain.
Wallahu a’lam bish-shawab.
No comments:
Post a Comment