Ramadan Tanpa Junnah, Maksiat Tetap Jalan

Oleh Sri Yana, S.Pd.I.

Ramadan adalah bulan mulia dengan keutamaannya, yakni semua pahala dilipatgandakan. Sehingga umat Islam berlomba-lomba dalam beramal saleh untuk memperbanyak ibadah agar ampunan-Nya menyertai kita semua, sebagaimana firman Allah SWT, "Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (TQS. Al-Baqarah [2]: 148).

Di bulan Ramadan ini pun beberapa daerah membuat regulasi khusus agar umat Islam lebih khusyuk lagi dalam menjalan ibadahnya. Salah satunya datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang membuat Pengumuman Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1446 Hijriah/2025 untuk kelab malam, diskotek, mandi uap, serta rumah pijat tutup sehari sebelum puasa Ramadan dan setelah sehari puasa Ramadan. (metronews.com,  28 Februari 2025).

Tentu aturan ini perlu diapresiasi. Namun, patut disayangkan mengapa tempat-tempat yang mempermudah perbuatan maksiat hanya tidak diizinkan buka sehari sebelum dan sesudah puasa, sedangkan puasa sebulan penuh. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menyeluruh. Hanya mengambil sebagian saja untuk menghormati datangnya bulan Ramadan. Namun, lupa untuk memberantas kemaksiatan secara menyeluruh. Sehingga ketika aturan yang dibuat tidak menyeluruh dan tidak tegas akan menjadikan masyarakat pun tidak sepenuhnya mematuhinya.

Selain itu, di daerah lain tampak kebijakan-kebijakan yang ada pun makin longgar. Sebutlah, Pemkot Banda Aceh yang telah merevisi regulasinya terkait aturan larangan tempat hiburan beroperasi di siang hari. Dengan dalih untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat serta mengamati perkembangan fakta di masyarakat. Akhirnya Pemkot Banda Aceh tidak lagi melarang tempat hiburan tersebut beroperasi saat siang hari selama Ramadan. Juru bicara Pemko Banda Aceh, Tomi Mukhtar, mengatakan bahwa pembaharuan kebijakan yang diharapkan akan menghasilkan solusi yang lebih  efektif dan relevan dengan kondisi terkini. (Viva.co.id, 27 Februari 2025).

Inilah wajah asli sistem kapitalisme yang lahir dari rahim sekularisme yang sejatinya selalu memisahkan antara kehidupan dengan agama. Sehingga hukum buatan manusia yang dibuat sesuka hati. Oleh karena itu, tidak dimungkiri bahwa kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang menguasai percaturan keuangan dan kekuasaan. Dengan begitu tidak aneh bila tempat hiburan boleh beroperasi siang hari di bulan Ramadan. Ini membuktikan bulan Ramadan tak mampu mencegah praktik kemaksiatan. Sebab, tanpa Daulah Islam yang merupakan junnah (perisai) bagi umat, niscaya kemaksiatan akan terus ada dan makin merajalela.

Memang sejatinya umat membutuhkan peran negara yang akan menaungi seluruh umat di dunia. Dengan Islam niscaya keadilan akan terjaga. Pemerintah pada Daulah Islam pun siap menerima kritik dari partai atau siapa saja yang memang benar. Sebab, sejatinya kritikan berfungsi untuk menjaga negara tetap berada pada koridor yang benar. 

Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari jalur Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Ia akan dijadikan perisai saat orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah dan adil, maka dengannya, ia akan mendapatkan pahala. Namun, jika ia memerintahkan yang lain, maka ia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim). 

Dengan adanya peran negara sebagai junnah (perisai), niscaya umat akan terlindungi dan terjaga dengan baik. Umat akan taat dengan syariat Islam. Alhasil, tidak hanya di bulan Ramadan saja maksiat dihilangkan, tetapi juga niscaya akan hilang di bulan-bulan lainnya.

Wallahu'Alam bissawab.