Ironis, Retret Mewah Kepala Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

 

Oleh Ummu Kholda 

Pegiat Literasi 

Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Setelah dilantik, para kepala daerah  menjalani retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret itu dilaksanakan selama sepekan dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 untuk mendapatkan pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Pelantikan kepala dan wakil kepala daerah yang digelar secara serentak ini menurut Prabowo merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia dan sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang. (Suara Kalbar.co.id, 21/2/2025) 

Namun, sejumlah pihak justru mempertanyakan urgensi retret tersebut. Bahkan media asing pun turut menyoroti kegiatan retret itu. Salah satunya media asal Perancis AFP yang menyoroti hal ini dalam artikel berjudul 'Glamping Retreat for Indonesia Leaders Sparks Citricism as Cuts Bite (Retret dengan  Perkemahan Mewah untuk Pemimpin Indonesia Picu Kritik karena Bersamaan dengan Pemotongan Anggaran). AFP menangkap reaksi publik yang kontra dengan kebijakan ini. Pasalnya, retret ini menghabiskan dana sekitar Rp13,2 miliar dan dilakukan pada saat Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,7 triliun. (CNBCIndonesia, 19/2) 2025) 

Retret, Tidak Bermanfaat dan Minim Empati

Pelaksanaan retret kepala daerah di tengah kondisi masyarakat yang tengah ditimpa kesulitan hidup sungguh ironi dan menunjukkan betapa realitas penguasa hari ini yang minim empati. Banyak juga pihak yang menyatakan bahwa retret ini tidak membawa manfaat, bahkan lebih ke arah pemborosan karena menghabiskan miliaran rupiah. Padahal, ada yang jauh lebih penting, yakni menyiapkan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya. Apalagi hari ini masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh mereka, terutama menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu persiapan stok makanan dan pengaturan mudik lebaran. 

Selain menyedot anggaran dan dilaksanakan dengan perkemahan berfasilitas mewah, kegiatan retret berbarengan dengan kebijakan efisiensi anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dalam kondisi masyarakat yang kesusahan. Padahal semestinya penguasa adalah pihak yang paling mengerti kondisi dan perasaan rakyatnya. Namun, di bawah aturan kapitalisme sekuler, perasaan tersebut menguap begitu saja. Jelas hal ini semakin menunjukkan abainya penguasa terhadap pengurusan rakyatnya. 

Tak dimungkiri, sistem kapitalisme yang menjadikan peraihan materi atau kesenangan duniawi sebagai tujuannya telah membuat para pejabat terlena. Ditambah lagi asas sistem kapitalisme, yakni sekulerisme yang menjauhkan aturan agama dari kehidupan menambah kompleksnya permasalahan negeri ini. Berbagai kebijakan yang lahir dari sistem ini tidak satupun mengarah pada kepentingan rakyat, akan tetapi lebih pada kepentingan para korporat yang telah mendukung para pejabat meraih kursi kekuasaan. Dengan kata lain, penguasa hari ini lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator para korporat. 

Peran utama sebagai raa'in (pengurus rakyat) tidak terlaksana, malah bermewah-mewah dalam retret yang menghabiskan uang rakyat. Intinya, retret para kepala daerah selama sepekan sangat bertolak belakang bagi kebijakan efisiensi anggaran. Inilah keniscayaan negara dalam sistem kapitalisme, sungguh ironis. 

Penguasa dalam Islam

Sebagai agama yang diridai Allah Swt., Islam menempatkan penguasa sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang melayani secara penuh urusan-urusan rakyatnya sebagai tanggung jawab yang dipikulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari) 

Selain itu, kekuasaan dalam Islam wajib tunduk kepada aturan syariat, agar membawa keberkahan dan kebaikan. Karena itu, seorang pemimpin wajib hanya menerapkan  hukum Allah semata, bukan hukum yang lain. Pemimpin juga harus adil, memahami syariat Allah Swt. pada seluruh aspek yang hendak ia wujudkan dalam kepemimpinannya untuk mengurusi rakyat. Di antaranya, aspek politik, ekonomi, pemerintahan, kehidupan sosial, serta layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Semuanya bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Untuk mewujudkan pemimpin seperti itu, Islam mempunyai konsep pendidikan yang berbasis akidah Islam. Konsep ini akan melahirkan generasi yang berjiwa pemimpin yang siap mengemban amanah dan berkepribadian Islam, yakni berpola pikir dan pola sikap Islam. Dengan konsep ini pula lahirlah generasi bertakwa, berakhlak mulia, dan terikat dengan  hukum-hukum Allah Swt., serta takut bermaksiat kepada Allah Swt.. Inilah pembekalan mendasar dalam hal kepemimpinan. Kalaupun memang membutuhkan pembekalan, negara Islam akan melakukannya seefisien dan seefektif mungkin dan fokus pada konten pembekalan bukan pada seremonial dan kemewahan yang menghamburkan uang rakyat. 

Selain sebagai raa'in, pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai junnah (pelindung). Sabda Rasul saw.: "Sesungguhnya imam (khalifah) itu junnah (perisai) yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan kekuasaan-Nya." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dalam menjalankan peran tersebut, penguasa dalam Islam tidak akan menyerahkan penguasaan pemenuhan hajat hidup masyarakat kepada pihak swasta atau korporasi. Negaralah yang akan mengontrol produksi dan distribusi hingga mudah diakses oleh rakyat. Negara juga yang wajib membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi laki-laki pencari nafkah sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. 

Demikianlah pemimpin atau penguasa dalam Islam yang hanya bertujuan menyejahterakan rakyatnya melalui aturan-aturan Sang Maha Pencipta. Penguasa hanya fokus pada ketaatan dan ketundukan terhadap hukum syarak, akan berhati-hati dalam mengelola anggaran jangan sampai terkesan boros apalagi sampai menzalimi rakyat. Pemimpin seperti ini hanya akan  terwujud dari sistem yang shahih (benar) yakni sistem Islam sebagai rahmatan lil alamin. 

Wallahu a'lam bi ash-shawab.