Banjir, Mengapa Kembali Terjadi?

Oleh Fina Fadilah Siregar

 (Aktivis Muslimah) 

Baru-Baru ini banjir terjadi di Jakarta dan Bekasi. Peneliti ahli madya dari pusat riset limnologi dan sumber daya air BRIN, Yus Budiono, menyebut ada empat faktor banjir di wilayah Jabodetabek, yakni penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut, dan fenomena cuaca ekstrem. Hasil risetnya, penyebab utama meningkatnya resiko banjir di Jabodetabek ialah penurunan muka tanah yang berkontribusi sampai 145 persen terhadap peningkatan resiko banjir. Kemudian, perubahan tata guna lahan, lanjutnya tak terkendali sehingga meningkatkan resiko banjir sampai 12 persen, sementara kenaikan muka air laut hanya berdampak tiga persen.

"Tren banjir di Jabodetabek beberapa tahun terakhir menunjukan adanya peningkatan intensitas peristiwa ekstrem. Perubahan iklim global menyebabkan lebih banyak hujan ekstrem, semisal terjadi 1 Januari 2020 dan akhir Januari 2025, ketika curah hujan mencapai lebih dari 300 mm atau jauh di atas normal," katanya, Minggu (9/3/2025). (Tribun Jabar). 

Yus menegaskan, banjir di Jabodetabek bisa masuk dalam kategori tiga jenis utama, yaitu banjir akibat hujan lokal, banjir akibat luapan sungai, dan banjir akibat pasang laut.

"Nah, banjir beberapa waktu lalu lebih dominan karena luapan sungai di mana hujan terjadi lebih intens di hulu sehingga menyebabkan luapan air di sungai menjadi besar," katanya. (Tribun Jabar, 9/3/2025).

Kepala pusat riset limnologi dan SDA BRIN, Luki Subehi menambahkan jika banjir yang terjadi bukanlah semata karena curah hujan yang tinggi, melainkan karena pengelolaan SDA dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan. Pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di hulu khususnya sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, katanya, menjadi salahsatu pemicu meningkatnya aliran air permukaan yang berujung terjadi banjir. Apalagi, banjir di Bekasi terjadi hampir setiap tahun karena hulunya kurang mampu meresapkan air, sedangkan daerah datarannya telah dipenuhi permukiman.

"Ditambah, sistrem drainase di Jabodetabek sudah tak memadai yang memperparah kondisi banjir. Banyak sistem drainase masih menggunakan perhitungan lama tanpa memperhitungkan peningkatan hujan ekstrem akibat perubahan iklim dan perkembangan tata guna lahan. Dan, pembangunan kawasan permukiman baru sering tak dibarengi sistem drainase yang memadai, sehingga limpasan air hujan tidak bisa tertampung dengan baik," ujarnya. (Tribun Jabar, 9/3/2025).

Salah satu langkah mitigasi yang mesti segera dilaksanakan, lanjutnya, pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba guna meningkatkan kapasitas aliran air. Kemudian, pentingnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, utamanya sungai yang melintasi lebih satu kabupaten atau kota. Selain itu, Yus pun menekankan untuk mengatasi permasalahan banjir, pihaknya sudah melakukan sejumlah riset dan inovasi, termasuk pengembangan sistem informasi danau, model peringatan dini berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), serta pemetaan daerah rawan banjir dengan pendekatan polder sistem. Selain itu, Yus juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon di rumah. 

Bencana yang terjadi berulang harus dicari akar masalahnya karena bukan sekadar problem teknis, tapi merupakan problem yang sistemis. Banjir di Jabodetabek bukanlah perkara remeh karena terjadi setiap tahun dan rakyat merasakan dampak yang luar biasa. 

Kebijakan berparadigma kapitalistik menghantarkan pada konsep pembangunan yang abai pada kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia. Dengan mitigasi yang lemah, banjir tidak tercegah dan rakyatpun hidup susah. Pembangunan harus memiliki paradigma yang tepat, sehingga memudahkan kehidupan manusia dan juga menjaga kelestarian alam. 

Bencana banjir yang kembali terjadi menunjukkan bahwa pembangunan dalam sistem kapitalis tidak memiliki paradigma yang tepat karena berbagai langkah antisipasi yang dilakukan nyatanya tidak berpengaruh sama sekali untuk mengatasi banjir. Inilah fakta yang terjadi dalam negara yang menganut sistem kapitalis. 

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam memberikan arahan pada negara bagaimana membangun negara dengan tepat. Dengan posisi penguasa sebagai raa’in, maka penguasa akan terus mengurus rakyat dengan baik sehingga rakyat hidup sejahtera, aman, nyaman serta terhindar dari banjir. Penguasa juga akan menerapkan Islam sebagai asas konsep pembangunan dan melakukan mitigasi yang kuat untuk mencegah terjadinya bencana, khususnya banjir. 

Adapun kebijakan Sistem Pemerintahan  Khilafah dalam menangani banjir, antara lain sebagai berikut. 

Pertama, jika kasus banjir disebabkan keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, sehingga Khilafah akan menempuh upaya-upaya seperti membangun bendungan-bendungan dengan berbagai tipe, yakni yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.

Kedua, dalam aspek undang-undang dan kebijakan, Khilafah membuat kebijakan bahwa pembukaan pemukiman baru harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, serta penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Hal ini bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan.

Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam, Khilafah akan bertindak cepat sembari melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah juga menyediakan logistik berupa tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita sakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

Selain itu, khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan tausiyah bagi para korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT.

 

Oleh sebab itu, jelaslah bahwa hanya Islam satu-satunya sistem yang menjadi solusi hakiki atas problematika kehidupan manusia, termasuk untuk masalah banjir dan bukan sistem lain. Sistem Islam hanya akan terwujud bila kita sebagai umat muslim bersatu dan sama-sama memperjuangkan tegaknya sistem Islam dengan terus mendakwahkan Islam di tengah-tengah umat agar sistem Islam benar-benar menjadi aturan hidup bagi manusia di dalam satu negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiyyah.

 

Wallahu a'lam bishshowaab.