Memaknai Program Makanan Bergizi Gratis

 

Reni Renia Devi., S.Kp., M.Kep

Berawal dari tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran mengklaim akan memperbaiki dan meningkatkan gizi anak melalui program unggulan bernama makan siang gratis (sekarang berganti nama menjadi makan bergizi gratis). Berdasarkan riset Center for Indonesian Policy Studies, terdapat 21 juta jiwa atau 7% dari populasi penduduk Indonesia kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kemenkes, 2.100 kilo kalori (kkal). Tercatat pula, 21,6% anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2023. Sedangkan 7,7% lainnya menderita wasting alias rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Program ini dimulai pada 6 Januari 2025 di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi.  Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.  Seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, ternyata program ini tidak berjalan lancar. Bahkan di beberapa tempat mengalami penundaan dengan berbagai alasan. Penundaan ini terutama dipengaruhi oleh faktor kesiapan logistik, termasuk peralatan untuk wadah makanan yang belum sepenuhnya tersedia.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Banjar Jawa Barat, pada awalnya akan dimulai 13 Januari 2025, kemudian mundur ke 20 Januari 2025 dan kemudian mundur lagi ke tanggal 3 Februari 2025. Dan kenyataannya sampai saat ini belum bisa terlaksana. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, termasuk penambahan dapur umum dan sistem distribusi makanan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banjar terus berupaya memastikan bahwa pelaksanaan MBG dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Situasi ini terjadi dikarenakan Program MBG ini tidak ubahnya upaya tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya problem kecukupan gizi. Penyelesaian parsial yang tidak menyentuh akar masalah dari tidak tercukupinya gizi masyarakat secara utuh dan paripurna. Di samping pembahasan mengenai masalah gizi berkualitas sebagai upaya mencegah malnutrisi generasi, sudah selayaknya  negara yang bercita-cita mewujudkan generasi sehat dan berkualitas mampu melihat akar permasalahan ini secara sistemis.

Faktor kemiskinan merupakan sumber masalah malnutrisi pada generasi. Hal ini sangat berdampak pada kualitas dan intelektualitas mereka. Membahas masalah kemiskinan akan memperluas pembahasan masalah yang sifatnya sangat mendasar. Kemiskinan erat kaitannya dengan sejumlah masalah seperti tingkat pengangguran, akses lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak merata hingga masalah kesehatan pada masyarakat miskin.

Negaralah yang sejatinya bertanggung jawab mengurai semua masalah tersebut. Mata rantai kemiskinan sesungguhnya dapat diputus dengan upaya pemerintah yang seharusnya berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Sayang, negara lebih menggantungkan upaya tersebut pada para pebisnis/swasta. Program MBG yang pemerintah gadang-gadang hari ini sejatinya solusi parsial ala kapitalisme menunjukkan pemerintah cenderung lepas tangan dalam mengurus rakyat sehingga memindahkan wewenangnya pada pihak swasta. Walhasil, cita-cita menghasilkan SDM berkualitas dalam sistem ini jelas ibarat menggantang asap.

Program MBG yang diambil menjadi solusi alternatif ala kapitalisme dengan segala dampak positif maupun negatifnya, jika dibandingkan dengan solusi Islam akan tampak jelas perbedaannya. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan untuk dirinya dunia dengan seluruh sisinya.” (HR Tirmidzi).

Hadis ini mengungkap bahwa salah satu hal penting yang manusia butuhkan adalah makanan harian yang mampu mencukupi kebutuhannya sekaligus mengisyaratkan bahwa kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah mekanisme agar kebutuhan rakyat dapat terpenuhi melalui jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer) yang didapat dengan adanya kewajiban mencari nafkah bagi laki laki untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, kemudian membantu kerabatnya, dan jika ada ketidakmampuan laki-laki ini dalam mencari nafkah yang dibenarkan syariat maka baru negara yang mengambil alih pemenuhan nafkahnya.

​Biaya yang dikeluarkan negara dalam rangka pemenuhan itu bisa diambil dari sumber-sumber pendapatan negara dengan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara yang terdiri atas pemasukan tetap yakni fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah; pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya (sumberdaya alam), serta pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, dan rikaz.

Dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut maka negara akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat secara merata, bukan untuk sebagian masyarakat tertentu saja sebagaimana program MBG yang negara peruntukkan hanya bagi para siswa, tetapi dengan Islam, kebijakan negara akan mampu menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat rakyat individu per individu. Sehingga generasi yang bebas stunting, bebas dari kemiskinan akan bisa terwujud.

 

Wallahu a’lam bi shawab.