Kenaikan Harga Pangan: Kegagalan Kapitalisme dan Solusi dari Perspektif Islam .

Oleh: Nok Sri Rahayu

Seorang ibu rumah tangga 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadan 2025, termasuk telur, daging ayam, cabai, dan minyak goreng.  Lonjakan harga ini diprediksi akibat peningkatan permintaan selama bulan puasa dan menjelang Lebaran.  Fenomena kenaikan harga menjelang Ramadan dan Lebaran ini berulang setiap tahun, mengindikasikan adanya masalah distribusi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan inflasi.  Alasan peningkatan permintaan saja tidak cukup menjelaskan fenomena ini.  Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah jaminan kelangsungan produksi, serta praktik-praktik curang dalam rantai pasok seperti impor ilegal, kartel, monopoli, dan penimbunan.

 

Kegagalan Negara dalam Sistem Kapitalisme Neoliberal

 

Masalah pangan, termasuk lonjakan harga yang berulang, bukan sekadar masalah teknis regulasi, tetapi berakar pada sistem kapitalisme neoliberal.  Sistem ini membuat negara lepas tangan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan.  Peran pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab utama.  Akibatnya, pengadaan kebutuhan dasar dikuasai korporasi yang mengejar keuntungan sepihak.

 

Korporatokrasi dalam sistem ini menciptakan hegemoni ekonomi.  Perusahaan-perusahaan raksasa menguasai seluruh rantai usaha pangan, dari produksi hingga konsumsi.  Penegakan hukum yang lemah semakin memperparah keadaan, dengan sanksi yang tidak efektif dan cenderung tebang pilih.  Pelaku kecil dijerat hukum, sementara kartel dan mafia besar sulit ditindak.  Selama tata kelola pangan masih berlandaskan kapitalisme dan negara abai, stabilitas harga pangan mustahil terwujud.  Paradigma pemerintah yang fokus pada penurunan angka inflasi, bukan kesejahteraan rakyat, memperburuk situasi.

 

Solusi Islam: Peran Negara sebagai Penanggung Jawab dan Pelindung Rakyat

 

Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata sebagai tanggung jawab negara.  Kunci stabilitas harga dan keterjangkauan pangan terletak pada fungsi negara yang sahih sebagai ra'in (penanggung jawab) dan junnah (pelindung rakyat), sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:  “Imam (Khalifah) ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari) dan “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

 

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, baik kuantitas maupun kualitas.  Negara harus menghilangkan dharar (bahaya) yang mengancam rakyat, termasuk hegemoni ekonomi.  Negara Islam tidak akan membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan untuk keuntungan sepihak.  Kedua fungsi ini (ra'in dan junnah) harus diemban oleh seluruh struktur negara.  Lembaga pangan seperti Bulog harus menjalankan fungsi pelayanan, bukan bisnis.  Operasi pasar untuk stabilisasi harga harus steril dari tujuan mencari laba.

 

Kebijakan Negara Islam dalam Menjaga Stabilitas Harga

 

Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas harga:

 

Menjaga Ketersediaan Stok Pangan:  Menjamin produksi pertanian dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta impor yang sesuai syariat.

 

Menjaga Rantai Tata Niaga: Mencegah distorsi pasar dengan melarang penimbunan, riba, praktik tengkulak, dan kartel.  Penegakan hukum yang tegas dan efektif sesuai aturan Islam juga sangat penting.

 

Peran Qadhi Hisbah:  Qadhi Hisbah mengawasi tata niaga di pasar dan memastikan makanan yang beredar halal dan thayyib.

 

Edukasi Masyarakat:  Negara berperan mengedukasi masyarakat tentang ketakwaan dan syariat bermuamalah untuk menghindari riba, konsumsi makanan haram, dan panic buying.  Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab RA yang melarang orang yang tidak memiliki ilmu berdagang di pasar.

 

Kesimpulannya, masalah kenaikan harga pangan yang berulang merupakan akibat sistem kapitalisme yang bathil dan kurangnya perlindungan dari negara.  Penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai negara Islam (Khilafah Islamiyyah) menjadi solusi yang tepat. 

 Wallahu a'lam bishawab.