Oleh: Henifa Andriana, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)
“Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 bila dibandingkan dengan Maret 2023 mengalami penurunan sekitar 0.68 juta orang. Namun bila dilihat lebih jauh dari sisi garis kemiskinannya terlihat mengalami kenaikan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Angka ini naik 5.9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau year of the year (yoy).” (Tempo.co, Jakarta)
Kemiskinan tidak hanya difahami sebatas persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, misalnya faktor pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi serta kondisi lingkungan. Oleh karena itu, adanya kebijakan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam melayani urusan masyarakat.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo. Pidato tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024. (presidenri.go.id)
Pendidikan dan kesehatan memang penting untuk menjadi perhatian. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, masyarakat tentunya akan lebih cerdas dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupannya termasuk persoalan kemiskinan yang dialami. Kesehatan yang meningkat juga mendukung terangkatnya kondisi kemisikinan yang ada. Masyarakat yang sehat tentunya akan memberikan dampak bagi masyarakat agar bisa menjadi lebih produktif. Masyarakat yang produktif akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan.
Namun sungguh disayangkan jika hal itu hanya retorika belaka karena beberapa waktu kemudian justru kenyataan yang ada adalah pemerintah justru menurunkan anggaran makan gizi gratis yang dicanangkan. Begitu pula dari sisi kesehatan, menkes berencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025. Hal ini bukanlah suatu hal yang mengejutkan selama asas dari sistem aturan yang digunakan oleh negara adalah sekuler kapitalis.
Dalam pandangan hidup kapitalisme, segala aspek kehidupan akan bertumpu pada keuntungan materi termasuk aspek mendasar yang seharusnya menjadi tugas utama negara dalam pemenuhannya. Selain itu, dilihat dari sumber pemasukan untuk pembiayaan negara juga dikelola dengan asas kapitalis juga. Sehingga, sumber pemasukan negara yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat tapi disalahgunakan oleh para pemilik modal demi meraih keuntungan semata. Apalagi saat membahas aspek hukum yang tidak membuat takut dan jera dalam melakukan tindakan tidak benar seperti korupsi, hal ini sungguh membuat semakin kompleks persoalan.
Kapitalisme sekuler berbeda dengan sistem aturan yang lahir dari pandangan hidup islam. Islam memiliki seperangkat aturan lengkap yang akan memberikan jalan keluar bagi kemiskinan yang mendera saat ini. Dalam sistem pendidikan islam, tujuan pendidikan adalah membentuk syakhsiyah islamiah. Individu tersebut akan memiliki semangat juang yang tinggi agar bisa produktif dalam hidupnya. Senantiasa melakukan amal shalih yang bermanfaat bagi diri dan sekitarnya. Laki-laki sadar akan kewajibannya dalam mencari nafkah. Negara di dalam islam juga bertanggung jawab untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mental yang terbangun di dalam individu hasil Pendidikan Islam adalah mental yang memiliki prinsip tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Selain itu, masyarakat yang lahir dalam sistem islam juga masyarakat yang memiliki rasa tolong-menolong yang tinggi. Hal ini juga merupakan faktor yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dari segi sistem ekonomi yang dibangun, sumber pendapatan negara akan diambil dari beberapa aspek sesuai hukum syara’. Misalnya, hasil dari sumber daya alam yang begitu melimpah tidak akan diberikan pada swasta atau para pemodal yang mengeruk keuntungan pribadi semata. Ada juga sumber penerimaan dari zakat yang diambil dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat untuk salah satunya yang berhak adalah orang-orang yang miskin. Ada juga penerimaan negara islam yang lain misalnya jizyah, kharaj, dsb.
Selain itu, individu-individu yang lahir dari sistem pendidikan islam adalah individu-individu yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Kesadaran selalu diawasi Allah akan membuatnya memiliki rasa takut untuk berbuat hal-hal yang bisa mendzalimi orang lain apalagi mengambil hak orang lain. Dari sisi hukum, hukum yang diterapkan juga memberikan rasa takut dan jera untuk melakukan tindakan kejahatan atau maksiat.
Apakah sistem Islam hanya sebuah retorika? Tentu tidak. sistem Islam yang dicontohkan Rasulullah ini telah dicontoh oleh para sahabat dan para khalifah setelahnya. Sistem Islam yang pernah diterapkan secara historis dan empiris mampu memberikan kesejahteraan dan mampu memimpin peradaban dunia selama sekitar 7 abad. Mari bersama berjuang untuk melanjutkan kehidupan islam sebagai sebuah kewajiban dan solusi atas berbagai masalah kehidupan.
Rekam jejak peradaban Islam pun diakui oleh sejarawan non-muslim. Will Durant mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”. Wallahu’alam bi shawab.
No comments:
Post a Comment