Menyoal Pagar Laut Misterius

Oleh Ummu Fatimah

Ramai pemberitaan tentang pagar misterius sepanjang 30 km di Laut Kabupaten Tangerang. Pagar laut misterius itu telah menutup jalur pelayaran nelayan. Sejumlah nelayan mengeluh kesulitan mencari ikan. Telah ada laporan dari nelayan tentang keberadaan pagar misterius tersebut namun laporan tersebut baru dilirik setelah viral di media sosial.

Kemunculan pagar laut itu dikaitkan dengan reklamasi oleh sejumlah pihak namun hingga saat ini pemerintah di berbagai tingkatan mengaku tidak tahu siapa pembangun pagar tersebut. Pernyataan pejabat negara terkait pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang itu terkesan aneh pasalnya pagar laut tersebut bukan sesuatu yang tidak kasat mata. Pagar terbuat dari bambu, punya ketinggian hingga 6 meter dan cukup panjang. Dengan semua potensi dan perangkat yang dimiliki seharusnya pemerintah dengan mudah meneliti pelaku di balik pagar laut tersebut. Namun pemerintah seolah sedang menutupi atau bahkan membiarkannya begitu saja. Dugaan ini diperkuat dengan sikap pemerintah yang baru menanggapi laporan pagar laut ini setelah viral. Padahal laporan sudah dibuat oleh masyarakat sejak Agustus 2024.

Hal ini wajar terjadi dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Penguasa tampak tidak bergerak cepat dalam menyelesaikan kesulitan warga negaranya. Sebab sistem kapitalisme memang menjadikan negara tidak memiliki kedaulatan penuh mengurus urusan rakyat. Kedaulatan itu telah tergadaikan. Prinsip kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalisme telah membuat para kapital bisa memiliki kekayaan dan kekuasaan melebihi negara. Akibatnya negara menjadi tidak memiliki kuasa untuk menindak para kapital meskipun perbuatannya menyengsarakan rakyat. Negara hanya menjadi regulator yang bergerak sesuai dengan arahan para kapital bahkan menjadi penjaga kepentingan mereka.

Seharusnya negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur semua urusannya, mempunyai ketegasan kepada pihak manapun yang keberadaan dan kepentingan mereka merugikan banyak rakyat. Sebagaiamana yang telah digambarkan dalam Islam. Negara tidak boleh tunduk di bawah ketiak korporasi atau intervensi negara asing manapun. Keberadaan sebuah negara wajib menjadi Ra’in atau pengurus dan junnah atau perisai bagi rakyatnya.

Rasulullah SAW bersabda: “Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR. Al-Bukhari)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Sesungguhnya Al-Imam atau khalifah itu perisai, yang orang-orang akan berperang mendukungnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya”. (Muttafaqunalaih)

Negara harus berdiri kokoh tanpa intervensi dari pihak manapun. Sehingga bisa membuat kebijakan yang akan memberi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Selain itu dalam Islam terdapat larangan bagi pemimpin negara atau khalifah dan juga pejabat negara melakukan persekongkolan dengan para kapital atau korporasi demi meraup keuntungan pribadi mereka. Juga tidak akan membiarkan sesuatu hal yang dapat membuat rakyat dalam kesengsaraan seperti yang dialami warga di sekitar pagar laut itu.

Perintah ini bersifat tegas. Diriwayatkan oleh Aisyah ra, “Saya mendengar Rasulullah SAW, berdoa di rumah ini, Ya Allah Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku kemudian ia membebaninya maka bebanilah dirinya. Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku kemudian ia berlaku lemah lembut maka bersikap lembutlah kepada dirinya”.

Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan, kepribadian Islam, ketakwaan, kelemah lembutan terhadap rakyat dan tidak menimbulkan antipati. Seperti inilah profil kepemimpinan di dalam Islam. Negara juga memiliki kedaulatan penuh sehingga mampu menjauhkan rakyatnya dari penderitaan dan kesengsaraan. Berharap sistem Islam bisa diterapkan secara sempurna dalam kehidupan. Pasti hidup akan dipenuhi keberkahan.

Wallaahu a’laam bisshawaab.