Oleh Sriyanti
Ibu Rumah Tangga
Berawal dari keluhan salah seorang siswi lulusan SMA Pasundan Majalaya, melalui chatnya di akun media sosial pribadi milik Bupati Dadang Supriyatna. Pelajar tersebut mengeluhkan tentang ijazahnya yang tertahan di sekolah. Menyikapi hal itu Cabup pertahana langsung menanggapinya dengan membuat program pembagian surat tanda tamat belajar secara gratis. Karena ternyata setelah diselidiki, tidak sedikit yang mengalami hal serupa.
Setelah bernegosiasi dengan pemilik dan pengelola sekolah-sekolah swasta di Kecamatan Majalaya, Paseh, Ibun, dan Solokanjeruk, akhirnya Bupati Dadang Supriyatna melakukan penebusan terhadap 2.700 ijazah yang kemudian diserahkan pada siswa yang bersangkutan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan di Kabupaten Bandung. Mengingat surat kelulusan keberadaannya sangat penting, selain untuk melanjutkan pendidikan, juga diperlukan saat mencari pekerjaan. Cabup pertahana juga berjanji akan menyelesaikan masalah serupa di wilayah lainnya. Sontak program tersebut disambut gembira oleh masyarakat. (Pikiran Rakyat.com 01/11/2024)
Masalah ijazah yang ditahan pihak sekolah sebenarnya bukanlah persoalan baru, tetapi sudah berlangsung lama. Setiap tahunnya kasus ini pasti selalu ada, namun luput dari perhatian pemerintah. Mahalnya biaya pendidikan di tengah perekonomian yang terpuruk, menyebabkan para orang tua murid tidak bisa mengambil surat kelulusan anak-anaknya, karena belum bisa melunasi uang administrasi. Hal demikian sebenarnya tidak akan terjadi, jika penguasa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengurus masyarakat.
Program pembagian ijazah oleh kepala daerah sekilas bisa dianggap sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat, namun menjadi muncul pertanyaan, mengapa hal tersebut baru dilakukan di masa akhir jabatannya? terlebih diketahui bersama bahwa yang bersangkutan akan bertarung kembali di Pilkada tahun ini. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan, mengapa selama satu periode ia menjabat, kasusnya seolah dibiarkan? Sehingga menimbulkan kesan adanya pencitraan, yang merupakan salah satu cara efektif untuk meraih simpati dan dukungan rakyat.
Di sisi lain, kebijakan pembagian ijazah gratis menjadi bumerang bagi pihak sekolah swasta. Program ini telah membuat para orang tua siswa meminta pemutihan atas tunggakan kewajiban SPP nya. Walaupun pemerintah akan mengganti biaya tersebut, tapi biasanya dana talangan yang diberikan tidak maksimal. Sementara bagi pengelola lembaga pendidikan non negeri, pembiayaan operasionalnya adalah dari iuran peserta didik. Jika diputihkan, dari mana lagi sumber keuangan mereka.
Inilah konsekuensi dari penerapan sistem kapitalis termasuk pendidikannya. Dari aspek kepemimpinan, pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, justru bersifat abai. Jaminan terhadap kebutuhan pokok publik, tidak seluruhnya disediakan oleh negara. Demi mengenyam pendidikan tidak sedikit orang tua yang memasukan anaknya ke lembaga swasta yang berbiaya mahal, karena mereka tidak diterima di sekolah negeri dengan berbagai alasan seperti zonasi dan lain sebagainya.
Selain itu kebijakan yang lahir dari kapitalisme pun, tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah. Karena setiap aturan dibuat berdasarkan pada kepentingan pembuatnya bukan kemaslahatan rakyat. Dan pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memangku jabatan. Publik seharusnya menyadari dan tidak mudah tertipu dengan regulasi tersebut, serta mengetahui bahwa mereka hanya dijadikan alat meraih kesuksesan penguasa saja. Selama sistem ini masih diterapkan masyarakat tidak akan pernah mendapatkan keadilan.
Lain halnya dengan sistem Islam, pendidikan merupakan hak asasi umat yang wajib diberikan oleh negara. Pemerintah akan sangat memprioritaskan sektor ini, karena darinya akan tercetak generasi unggul pengisi peradaban. Penguasa akan menyiapkan mulai dari kurikulum, sarana prasarana, guru serta berbagai fasilitas penunjangnya seperti laboratorium, buku-buku dan sebagainya. Semua itu akan disediakan secara merata di setiap wilayah dengan kualitas dan kuantitas terbaik, sehingga semua warga negara bisa dengan mudah mengaksesnya. Materi pembelajaran pun akan terintegrasi dengan akidah sehingga menghasilkan peserta didik yang kuat dalam agamanya, berkepribadian Islam serta mahir dalam bidang sains juga teknologi. Rasulullah saw bersabda:
“Imam (pemimpin) bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diurusnya. (HR. Bukhari)
Masyarakat akan didorong untuk semangat mencari ilmu, para guru pun mendapat kesejahteraan yang luar biasa sehingga mereka fokus menjalankan tugasnya. Tidak akan ditemukan kasus ijazah tertahan yang disebabkan tunggakan administrasi, karena pendidikan akan mereka dapatkan secara cuma-cuma. Semua pembiayaan untuk sektor ini, diambil dari Baitul mal, yang merupakan kas negara. Juga ditopang oleh penerapan sistem ekonomi Islam dan kebijakan yang merujuk pada syariat, sehingga menjadikan kondisi perekonomian negara dan rakyat sangat stabil, umat pun hidup dalam keadilan dan kemakmuran.
Gambaran keberhasilan Islam bukanlah sekedar isapan jempol semata, hal ini telah terbukti Ketika kurang lebih 13 abad lamanya sistem Islam diterapkan, telah mampu mencetak para ulama sekaligus ilmuan ternama dari berbagai disiplin ilmu, seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi ahli matematika, Ibnu al Haisham seorang fisikawan dan yang lainnya. Peradabannya pun pernah menjadi mercusuar dunia.
Oleh karena itu, agar pendidikan berkualitas, tak terkendala biaya, dibutuhkan penerapan kembali sistem sahih yaitu Islam yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan.
Wallahu a’lam bi ash shawab
