Nasib Pilu Peternak Sapi Perah

Oleh Ummu Fatimah

Puluhan peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir ini terpaksa membuang susu hasil panen mereka (8/11/2024). Mereka juga melakukan aksi membagi-bagikan susu secara gratis kepada warga di kawasan Simpang Lima Boyolali Kota. Sebanyak 500 liter susu ludes diserbu warga sekitar hanya dalam waktu 15 menit. Tak hanya membagikan susu gratis, ratusan peternak sapi perah hingga pengepul susu sapi di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah juga menggelar aksi membuang susu untuk mandi di Tugu Patung. Ada juga susu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPS Winong Boyolali. Sesampainya di lokasi pembuangan ribuan liter susu dalam drum dituangkan begitu saja dari atas bak mobil pick up.

Semua hal itu dilakukan sebagai bentuk protes lantaran pabrik atau industri pengolahan susu membatasi kuota penerimaan pasokan susu dari para peternak dan pengepul susu. Pembatasan itu berlaku sejak September lalu.

Kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah diduga menjadi sebab peternak sapi kesulitan menyalurkan susu sapi ke industri pengolahan susu. Apalagi ada wacana terbaru bahwa Kementan akan mengundang investor Vietnam untuk memenuhi 1,8 juta ton susu sapi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari sini tampak negara tidak memberi jaminan perlindungan terhadap usaha peternak sapi perah lokal dan tidak memberikan jaminan kepastian pasar dari susu segar yang mereka hasilkan.

Bisa jadi memang ada penyebab lain terkait menurunnya penerimaan susu oleh industri pengolah susu seperti daya beli masyarakat yang turun atau pun ada perbaikan grade standar kualitas. Namun tidak adanya alternatif lain untuk penyerapan susu lokal ini akibat adanya pembatasan penerimaan susu oleh pabrik jelas merugikan para peternak sapi. Jaminan perlindungan peternak susu sapi seharusnya menjadi tanggung jawab negara bukan komunitas masyarakat. Negara seharusnya selalu hadir dalam setiap kepentingan rakyat, melindungi nasib peternak melalui kebijakan yang berpihak pada mereka. Baik dalam hal menjaga mutu maupun dalam menampung hasil susu.

Namun faktanya negara yang terjerat oleh sistem ekonomi kapitalisme ini lebih condong pada pengusaha. Juga mudah mengeluarkan kebijakan impor dengan klaim sedang memenuhi stok kebutuhan nasional. Padahal kebijakan impor ini banyak dimanfaatkan para mafia pangan untuk mendapat keuntungan. Kebijakan impor susu tentu membuat para peternak berada pada posisi lemah, mengalah dan lama-lama terpaksa meninggalkan profesinya. Kesejahteraan mustahil lahir dari sistem kapitalisme.

Penguasa sebagai pengayom rakyat hanya akan lahir dari sistem Islam. Dalam Islam negara adalah pengurus rakyat. Bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:
“Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR. Muslim dan Ahmad).

Negara yang menerapkan sistem Islam dipastikan akan berdiri di tengah rakyat dan memberikan solusi dengan syariat demi mewujudkan kemaslahatan rakyat. Termasuk kebijakan terkait penyerapan susu sapi peternak lokal. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada memastikan penyerapan susu sesuai dengan kebutuhan nasional. Apalagi susu merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Menghitung kebutuhan susu nasional dan kemampuan para peternak lokal dalam menyediakannya. Setelahnya akan membuat kebijakan distribusi agar peternak susu bisa menjual produknya kepada konsumen baik itu konsumen rumah tangga industri ataupun pasar.

Memastikan peternak susu lokal bisa menghasilkan kualitas susu sesuai standar sehingga para konsumen mendapat susu terbaik dari para peternak. Mengeluarkan kebijakan impor susu hanya jika kebutuhan dalam negeri memang benar-benar tidak bisa dipenuhi oleh peternak lokal. Sekalipun kebijakan ini diambil mekanisme impor yang berlaku bisa dari para pedagang ke pedagang. Konsep seperti ini akan menutup celah permainan para mafia yang memanfaatkan kebijakan impor untuk kepentingan pribadi. Bahkan jika ada permainan para mafia maka harus segera ditindak tegas dan diberikan sanksi yang menjerakan.

Pelaksanaan Sistem Islam memberikan keadilan dan mensejahterakan. Berharap bisa menjadi alternatif solusi atas persoalan negeri.

Wallaahu a’laam bisshawaab.