Oleh Narti
Pegiat Dakwah
Menyambut pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan segera digelar dalam pilkada 2024, sejumlah tokoh mulai menyampaikan kriteria calon pemimpin yang diharapkan. Salah satunya disampaikan oleh TB Raditya Indrajaya, yang dikenal dengan gagasan progresifnya. Ia mengemukakan tentang pentingnya sosok pemimpin yang selain memiliki visi pembangunan, tapi juga mampu menjaga keseimbangan di saat tantangan modernisasi dan keberagaman masyarakat.
Pria yang biasa disapa Didit ini menyampaikan bahwa pemimpin yang baik harus mampu menciptakan sinergi antara empat dimensi penting yaitu: keseimbangan dalam arah pembangunan, kepedulian terhadap elemen alam, keberlanjutan hubungan sosial, dan pengelolaan siklus kehidupan rakyat. Menurutnya, sosok yang layak memimpin Jawa Barat harus mempunyai wawasan luas dan pendekatan yang holistik dalam membangun provinsi ini.
Menurut Didit, seorang pemimpin harus memastikan keadilan sosial di setiap tahap kehidupan warganya dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Pendidikan yang berkualitas, kesehatan secara merata, hingga menyediakan lapangan pekerjaan yang adil, serta jaminan sosial bagi warganya. Maka, Jawa Barat membutuhkan figur pemimpin yang bukan hanya cerdas dan berpengalaman, namun juga mampu menjaga empat harmoni tersebut sebagai fondasi kepemimpinannya. (Tribunnews.com, 3 Oktober 2024)
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan gagasan tokoh anak muda dengan visi ingin membangun daerah. Boleh saja mereka menentukan kriteria pemimpin yang ideal, yaitu dengan menjaga harmoni hubungan dengan diri, keluarga, masyarakat, maupun alam. Harapan itu memang juga menjadi keinginan semua manusia. Namun mampukah dicapai dalam sistem yang diterapkan saat ini?
Sistem kapitalisme yang telah menjerat hampir setiap negeri, menyebabkan pemimpin hanya mengedepankan nilai keuntungan materi. Pada realitasnya, penguasa dan pejabat terbukti jauh dari kriteria ideal. Sosok yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi semua warga, justru bersikap sebaliknya. Kebijakannya hanya mengikuti keinginan dan kepentingan kapitalis. Mereka rela menetapkan keputusan yang menyusahkan masyarakat. Salah satu contohnya kebijakan penggusuran tanah warga dengan dalih proyek strategis nasional, yang keuntungannya hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sementara mengorbankan yang lainnya.
Belum lagi aturan sekuler, dimana nilai agama justru dijauhkan, bahkan bisa jadi dihilangkan dari kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan sikap kepedulian calon pemimpin hanya muncul ketika momen pemilihan saja. Jadi, sistem sekuler inilah sebetulnya yang menjadi penyebab mandulnya fungsi pemimpin. Dipasung hanya sebagai regulator yang tidak pro rakyat tapi pro oligarki. Maka harapan memperoleh penguasa yang ideal sulit terwujud dalam sistem yang mengenyampingkan peran agama dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam bernegara.
Dalam Islam, seorang pemimpin akan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan warganegaranya. Sebab agama menjadi pijakannya. Sebagai contoh, diriwayatkan oleh hakim Mosul, yaitu Yahya bin Yahya al-Ghassani. Ia menuturkan, ketika suatu hari Umar bin Abdul Aziz berkeliling pasar-pasar Homs untuk mengontrol perdagangan dan mengetahui harga-harga barang. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Orang tersebut mengadu kepada sang penguasa terkait dengan tanahnya yang dirampas oleh pejabat di bawahnya. Kemudian, ia segera mengirim surat kepada Urwah bin Muhammad bawahannya untuk segera menyelesaikan kezaliman ini. Selanjutnya menghitung seluruh pengeluaran selama perjalanan orang tersebut dan memberikan kompensasi kepadanya. Dari bekal makanan, pakaian, dan lain-lain; semua diganti dengan jumlah yang lebih besar sebagai ganti rugi kepadanya. Inilah, karakter pemimpin ideal dan layak dalam kepemimpinan Islam. Di mana ia mampu menjadi perisai bagi rakyatnya ketika mereka terzalimi, sekaligus pelindung serta pembela ketika umat mengalami kesusahan.
Setidaknya ada tiga pelajaran yang bisa dijadikan teladan: Pertama, pemimpin harus takut dan khawatir jika ia berbuat zalim. Ini karena sifat tersebut akan menjerumuskan ke dalam dosa. Kedua, seorang penguasa harus peka dengan kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Kepekaan ini akan membuatnya dicintai rakyat. Juga nampak dari sikapnya yang senang apabila dikritik, dan mau menerima masukan tanpa melihat latar belakang atau status sosialnya. Rasulullah saw. bersabda:
“Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian…..” (HR Muslim)
Ketiga, seorang pemimpin harus menjadikan ketaatan kepada Allah Swt., sebagai prioritas utama. Ia akan senantiasa cermat dalam menetapkan setiap kebijakan dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat.
Inilah teladan penguasa amanah yang telah banyak ditemukan dalam lembaran sejarah peradaban agung. Ini karena sistem Islam saat itu benar-benar menjadikan setiap aspek kehidupan diatur dengan syariat Allah Swt. Tentu saja, kita merindukan sosok pemimpin mulia dan ideal dengan aturan yang paripurna sebagai pijakan dalam membangun masyarakat dan negara. Maka dari itu, kini saatnya muslim berkewajiban mewujudkan kembali sistem kepemimpinan menyeluruh yang mampu melahirkan sosok pemimpin ideal sehingga keberkahan hidup pasti akan terwujud.
Wallahu a’lam bish-Shawwab.
No comments:
Post a Comment