Nur Inayah
Sedih, bingung, dan lelah, mungkin itulah perasaan yang menghinggapi masyarakat yang sudah sering terdampak bencana banjir. Apalagi banjir beberapa waktu lalu yang menimpa masyarakat di beberapa tempat di daerah Kabupaten Bandung, setelah sebelumnya hujan yang turun cukup lama, dari sore hingga pagi hari berikutnya, yang terjadi dalam kondisi belum memasuki musim penghujan, tentu menjadi indikasi bahwa banjir juga disebabkan oleh faktor lain.
Di Kabupaten Bandung, sedikitnya ada empat kecamatan yang terendam banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama mengatakan, bahwa pihaknya masih mendata daerah mana saja yang terendam banjir. Namun laporan sementara, beberapa ruas jalan di beberapa kecamatan terendam.
“Iya betul di beberapa titik sudah mulai tergenang, tapi laporan ke saya beberapa ruas jalan masih bisa dilewati,” ujar Uka, saat dikonfirmasi, Rabu (11/9/2024).
Pihaknya menjelaskan saat ini BPBD telah mendata beberapa lokasi yang mengalami banjir. Pasalnya kondisi hujan telah terjadi sejak malam hari dan debir air kemungkinan masih bertambah.
“Dari informasi detail sedang ditelusuri tapi kelihatan yang biasa tergenang banjir misal Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot dan Katapang sebagian sebagian tidak terlalu besar,” katanya.
Bencana banjir yang sudah sangat sering terjadi, membuat sejumlah kawasan -kawasan tertentu dijuluki dengan kawasan ” langganan banjir”. Banjir tersebutpun tak harus menunggu musim penghujan datang , karena hujan dengan intensitas sedang saja dalam beberapa hari, sudah bisa mendatangkan banjir. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain, selain hujan, yang selama ini menimbulkan banjir, yang belum terselesaikan secara tuntas. Walaupun tidak dipungkiri bahwa sudah ada beberapa upaya antisipasi dan langkah- langkah yang dilakukan pemerintahan setempat, terkait penanggulangan bencana banjir ini. Mulai dari penanaman pohon, membuat tanggul pengendali banjir, pembuatan spanduk-spanduk untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun sayangnya berbagai upaya tersebut, belum bisa menjadi solusi yang mampu menuntaskan bencana banjir ini.
Semua itu disebabkan oleh solusi atau upaya yang dilakukan hanyalah bersifat pragmatis yang tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Beberapa faktor penyebab banjir seperti tata kelola wilayah terkait pembangunan infrastruktur dan perumahan yang jor-joran hingga dilakukan di wilayah -wilayah resapan air, semisal bukit, kaki gunung, atau pesawahan, tanpa disertai amdal ataupun saluran air beserta penghijauan untuk tetap menjaga wilayah ekosistem resapan air. Izin pembangunan sangat mudah diberikan kepada para investor (pengusaha) dengan alasan bahwa semuanya untuk kepentingan rakyat. Namun pembangunan apapun mulai dari perumahan ataupun infrastruktur, dan juga objek wisata, hanya berasaskan pada bisnis atau keuntungan, karena mereka adalah para pengusaha. Tanpa memikirkan akibatnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang akan terdampak oleh pembangunan tersebut.
Itu semua dipandang sah dalam sistem yang diterapkan saat ini, yaitu sistem sekuler-kapitalis, karena telah memberikan kebebasan berkepemilikan kepada siapapun, termasuk para pengusaha (kapitalis), dalam upaya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, dari modal yang mereka miliki.
Selain itu, dalam sistem ini pun sungguh sangat mustahil menangani banjir secara tuntas, karena masalah rakyat dirasakan sebagai beban bagi penguasa. Dalam sistem kapitalisme- sekularisme, hubungan pemimpin dan rakyat berdasarkan pada asas untung- rugi, bukan asas ri’ayah (mengatur urusan rakyat). Interaksi yang ada diibaratkan seperti transaksi antara penjual dan pembeli, negara sebagai penjual dan rakyat sebagai pembelinya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan- kebijakan atau penanganan yang diberikan oleh pemerintah, yang seolah-olah tidak pernah serius menyelesaikan masalah yang menimpa rakyat, termasuk dalam masalah banjir ini.
Meskipun telah dibuat tanggul sementara untuk mencegah banjir, namun tanggul-tanggul tersebut tidak cukup kuat untuk menahan besarnya air yang mungkin lebih besar dari banjir sebelumnya, sehingga banjir pun tidak bisa dielakkan.
Hal tersebut berbeda dengan penanganan yang dilakukan oleh sistem Islam, yang memiliki konsep bahwa keselamatan dan kenyamanan rakyat adalah hal utama. Sebagai agama yang sempurna, Islam menetapkan bahwa tata kelola wilayah harus berasas pada pengaturan urusan rakyat (umat), untuk kesejahteraan dan keamanan mereka, tidak untuk syahwat penguasa dan pengusaha, dengan menzalimi rakyat banyak.
Termasuk dalam hal pengelolaan tata ruang, untuk pemukiman penduduk, dan pembangunan infrastruktur, negara akan berupaya memberikan pemukiman yang layak, nyaman dan tentunya jauh dari daerah yang rawan akan bencana alam seperti halnya banjir.
Sejarah Islam pun telah mencatat, bagaimana gemilangnya sistem Islam melakukan upaya preventif (pencegahan) terkait masalah banjir. Berbagai bendungan dibangun untuk mencegah banjir maupun keperluan irigasi. Contohnya, seperti di Provinsi Khuzestah daerah Iran Selatan, sampai saat ini masih berdiri dengan kokohnya bendungan-bendungan yang dibangun di masa lalu untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir.
Jikapun terjadi banjir, maka akan diselesaikan secara tuntas, dengan menyelesaikan akar permasalahannya, karena pemimpin dalam sistem Islam paham betul akan tanggung jawabnya yang besar, yang tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
” Seorang imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus)rakyat. Ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. ( HR. Al-Bukhari).
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
No comments:
Post a Comment