By : Wulandari
Jakarta, CNN Indonesia — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [PMK] Muhadjir Effendy mendukung wacana student loan atau pinjaman online [pinjol] kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah.
Hal itu diungkap merespons dorongan DPR RI kepada Kemendikbudristek RI menggaet BUMN terkait upaya pemberian bantuan dana biaya kuliah untuk membantu mahasiswa meringankan pembayaran.
“Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung termasuk pinjol,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa [2/7].
“Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?” sambungnya.
Muhadjir menilai fitur pinjol selama ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Namun, kata dia, terdapat penyalahgunaan oleh para pengguna.
“Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya aja kemudian terjadi fraud terjadi penyalahgunaan itu orangnya,” jelas dia.
Di sisi lain, Muhadjir juga merespons sejumlah opini yang menilai penggunaan pinjol sebagai bentuk komersialisasi pendidikan.
Ia menyebut opini tersebut tak tepat. Ia mencontohkan praktik kampus terkemuka di Jakarta yang menggunakan pinjol untuk membantu para mahasiswa.
“[Komersialisasi pendidikan] Itu soal penilaian kan bisa macam-macam, wong kemarin saya bilang korban judi online bisa diberi Bansos bisa ditafsirkan penjudi dapat Bansos kok, itu penilaian yang menyesatkan saja. Buktinya itu ada kampus bagus di DKI kan sudah kerjasama untuk memberikan bantuan mahasiswa melalui pinjol kan,” jelas dia.
Viralnya pernyataan Menteri terkait pembayaran kuliah dengan pinjol tersebut, sebagai bentuk inovasi teknologi. Sikap pejabat yang demikian menunjukkan rusaknya paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalisme yang malah mendukung pengusaha pinjol, yang menghantarkan kerusakan dan merusak masyarakat. Juga membuktikan lepasnya tanggungjawab negara dalam tercapainya tujuan pendidikan. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan betapa rusaknya masyarakat dan pragmatisme akibat kemiskinan dan gagalnya negara mensejahterakan rakyat.
*Pandangan Islam*
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat dalam semua bidang kehidupan, termasuk mewujudkan kesejahteraan dan komitmen dalam mewujudkan tujuan Pendidikan. Karena pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap penduduk. Padahal Rasulullah Saw menyatakan bahwa pemimpin itu akan ditanyai tentang umat yang dipimpinnya.
الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan, dia akan dimintai pertanggung jawaban atas pemelihara dan pengaturannya [HR.Muslim]
Islam menetapkan pejabat adalah teladan umat, pemimpin umat yang senantiasa taat syariat, dan menjadikan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tuntunan syariat.
Beginilah seharusnya sifat seorang pemimpin, tidak hanya karena dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tapi karena dorongan keimanan dan ketaqwaannya.
Wallahu a’lam bi ash-shawaab
No comments:
Post a Comment