PHK Massal Bukti Kegagalan Kapitalisme

Oleh: Ni Made Lestia Suari

Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

PHK massal kembali terjadi layaknya gelombang yang menghantam para pekerja. Para pekerja di berbagai wilayah di Indonesia tengah ketar-ketir akan ancaman PHK. Industri tekstil, alas kaki, hingga teknologi, banyak yang melakukan efisiensi atau menutup usahanya sehingga berujung PHK.

Sebagaimana yang dikutif CNBC Indonesia, (/5/72024), pabrik sepatu Bata menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat, setelah beroperasi selama 30 tahun dan sebanyak 233 pekerjanya di-PHK. Begitu juga terjadi PHK terhadap 450 pekerja di Tokopedia setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia di bawah kendali Bytedance, perusahaan asal Cina (Detik, 15/6/2024).

Tak hanya itu, gelombang PHK terus menghantam pekerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sejak awal 2024 hingga kini. Sekitar 13.800 pekerja dari 10 pabrik di Jawa menjadi korban PHK. Salah satu pabrik garmen di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tutup dam sebanyak 3.000 karyawan di-PHK karenanya (CNBC Indonesia,10/6/2024).

Begitu juga PHK massal tampak dari laporan klaim pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Selama periode Januari-April 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim JHT dengan nominal Rp13,55 triliun. Alasan terbanyak pengajuan klaim JHT adalah peserta mengalami PHK dan mengundurkan diri dari pekerjaannya (Kontan, 17/6/2024).

Jika dilihat, penutupan pabrik tidak hanya berdampak pada terjadinya PHK massal, tapi juga imbasnya pada perekonomian di sekitarnya. Di sekitar pabrik, banyak usaha rumah kos yang gulung tikar, sektor jasa dan pedagang mikro terkena efek domino PHK.

Pemerintah tidak menampik adanya PHK massal ini. Sebagaimana yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah yang dikutip CNBC Indonesia, (15/6/2024), badai PHK tidak akan selesai dalam waktu dekat. Ia memprediksi, selain industri tekstil, perusahaan lain juga berpotensi mem-PHK pekerjanya.

PHK massal menjadi indikasi bahwa perekonomian Indonesia sedang buruk. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang selama ini dibangga-banggakan ternyata dalam kondisi rentan. Meskipun pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5%, ternyata kinerja industri dan penyerapan tenaga kerja tidak membaik. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Memang ada investasi yang masuk dari sektor teknologi, tetapi jumlahnya tidak signifikan.

Terkait PHK massal di industri TPT, semua itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang tidak mendukung industri dalam negeri. Indonesia kebanjiran produk TPT impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah. Pemerintah mempermudah impor dengan kebijakan relaksasi impor yang tertuang dalam Permendag No. 8/2024. Sehingga, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sekitar 20.000 kontainer pakaian impor dari Cina telah membanjiri pasar lokal di Indonesia.

Maraknya PHK menunjukkan kegagalan pemerintah dalam masalah ekonomi. Janji manis Jokowi semasa kampanye untuk membuka lapangan kerja secara luas ternyata nihil realisasi. Bahkan, UU Ciptaker yang diopinikan akan membuka lapangan kerja ternyata juga gagal total.

Itulah yang terjadi di negara yang menganut perspektif kapitalisme, yakni penguasa hanya bertugas sebagai regulator dan fasilitator, yaitu dengan kata lain hanya ketok palu regulasi dan mengawasi dari kejauhan saja. Posisi penguasa yang demikian hanya menguntungkan para kapitalis (investor) saja, sedangkan pekerja menjadi korban dari kejahatan penguasa dan pengusaha.

Kondisi pekerja makin sulit dengan adanya mekanisme alih daya (outsourcing) yang menjadikan pekerja minim kesejahteraan dan bisa diputus kontrak kerja sewaktu-waktu tanpa ada kompensasi berupa pesangon. Prosedur ini merupakan akal licik perusahaan untuk mendapatkan pekerja dengan biaya murah. Outsourcing sudah mendapat protes keras dari kalangan buruh sejak dilegalkan di Indonesia melalui UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi pemerintah tetap bergeming dan memihak para kapitalis.

Walhasil, PHK massal akan terus terjadi ke depannya karena sistem kapitalisme yang masih diterapkan di Indonesia. Negara senantiasa fokus menjadi pelayan investor kapitalis, bukannya menyejahterakan rakyat, termasuk pekerja. Gelombang PHK tidak hanya memukul para pekerja, tetapi juga rakyat secara keseluruhan. Tampak jelas keberpihakan negara dalam sistem kapitalisme adalah pada para kapitalis, bukan pada rakyat.

Perbedaan kapitalisme dengan Islam ibarat perbedaan malam dengan siang. Sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pekerja, secara orang per orang. Hal ini karena negara berposisi sebagai pengurus (raa’in) dan penanggung jawab (mas’ul).

Negara yang menerapkan sistem Islam, yakni Khilafah Islamiah, akan menjalankan politik ekonomi Islam ini dengan mekanisme langsung dan tidak langsung. Melalui mekanisme langsung, Khilafah akan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma sehingga rakyat (termasuk pekerja) tidak terbebani biaya besar untuk tiga kebutuhan tersebut. Penggratisan ini niscaya terjadi karena dibiayai dari baitul mal yang memiliki pemasukan yang besar, utamanya dari pengelolaan harta milik umum seperti pertambangan, hutan, laut, dan sebagainya.

Khilafah juga mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan pemberian modal usaha, bimbingan usaha, dan meniadakan berbagai pungutan sehingga muncul banyak wirausahawan di berbagai bidang. Hal ini juga berujung pembukaan lapangan kerja. Dengan serangkaian kebijakan ini, rakyat akan terjamin mendapatkan pekerjaan. Tidak ada rakyat (laki-laki dewasa) yang menganggur. Khilafah akan memastikan akad kerja antara pengusaha dengan pekerja mereka akad yang syar’i sehingga tidak menzalimi salah satu pihak.[]