Oleh : Julia Handayani
Mahasiswi UMN Al-Washliyah
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berpendapat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 berkurang 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (5 Juli 2024). Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan.
Namun hal ini terjadi dalam konteks garis kemiskinan di Indonesia yang masih rendah. Untuk mewujudkan impian menjadi negara maju, angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang harus menjadi fokus pemerintah.Sayangnya, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka pengentasan kemiskinan mengalami penurunan namun tidak signifikan. (CNBC Indonesia 7 Juli 2024).
Pejabat di sana mengatakan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia menurun. Meski hanya persentase tertentu berdasarkan hasil survei yang dihitung. Padahal kenyataan yang kita alami adalah harga barang-barang terutama bahan pokok sangat mahal karena setiap tahunnya terus meningkat, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun, PHK massal terjadi di mana-mana, dan sebagainya.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara tidak benar-benar mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan nyata namun hanya bermain-main dengan angka karena kenyataannya tidak sesuai dengan angka yang dilaporkan. Bahkan karena kemiskinan, banyak orang yang bunuh diri, apalagi pinjaman online dimana-mana hingga berujung pada kematian karena tidak mampu membayar kembali. Banyak orang miskin meninggal karena tidak mampu bertahan hidup, bukan karena kaya.
Ini bukti nyata, sehingga bisa kita katakan kalau kemiskinan di negeri ini menurun hanyalah hoax. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menurunkan angka kemiskinan namun hasilnya belum sesuai harapan. Masih banyak daerah yang angka kemiskinannya tinggi, yang jelas solusi yang diusulkan belum menyentuh akar permasalahan.
Kemiskinan berhubungan erat dengan perekonomian. Dalam penerapan sistem kapitalisme, harta benda diberikan kepada penguasa secara cuma-cuma sehingga berujung pada adanya kemiskinan, apalagi dengan peran negara yang hanya sebagai pengatur, menjadikan warga negara diabaikan sedangkan pengusaha dijadikan anak emas. Pemerintah tampaknya mengabaikan tanggung jawabnya, menyerahkan masalah kemiskinan kepada sektor swasta atau pengusaha untuk mengisi kesenjangan dan membayar berdasarkan kinerja.
Namun kenyataannya laki-laki sangat sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai, lebih banyak lowongan bagi perempuan dengan gaji rendah, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang membuat banyak laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah gambaran menyedihkannya sistem perekonomian kapitalisme.
Berbeda dengan Islam, islam mendirikan negara karena raa’in berkewajiban menjamin tercapainya kebahagiaan individu melalui berbagai kebijakan, dengan demikian hanya Islam yang mampu menyelesaikan kemiskinan, Islam mempunyai sistem sempurna yang menjamin kebahagiaan masyarakat.
Sistem ekonomi dan politik Islam mampu mencapai kemakmuran yang nyata, Negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mengharuskan laki-laki untuk menafkahi dan menjamin kehidupan keluarga, lowongan akan ditawarkan kepada laki-laki seluas-luasnya, kalaupun karena satu dan lain hal tidak mungkin memenuhi kebutuhannya, ia dititipkan kepada sanak saudara yang mampu, jika tidak ada maka tanggung jawabnya dialihkan kepada negara, orang kaya akan membantu orang-orang miskin, dan ini hanya didasarkan pada dorongan iman.
Maka sumber daya alam milik negara akan dikelola oleh negara dan akibatnya akan dinikmati oleh rakyat, yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau perseorangan dan negara akan mendistribusikan secara adil hasil kekayaan alam. Semua ini akan mungkin terjadi jika Islam diterapkan secara sempurna, karena hal ini tidak mungkin terjadi dalam sistem kapitalis.
Wallahu a’lam bish showab.
No comments:
Post a Comment