Indonesia Darurat Judol

 

Oleh Herra

Aktivis Muslimah

 

Jumlah anggota DPR yang diduga bermain judi online ternyata mencapai 82 orang, berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah itu jauh lebih banyak dari yang diungkapkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Adanya anggota DPR yang bermain judi online awalnya diungkap oleh anggota MKD Habiburokhman. Setelah menerima laporan itu, MKD memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk memberikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR. Dalam rapat Komisi III DPR RI dengan PPATK pada Rabu (26/6/2024), terungkap bahwa ada 1.000 lebih anggota dewan di pusat dan daerah (DPR dan DPRD) yang bermain judi online. (media online Kompas.com 28 Juni 2024)

Sungguh miris sekali seharusnya Wakil rakyat bekerja untuk mengurusi rakyat ini malah lebih fokus pada judi online, ini mencerminkan buruknya wakil rakyat. Nyata adanya lemahnya integritas, tidak amanah, kredibilitas rendah. Juga menggambarkan keserakahan akibat kapitalisme.

Anggota Dewan hari ini lebih banyak melegalisasikan kepentingan penguasa dan oligarki dan tidak berpihak pada rakyat banyak. Hal ini menggambarkan adanya perekrutan yang bermasalah karena tidak mengutamakan kredibilitas, dan juga representasi masyarakat.

Permasalahan judi online sudah sangat meresahkan dan sudah merasuki semua kalangan dari mulai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan wakil rakyat sendiri. Seharusnya ini menjadi permasalahan yang harus segera di selesaikan karena sudah mengkhawatirkan. Kita bisa melihat berita judi online begitu banyak memakan korban dari mulai perceraian, pembunuhan hingga menghabisi nyawa sendiri.

Ini menjadi bukti penguasa sebagai pemegang kekuasaan tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Ini pun bukti aturan yang berlandaskan hanya sebatas manfaat akan terus dibiarkan selama ada secuil manfaat dalam masalah itu meski banyak kerusakan yang di timbulkan.

Berbeda dengan aturan berlandaskan Islam. Islam akan memberlakukan apapun sesuai dengan halal haram yang sudah digariskan oleh Pencipta. Ketika sesuatu itu diharamkan oleh Allah maka penguasa akan memberikan sanksi keras bagi pelaku meski di dalamnya ada secuil manfaat. Karena ketundukan kepada hukum syarak jauh lebih penting daripada manfaat tadi.

Begitu pun Majelis Umat (wakil umat) dalam Islam adalah representyasi umat, berperan penting dalam menjaga penerapan hukum syarak oleh pejabat negara dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Islam mampu melahirkan individu anggota majelis umat yang amanah, bertanggung jawab, dan peduli pada kondisi Masyarakat. Dan bentuk penjagaan individu dan tatanan penguasa agar tidak melenceng dari hukum Islam tentu di butuhkan aturan yang berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

Wallahualam bissawab