Kecelakaan lalu lintas sering sekali terjadi di berbagai daerah di negri ini. Salah satunya kecelakaan yang menimpa Bus Trans Putera Fajar, yang saat itu membawa rombongan guru dan para siswa dan siswi SMK Lingga Kencana, Kota Depok. Kecelakaan ini menyebabkan belasan penumpangnya luka-luka, mulai luka ringan, luka berat, bahkan 11 orang harus kehilangan nyawanya. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan raya Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang pada hari Sabtu,11 Mei 2024.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah selatan menuju utara pada jalan yang menurun, oleng ke kanan. Kemudian menabrak kendaraan merek Feroza dari arah berlawanan. “Kemudian terguling miring ke kiri, posisi ban kiri di atas dan terselusur sehingga menabrak tiga kendaraan jenis roda dua yang terparkir di bahu jalan,”katanya. Kendaraan bus terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung tepat di depan Masjid As Saadah, imbuh beliau.
Kecelakaan ini tentu,meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang, terutama para orang tua korban dan keluarga. Menurut fakta di lapangan ada banyak beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan maut itu bisa terjadi. Mulai dari Bus yang tidak mempunyai izin angkutan, rem blong, dan masih dugaan penyebab lain yang masih dalam penyelidikan polisi.
Dari fakta di atas, muncullah berbagai pertanyaan, salah satunya. “Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keselamatan perjalanan transportasi?. Baik itu perjalanan di darat, laut, maupun udara.
Tentunya sudah menjadi dambaan setiap orang, merasakan perjalanan yang bisa dilewati dengan nyaman, aman dan bisa selamat sampai tujuan. Namun sepertinya semua itu hanya akan menjadi impian bagi sebagian orang dan akan sulit di dapat di negeri yang menganut sistem sekuler-kapitalis ini. Pasalnya di sistem ini, menjadikan negara tidak memiliki visi untuk melayani dan mengurusi rakyatnya. Kepemilikan fasilitas umum seperti transportasi umum dikuasai oleh perusahaan atau swasta, yang di dalamnya tentu syarat akan kepentingan pribadi, yakni dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan secara serius pelayanan dan kelayakan transportasi umum yang tersedia.
Di sistem islam sendiri, jaminan keselamatan dalam perjalanan merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kepada rakyatnya. Karena transportasi merupakan hajat hidup publik, negara wajib menyediakan transportasi lengkap beserta infrastruktur jalannya yang baik. Yang itu dapat dirasakan oleh setiap rakyatnya, baik itu muslim maupun non muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”.(HR. Ibnu Majah dan Abu Nuaim).
Maka sudah seharusnya negara bisa memberikan peran pentingnya, dalam mengontrol kelayakan kendaraan, kenyamanan, kualitas infrastruktur jalan, hingga memastikan harga tiket yang murah dan dapat dipastikan terjangkau oleh seluruh rakyatnya, tanpa mengurangi kualitas fasilitas pelayanan yang ada, menjamin keselamatan rakyatnya dalam menggunakan pelayanan publik dalam setiap aktivitas rakyatnya. Ini semua hanya akan bisa terwujud takkala syariat islam bisa diterapkan secara kaffah, untuk mengatur segala aspek kehidupan.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
No comments:
Post a Comment