Oleh Irmawati
Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian serta memiliki lahan yang luas dan subur. Akan tetapi, dengan potensi itu tidak mampu membuat masyarakat sejahtera justru menjadi kekhawatiran.
Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto menyatakan bahwa rencana impor sebanyak tiga juta ton pada tahun ini telah diputuskan sejak Februari 2023 lalu. Impor tersebut terdiri atas satu juta ton dari India dan dua juta ton dari Thailand. Hal ini bertujuan untuk mengamankan cadangan pangan nasional. (CNN Indonesia, 9/1/2024)
Terlebih, menurut peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian, keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai dengan data. Pasalnya, kebutuhan awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu. Per Desember 2023, stok Bulog masih 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 juta ton, dan di level daerah ada 6,7 juta. Artinya, stok beras awal tahun masih di atas 10 juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional per bulan berkisar hingga 2,5 juta ton. (CNN Indonesia, 10-10-2024)
Berbagai upaya telah dIlakukan oleh pemerintah. Sebagaimana dilansir dalam Indeks (13/5/2024), Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Kompleks Penggudangan Bulog Laende Kabupaten Muna. Kunjungan ini bertujuan untuk pengecekan rutin untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta penyaluran cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat dengan distribusi beras sebanyak 10 kg perkeluarga. Sebagai respon akibat inflasi pangan global.
Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, tetapi ketahanan pangan Indonesia justru rapuh bahkan bergantung pada negara-negara lainnya.Hal ini disebabkan karena program-program tersebut tidak menyentuh akar masalah karena bersifat teknis. Pemerintah tidak menyelesaikan secara sempurna.Terbukti dengan keadaan rakyat di negeri ini. Di mana, kemiskinan makin menjadi-jadi. Rakyat harus memikul beban berat akibat melonjaknya berbagai kebutuhan hidup, seperti melonjaknya harga minyak dan beras yang diakibatkan minimnya suplai dalam negeri.
Inilah dampak penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Sistem ini hanya akan membuat carut marut dalam kehidupan termasuk perekonomian. Mulai dari alih fungsi lahan dan pendistrubusian yang kurang merata. Selain itu, banyak lahan pertanian telah diubah menjadi industri dan perumahan-perumahan. Akibatnya, lahan pertanian semakin sempit dan hasil produksi menurun dan kemasalahatan rakyat yang kian terancam.
Sementara itu, pemerintah yang semestinya bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Pemerintah justru abai untuk memberikan perhatian. Bahkan mirisnya pemerintah justru menghilangkan subsidi satu demi satu misalnya pupuk, bibit dan lain sebagainya. Alhasil untuk menghasilkan produksi yang berkualitas petani sangat sulit.
Ditambah lagi, mekanisme pendistribusian pangan masih menjadi polemik. Banyak rakyat yang tidak mampu untuk menjangkau harga pangan. Di samping itu, kecurangan yang dilakukan di pasar masih sering terjadi.
Apalagi negara hanya berlaku sebagai regulator dengan oligarki. Negara bukan lagi mengurusi urusan rakyat tetapi negara berlaku sebagai pembisnis untuk meraih keuntungan. Karena itu, sistem kapitalisme tidak dapat mewujudkan ketahanan pangan meski berstatus negeri agraris.
Berbeda dengan Islam. Dalam Islam negara bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyat termaksuk dalam mewujudkan ketahanan pangan baik dalam produksi dan distribusi yang dikelola oleh negara. Adapun swasta hanya boleh terlibat tetapi semuanya dibawah kendali negara. Penguasa harus memastikan bahwa setiap negara mampu mengkses pangan.
Sistek Islam pun menetapkan bahwa kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun.
Aturan tentang kepemilikan lahan yang bersatu dengan produksi akan meningkatkan produktivitas pertanian. Ditambah kebijakan penguasa yang fokus pada kesejahteraan umat, seperti penyediaan saprodi yang dipermudah, akan makin menambah gairah para petani untuk terus menanam.
Demikianlah sejumlah mekanisme dalam Islam yang dapat mewujudkan swasembada pangan yang pada gilirannya akan mengantarkan pada kedaulatan negara.
Wallahu A’lam Bisawwab
No comments:
Post a Comment