Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif jalan tol pada tahun 2024. Dimana berdasarkan artikel Kontan pada Senin (15/01/2024), setidaknya ada 13 ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif pada Kuartal I-2024.
Kepala BPJT, Miftachul Munir, menyebutkan untuk ruas tol yang jadwal penyesuaian tarifnya pada Kuartal I-2024 akan dilakukan setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol terpenuhi. "Penyesuaian tarif jalan tol akan dilakukan secara bertahap dan untuk penetapan dan pemberlakuannya menunggu arahan dari Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono". Kontan (15/01/2024).
Munir melanjutkan, tujuan penyesuaian ini adalah untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan menjamin layanan penyediaan jalan tol sesuai standar yang ditetapkan.
Adanya kenaikan tarif jalan tol menunjukkan adanya komersialisasi jalan tol. Perencanaan kenaikan tarif jalan tol secara bertahap dengan alasan penyesuaian sangat jelas menunjukkan bagaimana hubungan rakyat dan penguasa. Pemerintah jelas lebih mementingkan kepercayaan investor untuk tetap berinvestasi dan bekerjasama dengan penguasa tanpa melihat kesulitan rakyat saat ini.
Komersialisasi jalan tol sebenarnya adalah salah satu potret buruk dari sistem kapitalis yang diterapkan saat ini. Para negara kapitalis mengambil keuntungan dari kerjasama dengan penguasa dengan cara investasi, salah satunya dengan membangun jalan tol. Padahal pembangunan jalan tol sebenarnya tidak tidak terlalu diperlukan, selain karena merampas lahan masyarakat dan menggunakan anggaran yang banyak, disamping itu masih banyak jalan di daerah terpencil yang rusak dan perlu di perbaiki sehingga menyebabkan banyak pengguna jalan yang mengalami kecelakaan.
Banyaknya jalan yang rusak menyusahkan masyarakat untuk beraktifitas bahkan anak-anak sekolah sampai menyebrangi sungai karena tidak adanya akses jalan ke sekolah. Namun, Pemerintah seolah abai dengan hal ini. Padahal pembangunan jalan raya adalah tanggung jawab dari Pemerintah.
Di dalam sistem islam, pembangunan jalan raya sebagai sarana transportasi merupakan salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Islam memandang jalan raya sebagai bagian dari pelayanan negara. Karena jalan raya merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat. Pembangunan jalan tidak di pandang sebagai alat transportasi demi kepentingan ekonomi semata. Jalan raya adalah milik umum, oleh karena itu negara dilarang mengkomersialisasi kebutuhan rakyat.
Negara islam akan menjamin kebutuhan rakyat termasuk dalam bidang transportasi sebagai sarana maupun prasarana sehingga memudahkan umat dalam beraktifitas dengan nyaman.
No comments:
Post a Comment