Kampanye HAKtP, Solusikah?


Oleh: Jumiran SH
 (pegiat literasi Sabulakoa)


Kampanye Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( 16 Days' of Aktivism Agains Gender Based-Violence 2023) akan berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember. Sebuah kampanye yang diselenggarakan selama 16 hari termasuk di Indonesia dengan mengusung tema "UNITE! Invest to Prevent Violence Against Women and Girls". Tema ini mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah perempuan, ikut berperan dalam upaya


menghapus berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan. (Dilansir dari tirto.id. 27 November 2023).


Kampanye 16 hari disebutkan bahwa selaras dengan peringatan hari-hari lainnya secara global. Mulai dari 25 November (HAKtP), 29 November (Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia), 1 Desember (Hari AIDS Internasional), 2 Desember (Hari penghapusan perbudakan internasional), 3 Desember (Hari Penyandang Disabilitas Internasional), 5 Desember (Hari Sukarelawan Internasional), 6 Desember (Hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan), 9 Desember (Hari Pembela HAM Internasional) dan 10 Desember (Hari HAM Internasional). 


Banyaknya hari anti Kekerasan terhadap perempuan, sejatinya telah menunjukkan wajah kapitalisme sesungguhnya. Bahwasanya, sistem kapitalisme sekuler telah gagal dalam melindungi kehidupan kaum perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Lalu, Apakah dengan Kampanye 16 hari dapat melindungi perempuan dan menjadi solusi kekerasan terhadap perempuan?


Dibentuknya berbagai peringatan sebagai pembelaan terhadap perempuan mengindikasikan kepada kita bahwa kapitalisme tidak memiliki aturan baku dalam melindungi perempuan. Banyaknya peringatan hari secara simbolis menandakan bahwa banyak masalah yang tidak tuntas dengan penerapan sistem kapitalisme sekuler ini. 


Kendati 32 tahun berlalu kampanye digaungkan, kekerasan perempuan cenderung meningkat. Alih-alih menyelesaikan, mengurangi saja tak mampu. Hal ini dapat dilihat dari laman UN Women bahwa satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual baik oleh pasangannya ataupun orang lain. Lebih dari empat dan lima perempuan dan anak perempuan (86%) tinggal di negara yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, atau di negara-negara yang datanya tidak tersedia. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sepanjang 2023 terdapat 11.116 kasus terhadap perempuan usia dewasa dan 6.745 kasus terhadap anak. 


Dari sekian kasus yang terjadi, artinya gerakan solidaritas atau kampanye yang dilakukan tidak akan mampu menuntaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebab masalah kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilihat dari satu kasus saja. Melainkan, ada faktor utama sebagai pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dengan beragam kasus. Semuanya bermula dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang memandang perempuan sebagai komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan besar.


Beberapa ahli berpendapat bahwa ada beragam faktor yang memicu kekerasan terhadap perempuan terjadi seperti kemiskinan, perselingkuhan, nikah dini dan rendahnya tingkat kesadaran hukum. 


Jika kemiskinan menjadi alasan, maka hal ini tak bisa dilepaskan dari berbagai aspek pendorong kemiskinan terjadi. Ditengah sulitnya para suami mencari nafkah, sebaliknya pekerjaan untuk perempuan lebih banyak tersedia ketimbang laki-laki. Walhasil, laki-laki dan perempuan saling bertukar posisi dan peran yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Sehingga tak jarang, perselingkuhan terjadi, KDRT hingga perceraian menjadi jalan terakhir. Hal ini karena tak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.


Kalaupun nikah dini menjadi faktor pemicu, nikah dini lebih banyak terjadi pada pemuda yang hamil diluar nikah. Akhirnya, mereka menjadi orang tua muda, yang belum memiliki cukup ilmu, finansial, yang ujungnya terjadi kekerasan pada pasutri hingga terjadi pembunuhan.


Sistem kehidupan kapitalisme sekuler sangat tampak pada gaya hidup bebasnya. Kebebasan berperilaku dan berekspresi menjadikan kaum perempuan sebagai objek kekerasan, baik verbal maupun seksual. Bahkan perempuan dijadikan sebagai bahan komoditas dalam sektor ekonomi kapitalisme. Sehingga perannya sebagai ibu dan pendidik generasi berkurang. Alhasil, anak-anak tumbuh tanpa didikan dan bimbingan optimal dari kedua orangtuanya. 


Kekerasan fisik atau seksual yang menimpa perempuan tak semata kesalahan para kaum lelaki yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, ataupun kesalahan perempuan yang tidak pandai menjaga dirinya. Melainkan, lebih kepada sistem kehidupan kapitalisme sekuler yang menjadikan hidup keduanya tanpa aturan dan serba bebas. 


Selain itu, hilangnya kontrol masyarakat kekerasan, sikap individualistis masyarakat, sistem pendidikan rusak dan penegakan hukum yang tak memberikan efek jera, semua itu hasil dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler.


Beda halnya dengan Islam. Islam sangat memuliakan perempuan. Dalam Islam, perempuan wajib dilindungi dan dimuliakan. Oleh karena itu, Allah SWT, memberikan aturan terperinci terkait kedudukan, hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan secara proporsional dan berkeadilan. 


Perempuan wajib terjaga dan dilindungi. Adapun larangan-larangan yang berlaku tiada lain  untuk menjaga dan menjauhkan perempuan dari kehinaan. Kemuliaan itu terwujud dalam pengaturan hak dan kewajiban bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Mereka adalah hamba yang wajib taat padaNya.  Ketakwaan merupakan barometer ketinggian derajat baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, tidak ada ang mengungguli siapapun.


Adapun perbedaan peran laki-laki dan perempuan merupakan wujud harmonisasi dan sinergi antara laki-laki dan perempuan dalam memainkan perannya yang sesuai dengan fitrahnya. Bukanlah, budaya patriarki atau diskriminasi bagi perempuan.


Islam memiliki berbagai kewajiban bagi perempuan agar senantiasa terlindungi dan terjaga. Diantaranya adalah kewajiban menutup aurat dan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat (jilbab dan kerudung). Islam mewajibkan agar laki-laki dan perempuan untuk menjaga kemaluannya. Islam melarang tabaruj, ikhtilat, khalwat, larangan berzina dll.


Oleh karena itu, negara sangat berperan penting dalam hal ini. Negara Islam akan mampu mencegah serta mampu menangani rusaknya sistem pergaulan laki-laki dan perempuan. Negara akan menutup pintu yang dapat memicu naluri seksual bangkit seperti konten porno dan lainnya.


Jika masih ada pelanggaran, maka negara akan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau tindakan kejahatan lainnya. Sanksi yang dapat memberikan efek kerah, sekaligus pencegah tindakan kejahatan lainnya. Tentu hal ini tak dapat di terapkan selain penerapan Islam secara menyeluruh dalam lini kehidupan. Wallahu a'lam bisshowab.

Post a Comment

Previous Post Next Post