Hutan merupakan salah satu tempat mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya, hutan semakin rusak oleh tangan-tangan manusia. Tidak sedikit berakhir terjadi karhutla (kebakaran hutan) yang mengakibatkan hilangnya sejumlah mata pencaharian , terganggunya aktifitas masyarakat termasuk meningkatnya hama yang menyebabkan dari sebagian binatang kehilangan habitatnya.
Menko Marves Ad Interim Erick Thohir dalam sambutannya di Expo City Dubai, UEA memamerkan aksi nyata Indonesia dalam mengatasi masalah iklim, salah satunya tentang kebakaran hutan di Indonesia yang saat ini sudah berkurang secara signifikan sebesar 82 persen dari 1,6 juta hectare pada 2019 menjadi 296 Hectare di 2020, namun pada tahun 2021 kebakaran hutan kembali meningkat (CNN Indonesia 1 /12/2023)
Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) , Muhammad Firdaus menyatakan bahwa Karhutla tidak berdampak hanya pada kualitas udara akan tetapi juga kesektor lain. Salah satunya berdampak pada area pertanian. Adapun dalam pandangan ekonomi menyatakan dalam satu hektar kebakaran hutan kerugian secara langsung mencapai Rp 70 Juta. Sedangkan dampak secara tidak langsung mencapai Rp 200 Juta. Sementara Itu Kapokja di prediksi dan peringatan dini cuaca Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Miming Saepuding mengatakan bahwa penyebab karhutlah (kebakaran hutan) di Indonesia 99 persen karena perbuatan manusia. Sedangkan faktor lainnya sekitar 1% disebabkan faktor alam.
Fenomena karhutla seakan tidak ada akhirnya, baik karena disebabkan ulah manusia atau faktor lain. Hal ini berpotensi dampak yang ditimbulkan menjadi ancaman serius, dengan kondisi udara yang mencapai level berbahaya untuk dihirup sebab polusinya, hingga ancaman menjalarnya api ke pemukiman warga akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Salah satunya organ pernafasan manusia serta mahluk hidup lain akan mengalami hal yang sama.
Berulangnya karhutla berbagai wilayah di Indonesia sejatinya diakibatkan pembukaan lahan yang semakin meluas. Ini sudah menjadi masalah besar yang harus ditangani negara. Mirisnya, banyak masyarakat yang masih melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan pribadi untuk menjadikan perkebunan untuk memperoleh keuntungan . Pasalnya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian yang membutuhkan edukasi yang jelas dan penanganan dari pemerintah kepada masyarakat.
Apalagi pemberian hak konsesi lahan oleh pemerintah menjadi problem mendasar dari kasus karhutla. Walaupun tindak pembakaran secara hukum merupakan pelanggaran, namun hak konsesi sendiri menjadikan pemegang memiliki kuasa atas lahan yang dikuasainya. Belum lagi penegakan hukum yang dinilai tidak mampu memberi efek jera pada pelaku membuka peluang penyalahgunaan konsesi yang diberikan negara.
Semua ini tersebab karena negara ini menerapkan ideologi kapitalisme. Konsep dasar kapitalisme, "modal sekecil kecilnya, untung sebesar besarnya, maka bagi para kapital, pembakaran hutan adalah cara termurah dan hemat biaya untuk membuka lahan baru meski dampak kerusakan lingkungan di depan mata. Mereka tidak akan peduli akan merusak lingkungan dan masyarakat terkena getahnya akibat kepulan asap hasil karhutla.
Anehnya, negara yang seharusnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian fungsi hutan. Baik menjaga, melestarikan dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat. Dalam sistem kapitalisme negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan penguasaan lahan oleh para korporat melalui kebijakan negara. Alhasil, pemilik modal bebas dalam menguasai hak rakyat salah satunya kekayaan Alam, bahkan mamanipulasi secara berlebihan hingga sampai pada kecepatan dalam hal kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar.
Terbukti Indonesia mengalami nilai skala tinggi terkait permintaan lahan untuk konversi pertanian dan pertambangan yang mengakibatkan banyak rakyat mengalami mata pencaharian yang sangat buruk. Oleh karena itu, jelas bahwa negara dengan sistem kapitalisme tidak bisa menyelesaikan persoalan Karhutla (kebakaran hutan) . Meskipun dalam kebijakanya menciptakan beberapa aturan, namun faktanya hanya menciptakan undang-undang untuk kepentingan para pemilik modal.
Sementara itu, rakyat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sulitnya mencari lapangan kerja dan himpitan ekonomi sedangkan tidak ada jaminan kesejahteraan dari penguasa. Kondisi ini membuat orang berbuat apa saja agar kebutuhan keluarganya tercukupi walaupun harus merusak lingkungan.
Berbeda dengan Islam. Islam memandang bahwa alam semesta beserta isinya harus dijaga, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehidupan manusia akan penuh dengan keberkahan dan kebaikan karena setiap persoalan akan di selesaikan mulai dari akar permasalahan bukan hanya sebatas pencitraan karena di dalam Islam sangat memperhatikan kekayaan alam yang di manfaatkan oleh rakyat.
Selain itu, dalam Islam akan selalu mengawasi setiap pemanfaatan hutan dan masyarakat mendapatkan miliknya sesuai syari'at Islam. Tidak akan mengabaikan adanya karhutla karena penyebab salah satunya adalah fenomena alam kekeringan ini terjadi di hutan hujan tropis. Apabila terjadi terjadi maka sistem Islam tetap memperhatikan dan menyelesaikan persoalan umat melalu departemen kemaslahatan umum .
Sebagaimana firman Allah,
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan"(QS Al A'raf:56)
Oleh karena itu, rakyat akan terlindungi dari ancaman karhutla (kebakaran hutan) juga termasuk jaminan memperoleh kehidupan yang di ridhoi oleh Allah Swt. Akan tetapi, hal tesebut membutuhkan institusi yakni khilafah yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh.
Wallahu A' lam Bissawab
No comments:
Post a Comment