Oleh: Kharimah El-Khuluq
Memiliki keluarga bahagia merupakan dampaan setiap orang. Salah satu penunjang kebahagiaan dalam keluarga adalah memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas kesehatan yang baik tidak akan terbentuk jika pemenuhan gizi dalam individu terkendala.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pemenuhan gizi keluarga guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan, perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditunjang dengan pemenuhan gizi seimbang dengan nutrisi yang optimal.
Namun, himbauan dari Kemenko PMK, sepertinya tidak selaras dengan kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia saat. Khususnya masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah atau terkategori miskin. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia yang belum pernah terselesaikan dari zaman dahulu hingga kini.
Apatah lagi ditambah dengan dampak dari pandemi sehingga banyak orang yang mengalami PHK. Belum lagi baru-baru ini masyarakat harus menerima pahitnya kenaikan BBM yang akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga sembako di tengah pendapatan yang minim. Dengan secuil fakta ini, masyarakat yang memiliki pendapatan rendah alih-alih memikirkan nilai kandungan gizi dalam makanan, bisa makan 3 kali sehari pun mereka sudah bersyukur.
Maka seruan untuk memenuhi gizi semakin menampakan wajah-wajah elite negara yang tidak memiliki sedikitpun rasa empati terhadap masyarakat. Sungguh ironis! Masyarakat dalam kondisi berjuang untuk mempertahankan hidup sehari-hari mereka malah hadir dengan seruan masalah gizi. Sebenarnya seruan ini tidak masalah jika diiringi dengan memberikan solusi atau kebijakan yang mampu mendukung perbaikan gizi keluarga. Namun, masalahnya mereka hanya menyerukan perbaikan gizi tanpa ada usaha untuk menata ekonomi masyarakat.
Hal ini seperti memperolok-olok masyarakat saja. Karena, masyarakat tidak mungkin bisa memenuhinya di tengah kesulitan hidup yang terjadi. Di sisi lain seruan ini menunjukkan ketidak pahaman dan ketidak pedulian seorang pejabat negara akan realita yang dihadapi rakyat. Pejabat negara saat ini hanya sekadar mengeluarkan himbauan tanpa melihat kondisi rakyatnya. Mereka menganggap seolah-olah bahwa masyarakat itu semuanya sama seperti mereka yang bergelimang harta dan bisa makan sesuka hati.
Seyogianya pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah gizi rakyatnya. Sebab, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%. Ini bukan yang kecil. Ketika pemerintah terus membiarkan ataupun melihat saja kenaikan angka ini artinya pemerintah akan melumpuhkan anak-anak bangsa.
Namun, mengharapkan perbaikan gizi dalam sistem yang menganut kapitalisme sangatlah mustahil dapat dilaksakan. Karena, sistem kapitalisme inilah yang berhasil membagi manusia menjadi dua kubu yakni kalangan manusia yang gemuk akan semakin obesitas dan manusia yang kurus akan semakin mengalami gizi buruk. Maksudnya, manusia yang kaya akan semakin kaya dan manusia yang miskin akan semakin miskin. Karena, dalam sistem ini manusia diberikan seluas-luasnya kebebasan untuk meraup keuntungan dan mempertahan kekuasaan sekalipun saling menindas dan merampok. Dalam sistem ini aturan agama dijauhkan dari kehidupan, orang bebas melakukan apapun tanpa harus memperhatikan kaidah agama inilah yang disebut dengan sekularisme.
Sistem ini berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kesejahteraan rakyat dijamin oleh negara. Setiap kebutuhan rakyat baik sandang, papan, pangan, juga kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin oleh negara. Adapun proses penjaminan kesejahteraan rakyat dalam negara Islam yang dikenal dengan Khilafah yaitu, negara mewajibkan setiap laki-laki yang sudah baligh, berakal dan mampu untuk bekerja. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan serta memberikan modal bagi yang tidak memiliki modal. Sehingga, kaum laki-laki bisa memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya. Karena, dalam Islam laki-laki adalah penanggung jawab nafkah bagi keluarga.
Kemudian bagi anak-anak telantar, orang cacat, orang tua renta dan kaum perempuan yang tidak memiliki keluarga. Untuk mengatasi itu negara akan mendorong orang-orang kaya yang berdekatan dengan mereka untuk membantu mereka, melalui infak, sedekah, zakat. Namun, jika hal ini tidak ada maka negara mengambil alih untuk memberikan jaminan secara rutin setiap bulan sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, jika sistem penjaminan kesejahteraan rakyat seperti konsep dalam Islam maka mustahil akan ada permasalahan gizi yang akan dialami oleh masyarakat. Mengingat semuanya diatur sedemikan apiknya. Maka dari itu, untuk keluar dari lingkaran kesengsaraan ini tidak ada cara lain selain dari menegakkan kembali Islam secara kaffah dalam institusi negara Khilafah.
Wallahu'alam Bishawwab.
No comments:
Post a Comment