Aktivis Muslimah
Sudah jatuh tertimpa tangga.
Kira-kira begitulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan nasib rakyat kecil di negeri ini. Saat harga BBM melejit, kehidupan rakyat semakin sulit.
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi yang berlaku mulai tanggal 3 September 2022. Kenaikannya mencapai 30℅ dari harga sebelumnya. Harga Pertalite yang semula Rp 7.600 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter. Begitu pula solar naik dari Rp 5.000 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Kemudian Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter. (Liputan6.com, 4/9/2022)
Kenaikan harga BBM yang tinggi akan memicu tingkat inflasi. Mulai dari ongkos tranportasi sampai berbagai kebutuhan pokok lainnya. Hal ini tentu sangat membebani rakyat. Di tengah sulitnya mencari penghasilan saat ini, ditambah meningkatnya harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Tentu akan mengakibatkan ekonomi rakyat akan semakin terpuruk.
Menurut Pengamat ekonomi, Nailul Huda menilai kenaikan BBM dapat memicu kenaikan inflasi hingga 7 persen. Selain itu, kenaikan BBM juga bisa mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Hal ini berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (Merdeka.com, 4/9/2022)
Dampak Sistem Kapitalisme
Meskipun Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, namun tidak serta merta membuat harga BBM menjadi murah. Terbukti saat ini harga BBM di Indonesia masih dipengaruhi oleh harga minyak global. Bahkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun saat ini, Indonesia tetap menaikkan harga BBM. Sebaliknya, negeri jiran Malaysia justru menurunkan harga BBM.
Entah apa yang menjadi alasan pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM. Kalau alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena anggaran APBN yang membengkak, berarti pemerintah menganggap rakyat sebagai beban. Padahal mengurus rakyat adalah kewajiban para pemimpin, bukan seperti pedagang yang berhitung untung rugi.
Namun sistem Kapitalisme yang diterapkan menyebabkan pihak swasta baik lokal maupun asing bebas menguasai sumber daya alam negeri ini. Sehingga kekayaan alam yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk rakyat faktanya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja yaitu para penguasa dan pengusaha.
Sistem ini pula yang melahirkan pemimpin tidak amanah yang enggan mengurus rakyat dan hanya sibuk memperkaya diri. Terbukti, dari statement yang mereka keluarkan saat rakyat sedang mengalami kesulitan sangat tidak berperasaan dan minim empati.
Seperti saat daging mahal, rakyat disuruh makan keong sawah. Saat cabai mahal, rakyat disuruh tanam sendiri. Saat beras mahal, rakyat disuruh diet. Saat listrik mahal, rakyat disuruh cabut meteran. Dan saat BBM mahal, rakyat disuruh jalan kaki.
Miris, inikah kerja para penguasa yang digaji mahal? Alih-alih memberi solusi tuntas atas permasalahan yang sedang dihadapi rakyat, malah makin membuat rakyat sakit hati.
Sistem Islam sebagai Solusi
Berbeda apabila sistem Islam yang diterapkan. Dalam sistem Islam, pihak swasta baik lokal maupun asing dilarang menguasai sumber daya alam. Karena sumber daya alam merupakan harta milik umum yang harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk langsung berupa BBM dan listrik atau pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Daud dan Ahmad)
Sistem Islam juga melahirkan para pemimpin yang amanah. Karena kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sehingga pemimpin dalam Islam akan bersungguh-sungguh dalam meriayah rakyatnya. Kesejahteraan rakyat akan sangat diperhatikan. Pemimpin dalam Islam tidak akan mengambil kebijakan yang menzalimi rakyat.
Terbukti, selama lebih dari 13 abad Islam berjaya memimpin hampir 2/3 dunia dan rakyat yang hidup di bawah naungan daulah hidup sejahtera. Bahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang mau menerima zakat karena sudah terpenuhi segala kebutuhannya.
Wallahualam bissawab.

No comments:
Post a Comment