Oleh: Faizah Khoirunnisa' Azzahro, S.Sn
Bagaimana menurut Anda, saat rakyat tengah kesulitan ekonomi, penguasa justru menghamburkan anggaran untuk hal-hal yang tak urgen? Tentu kebanyakan dari kita akan bereaksi marah, heran, dan miris. Begitulah yang dirasakan publik saat mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan gorden baru di rumah dinas DPR RI.
Dalam proyek tersebut, dari 49 peserta tender, penawar tertinggi-lah yang menang diharga 43,5 miliar, yakni PT Bertiga Mitra Solusi. (www.news.detik.com, 8/5/2022)
Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) keheranan dengan anggaran luar biasa tersebut, karena pemenangnya justru yang menyodorkan harga tertinggi di antara peserta-peserta lain. Lazimnya, pemenang tender adalah penawar harga termurah dan yang memenuhi kriteria. Sementara proyek gorden DPR RI, tidak demikian.
Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah, mengaku sedih. Ia beranggapan, DPR tak seharusnya mengurusi persoalan gorden, namun fokus saja mengawasi kinerja pemerintah.
Penghuni rumah dinas DPR RI sendiri juga menyayangkan pengadaan gorden baru tersebut, sebab untuk saat ini rumah dinas dinilai tak memerlukan gorden baru sama sekali.
Proyek Tak Urgen di Tengah Kesulitan Rakyat
Urgensi pembelian gorden baru patut dipertanyakan, lantaran anggaran yang digelontorkan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih serba sulit. Tak nampak keprihatinan dan empati di saat kondisi ekonomi rakyat belum pulih sempurna akibat babak belur dihantam pandemi.
Meski publik banyak yang menentang, proyek ini tetap berlanjut. Di balik proyek beranggaran fantastis, jelas terendus aroma korupsi disana. Dugaan kuat adanya korupsi, sangat masuk akal karena normalnya tender, yang dimenangkan adalah pihak yang lolos kriteria dengan penawaran harga yang kompetitif.
Apa yang bisa diharapkan dari sistem politik demokrasi dan kapitalisme, yang melahirkan pejabat-pejabat materialistis. Harta rakyat menjadi ajang bancakan elit penguasa dan supporter-nya. Jeratan sekulerisme, hedonisme, dan materialisme, telah menjadikan orang-orang yang harusnya pro rakyat, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Rakyat hanya dimanfaat suaranya saat pentas politik, kemudian dilupakan saat sudah dilantik. Soal kesejahteraan rakyat? Sudah diwakili oleh mereka kok.
Meski, berulang kali rakyat jadi bulan-bulanan rezim ke rezim, belum banyak dari kita yang menyadari bahwa persoalan ini bukan sekadar siapa yang layak dan tak layak berkuasa. Terbukti, siapapun rezimnya, negeri ini masih belum mampu keluar dari lingkaran polemik bahkan masalah kian kompleks dan runyam.
Untuk keluar dari berbagai polemik, tentu solusi yang diambil harus menyentuh akar persoalan, yakni solusi sistemik. Sejak awal, negeri ini sudah salah dalam mengadopsi sistem kehidupan. Jejak-jejak penjajahan masih kental dalam aturan yang dipakai untuk mengurus negara. Tak heran, kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan.
Penjajahan hanya beralih bentuk, dari fisik ke pemikiran. Bukannya lebih ringan, penjajahan pemikiran ini jauh lebih berbahaya, karena tak terlihat sehingga tak banyak yang menyadarinya. Penjajah tak bermain di depan layar, sebab mereka memiliki wakil yang merupakan orang-orang dari negeri yang dijajahnya. Mereka fokus menyiapkan grand design berupa ideologi yang nantinya mereka paksakan agar diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin.
Ideologi inilah yang mengontrol para penguasa boneka agar memberikan jalan dan memuluskan agenda-agenda busuk. Tak peduli jika itu harus mengorbankan rakyat sendiri. Mata dan nurani mereka telah tertutupi oleh gemerlap kesenangan semu.
Dampak dari penerapan ideologi kapitalisme yang rusak itu, sebagian besarnya telah kita rasakan. Pengerukan kekayaan alam untuk kepentingan kapitalis, ketimpangan ekonomi, kemunduran moral, merajalelanya kemaksiatan, dan kerusakan alam yang parah, sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan. Nastaghfirullahal 'adzim...
Negeri Berkah dan Penguasa Amanah dengan Khilafah
Adakah ideologi dan sistem kehidupan yang benar-benar tulus mensejahterakan? Tentu saja ada, dan hanya Islam satu-satunya jawaban. Islam bukanlah sekadar agama ritual yang hanya mengatur hubungan makhluk dengan sang Khalik, tetapi juga memiliki seperangkat aturan tersistematis yang bisa diterapkan (applicable) dan menjadi solusi berbagai persoalan kehidupan.
Karena berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, syari'at Islam terbebas dari berbagai kepentingan manusia. Allah yang Maha Tahu, Adil, dan Bijaksana, telah mendesain aturan-Nya yang bersifat rahmatan lil 'alamin. Dengan tak main-main, Allah memberikan jaminan keberkahan dari langit dan bumi jika penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada-Nya secara totalitas (lihat QS. Al-A'raf: 96).
Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga menantang hukum manakah yang lebih baik selain buatan-Nya (QS. Al-Maidah: 50). Jika Pencipta kita telah berkata demikian, hal itu merupakan kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mukmin wajib mengimaninya seratus persen.
Tak hanya janji belaka, jaminan Allah tersebut telah terbukti saat peradaban Islam pernah ditegakkan dan hukum-hukum Allah diadopsi dalam naungan Khilafah. Testimoni positif tak hanya datang dari kaum muslimin, melainkan juga berasal dari non muslim yang hidup di dalamnya.
Banyak pemimpin-pemimpin amanah yang dilahirkan oleh peradaban Islam. Pemahaman bahwa ada akhirat dan hari pertanggungjawaban, mendorong para penguasa untuk senantiasa amanah dalam menjalankan perannya.
Nuansa ketaatan dan ketaqwaan, dikondisikan kepada seluruh rakyatnya, dan didakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Sehingga Islam rahmatan lil 'alamin tak hanya sebagai slogan semata.
Tidakkah kita merindu dan menginginkan hidup penuh berkah di bawah naungan Islam? Kerinduan hanya akan menjadi angan jika tidak dibarengi dengan ikhtiar berjama'ah untuk mengembalikan peradaban Islam. Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment