Oleh: Lafifah
(Ibu Rumah Tangga dan Pembelajar Islam Kaffah)
Pucuk dicinta ulampun tiba, begitulah kira-kira seharusnya yang dirasakan oleh pekerja buruh seluruh Indonesia, pada saat mereka berhenti bekerja.. Karena ada harapan di hari tua sudah mempunyai tabungan untuk dipergunakan setelah lepas dari pekerjaan, Ada asuransi JHT (Jaminan Hari Tua) yang setiap bulannya dipotong langsung dari gajih para buruh untuk jaminan hari tua mereka.
Namun harapan itu pupus seiring kebijakan yang akan diterapkan pemerintah pada bulan Mei 2022 tentang pencairan JHT yang bisa dicairkan ketika peserta JHT berusia 56 tahun. Kebijakan yang akan segera dilaksanakan tersebut menuai kecaman dari seluruh serikat buruh di Indonesia, mereka turun ke jalan menyuarakan haknya.
Bahkan banyak dari berbagai kalangan mengkritik kebijakan tersebut salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mengkritisi kebijakan baru Pemerintah yaitu Permenaker No 2 tahun 2022 yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) baru dapat dicairkan setelah pekerja berusia 56 tahun. Ia menilai kebijakan tersebut menyakiti hati rakyat khususnya para buruh, dan menolak keras keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ini.
“Peraturan ini menambah penderitaan rakyat dan menyakiti hati rakyat, karena peraturan tersebut mempersulit buruh. Sebab, jika seorang buruh yang mengundurkan diri atau di PHK membutuhkan uang JHT. Tapi ia harus menunggu sampai berusia 56 tahun,” kata Alifudin dalam pernyataannya dikutip kumparan, Minggu (13/2).
Inilah wajah asli kapitalisme, topeng kebusukannya sudah sering terkuak dengan nyata, berbagai kebijakan yang terus menerus memakan korban kepedihan masyarakat.
Dari mulai kelangkaan bahan pokok sembako, seperti minyak goreng yang sampai saat ini masih sulit ditemui karena kelangkaannya, tuntutan masyarat desa Wadas Purworejo terhadap penolakan tambang yang cenderung memihak korporasi, dan seabreg kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memihak rakyat.
Inilah secuil dari kebijakan para penguasa saat ini. Mereka dipilih untuk mewakili suara rakyat dan bertujuan mensejahterakan rakyat. Namun kebijakan mereka selalu membuat hati rakyat kecewa dan tersakiti.
Berbeda dengan pemimpin di dalam sistem khilafah, pemimpin di dalam khilafah benar-benar memahami bahwa amanah kepemimpinan yang di pikulnya akan ia pertanggungjawabkan, termasuk semua bekal berupa seluruh potensi sumber daya alam dan manusia. Bahkan, pertanggungjawaban mereka atas rakyatnya adalah pertanggung jawaban atas orang per orang.
Dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rosulullah SAW. Bersabda.
"Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya..." ( HR Bukhari-Muslim)
Juga dari Ma'qil bin Yassir Ra., Rasulullah saw. Bersabda, "Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya."(HR Muslim)
Tidak heran jika pada masa Islam, para pemimpin memerintah dan pemimpin umat dengan penuh rasa takut. Sebagaimana Khalifah Umar yang begitu takut ketika mengetahui ada rakyatnya yang kelaparan. Ia rela memanggul sendiri sekarung gandum demi memenuhi kebutuhan mereka, padahal ia adalah pemimpin tertinggi sebuah negara yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah bekas kekuasaan Persia dan dua pertiga bekas wilayah kekuasaan Romawi timur.
Oleh karenanya, hanya kepemimpinan dalam Islam yang mengenal konsep amanah dengan benar dan terimplementasikan. Mereka melaksanakan seluruh aturan dengan dorongan iman dan yakin bahwa hukum- hukum Islamlah yang akan mewujudkan kesejahteraan dan rahmat bagi seluruh alam.
Sistem inilah yang hari ini umat butuhkan dan wajib untuk diperjuangkan. Caranya dengan membangun kesadaran bahwa Islam adalah solusi kehidupan sekaligus penerapannya merupakan tuntutan iman. Jadi, bukan dengan jalan kekerasan atau kompromi dengan kekufuran. Wallahu alam.
