Oleh : Anggraini Arifiyah
(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)
Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya, hal itu dikatakan oleh Kementrian BUMN. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti.
Dikutip dari cnnindonesia.com, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan pembentukan singking fund.
Karena itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China untuk menambal pembengkakan itu. Ia menambahkan pembengkakan terjadi akibat keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimis di awal.
Inilah wajah negara makmur yang ditopang korporasi multinasional, nyatanya mengucurkan investasi bukan untuk membangun bangsa, tapi untuk semakin menjerat bangsa ini. Kucuran investasi asing bagi infrastruktur di negeri ini hakikatnya hanya untuk semakin memudahkan mereka mengeruk seluruh kekayaan negeri ini. Bukan untuk membangun bangsa menuju kesejahteraan umat.
Inilah cara kerja sistem ekonomi kapitalisme: oleh korporasi, dari korporasi, dan untuk korporasi. Rakyat? Hanya dimaknai faktor produksi dan konsumen yang berposisi lemah alias terjajah.
Sungguh menyedihkan, negeri yang berlimpah kekayaan malah tidak bisa mengelola perekonomiannya dengan mandiri. Semua ini akibat keterlibatan asing dalam pembiayaan pembangunannya yang dimuluskan sejumlah regulasi.
Akhirnya, dalam pembiayaan pembangunannya harus mengemis utang dan investasi yang sebenarnya sedang menjauhkan rakyat dari kata sejahtera. Apalagi di masa pandemi seperti ini, bukan membuat penguasa fokus dalam penyelesaian pandemi malah fokus dalam penambahan utang.
Berbeda halnya dengan pengelolaan di bawah kepemimpinan Islam, jika ada kebutuhan pendanaan terhadap sebuah proyek, Khalifah akan mengkaji status proyek tersebut, apakah proyek tersebut urgen dilakukan atau tidak, serta indikator urgen atau tidaknya disandarkan pada kemudaratan umat.
Selain urgensitas yang bertumpu pada umat, dilihat juga keuangan kas negara. Apabila Baitul mal tidak cukup mendanai proyek yang dianggap tidak vital, bisa ditangguhkan pengerjaannya. Tidak dipaksakan dengan mencari investor asing/berutang pada negara asing, seperti kondisi saat ini.
Maka dari itu, negara yang berkepemimpinan Islam sangat dibutuhkan kehadirannya secara langsung dalam mengelola urusan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator.
Negara harus terbebas dari setiran pihak mana pun agar kebijakannya berporos hanya pada kepentingan umat dan kemuliaan agama Allah Swt. Sungguh, sistem Khilafah adalah satu-satunya sistem yang mampu memenuhi ini semua.
Wallahu'alam bishawab.
No comments:
Post a Comment