(Aktivis Dakwah)
Indonesia merupakan salah satu bagian dari negara ASIA yang masih terkatergori negara berkembang, dan dalam hal ini Negara indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembangunan infrastruktur disetiap wilayah baik kabupaten maupun provinsi yang tergolong dalam wilayah kekuasaan negara indonesia. Salah satu provinsi yang menjadi target pemajuan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik adalah provinsi Maluku Utara. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi luhut Binsar Pandjaitan pada saat menggelar rapat koordinasi pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur provinsi Maluku Utara PRI (Kemenkomarvest) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Nuku Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Selasa (22/6/2021). Pada Liputan6.com.
Pada pertemuan tersebut beliau juga menyampaikan dukungannya terhadap Ali Ibrahim yang digadang akan menjadi salah satu calon Gubernur Provinsi Maluku Utara pada pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Luhut menyebutkan bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim berpotensi untuk menjadi Gubernur Maluku Utara. Dan untuk bisa mengatur Maluku Utara lebih baik. Ucapan Luhut tersebut saat menanggapi penyampaian dari Capt. Ali Ibrahim terkait penanganan sampah di Sofifi, Tidore Kepulauan. "Soal pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi bisa diselesaikan kalau Pak Wali (Capt Ali Ibrahim) jadi Gubernur, tuturnya. dikutip dari liputan6.com. selasa (22/06/2021).
Pertanyaannya apakah dengan mengganti Gubernur dari satu orang ke orang lain bisa menyelesaikan masaalah pembangunan infrastruktur dan dijamin dapat menjalankan amanah dengan baik tanpa mengganti sistem ? Jika memang pergantian kepala daerah tanpa mengganti sistem bisa membawa perubahan maka sudah seharusnya dari dahulu sejak masa kepemimpinan bapak Taib Armain Kemudian beralih ke masa kepemimpinan KH. Muhammad Kasuba seharusnya pembangunan infrastruktur berkembang lebih baik, namun nyatanya tidak, padahal Anggaran pembangunan ibu kota sofifi sebagai ibu kota Provinsi maluku Utara juga sudah pernah dianggarkan sejak Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo senilai 7 triliun Rupiah, Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI Nyat Kadir, pada masa jabatannya ia menyatakan keprihatinannya terhadap rencana pembangunan Sofifi yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2015 belum menunjukkan kemajuan. Komitmen alokasi anggaran untuk pembangunan Sofifi itu ternyata tidak mampu dikawal oleh pemerintah setempat dalam bentuk pengusulan program atau blue print. Dia mengungkapkan dalam alokasi APBN Perubahan 2016 terdapat dana transfer ke daerah prioritas sebesar Rp 7 triliun untuk 10 daerah prioritas pembangunan Infrastruktur penting dan ibu kota sofifi merupakan salah satu wilayah yang termasuk didalamnya. Kurang lebih dana yang dia anggarkan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota sofifi adalah 3 triliun yang diterima pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktut tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan wakil ketua komisi IV DPR Nyat Kadir pada liputan6.com, Senin 1 Agustus 2016 silam, Dia menegaskan, prioritas pembangunan Sofifi sebagai ibu kota baru di Maluku Utara, sudah seharusnya berjalan sejak Januari 2016. Sejauh ini tidak berjalan karena tidak ada tindak lanjut dari Bappenas selaku perencanaan pembangunan nasional. Mengenai sosialisasi alokasi APBNP sebesar Rp 7 triliun ke 10 daerah prioritas, dia mengaku baru mengetahui setelah pertemuan Komisi VI pada tahun itu. Dia berharap pembangunan infrastruktur Sofifi sebagai kota baru bisa terlaksana secepatnya sesuai dengan deklarasi Presiden Jokowi akan memberikan Rp 3 triliun untuk Sofifi.
Dari pemaparan di atas kita dapat melihat bahwa ternyata permasaalahan pembangunan infrastruktur ibu kota sofifi bukan hanya terjadi pada tahun 2021 ini tetapi juga sudah dianggarkan sejak tahun 2016 silam, namun sampai sejauh ini belum menunjukkan pembangunan infrastruktur yang baik. Jika dibandingkan dengan ibu kota Provinsi maluku Utara yang sebelumnya yaitu kota ternate lebih layak disebut sebagai ibu kota dibandingkan dengan ibu kota sofifi yang sekarang menjadi ibu kota provinsi maluku utara, hal ini disebabkan karena ibukota sofifi masih terkendala dalam pembangunan infrastrukturnya, belum lagi ketidakjelasan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah tersebut.
Oleh karena itu jika kita berbicara hanya mengganti pemimpin daerah saja tanpa memperbaiki sistemnya maka tentu akan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang bermasaalah seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sistem yang diadopsi oleh negara saat ini adalah sistem kapitalisme, tentunya setiap kebijakan yang diambil sarat atas kepentingan individu, para kapital ataupun korporasi sehingga yang terjadi adalah semua pihak pasti mencari keuntungan individu atau kelompok. Ditambah lagi tidak adanya sanksi tegas bagi para pelaku koruptor yaitu hanya dijatuhi kurungan penjara beberapa tahun dan dengan jaminan atau denda dalam bentuk rupiah, oleh karenanya jika mereka adalah para kapital maka tentunya mereka dengan mudah keluar dari jeruji besi dengan waktu yang singkat.
Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perubahan sistem yang kemudian mengutamakan kebutuhan rakyat dan juga pembangunan infrastruktur daerah demi kepentingan rakyat tanpa memikirkan kepentingan individu, kelompok, apalagi korporasi. Dan tentunya harus disertai kontrol yang baik dari penguasa yakni kepala negara terhadap para gubernur dan juga jajarannya sehingga anggaran yang telah dianggarkan ditempatkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan tentu adanya sanksi yang tegas yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Dan hal ini hanya bisa didapati dalam sistem islam yang dimana tidak seperti kapitalisme yang kemudian untuk meraih keuntungan para kapitalis atau para pemilik modal. Islam justru memaknai politik dalam islam adalah sarana untum mengurusi urusan rakyat bukan sarana untuk mengurusi kepentingan pribadi, individu apalagi untuk para kapitalis. Oleh karenanya islam tentu mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan infrastruktur negara maupun daerah dengan sebaik-baik pembangunan. Salah satu contoh kesuksesan penerapan sistem islam yang mampu menyediakan sarana-prasarana dan infrastruktur negara maupun wilayah dibawah kepemimpinannya adalah pada masa khalifah Harun Ar'rasyid kemajuan infrastruktur pada wilayah kekuasaan negara dengan sistem islam saat itu sangat berkembang pesat bahkan bisa dibilang sangat gemilang baik dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan budaya, sampai salah satu sumbangsih pemikiran dari istri Khalifah Harun Ar'rasyid yakni bagaimana cara membangun insfrastruktur untuk memudahkan orang-orang untuk menunaikan ibadah haji yaitu dengan membangun aliran air melalui pipa-pipa besar di wilayah madinah agar ketika masyarakat menunaikan ibadah dimudahkan dan tidak kehausan ditengah padang pasir yang panas, dan melewati berbagai rangkaian ibadah yang jauh perjalanannya, yang sampai sekarang dikenal dengan mata air Zubaidah. Dan tentunya dalam sistem pemerintahan islam yakni khilafah islamiyah pengangkatan seorang khalifah dimaksudkan untuk melaksankan seluruh hukum syariah dan berperan sebagai khodimul Ummah atau pelayan masyarakat yang bertugas untuk melayani seluruh kebutuhan rakyat, salah satunya adalah membangun infrastruktur yang dibutuhkan rakyat yang dibantu oleh seorang wali (gubernur) dengan dasar ketaqwaan kepada Allah subhanahu wata'ala bukan untuk meraih keuntungan pribadi atau memperkaya diri seperti yang yang terjadi pada sistem kapitalisme dengan asas sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan negara maupun kehidupan masyarakat. Maka jika kita ingin pembangunan infrastruktur di wilayah dalam negeri ini berjalan dengan baik maka tidak hanya mengganti kepala daerah saja tetapi juga mengganti sistem pemerintahannya. Dan hal ini tidak terwujud kecuali kembali pada sistem pemerintahan islam yang telah terbukti mampu mensejahterakan rakyat. Wallahua'lam bissyawab.
No comments:
Post a Comment