(Ibu Rumah Tangga)
Dikutip dari CNN Indonesia -- Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang ra⁰dikal agar keluar dari lonjakan pandemi virus corona (Covid-19) saat ini. Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.
Pilihan itu muncul karena kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 yang kini mulai terbukti. Di berbagai wilayah, akibat kerumunan yang tidak terkendali rawan memicu lonjakan kasus Covid-19. Di Kudus, Jepara, Bangkalan dan kabupaten lain di Pulau Madura, angka positif Covid-19 kembali meningkat drastis.
Munculnya kerumunan di sejumlah pusat perbelanjaan dan tempat wisata selama libur panjang Lebaran lalu menyebabkan angka kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah saat ini meningkat sekitar 30%-90%. Diprediksi hingga akhir Juni dan bahkan Juli nanti angka korban Covid-19 akan terus meningkat.
Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia telah menyebabkan kolaps-nya pelayanan di fasiltas layanan kesehatan (fasyankes). Beberapa RS dan puskesmas melaporkan peningkatan pasien yang tinggi dalam beberapa hari terakhir, bahkan BOR di sejumlah RS telah melampaui batas aman. Epidemilog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai bahwa situasi saat ini mengkhawatirkan.
Seiring laju penyebaran virus yang terus mengganas, pola pemadaman wabah yang dilakukan pemerintah mengalami tarik-ulur. Dari mulai karantina wilayah, kemudian PSBB, kemudian diganti menjadi New Normal Life dengan dalih perbaikan ekonomi, sampai dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini masih berlaku mengindikasikan hal tersebut.. Padahal UU 6/2018 mengenai karantina wilayah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat selama wabah. Namun nampaknya inilah yang menjadi keberatan bagi pemerintah menangani pelonjakan kasus corona, maka berakhirnya pandemi bagi masyarakat Indonesia nampaknya akan sulit didapatkan secepatnya.
Situasi wabah yg makin tak terkendali menunjukkan sistem kesehatan yang diterapkan oleh kepemimpinan kapitalistik saat ini sudah kolaps. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap prokes, yang sering dijadikan dalih, sejatinya menunjukkan ketidakmampuan negara dalam meriayah atau mengurusi urusan rakyat sekaligus menunjukkan hilangnya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyatnya.
Karut marut penanganan wabah pada akhirnya seharusnya menyadarkan kita akan rapuhnya sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini berikut penguasanya yang tidak amanah. Alih-alih bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi selama pandemi, dana bansos untuk rakyat justru diembat.
Islam juga sebagaiman yanh dicontohkan Rasulullah memberikan tuntunan mengenai upaya pemadaman wabah. Dalam beberapa Hadis, Rasulullah memberikan gambaran bagaimana penyebaran wabah wajib diputus rantai penularannya.
Pelayanan kesehatan berkualitas sejatinya hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara (Khilafah) karena negara (Khilafah) berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan.
Karenanya, Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotek, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan output berupa tenaga medis profesional, di samping menyediakan sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.
Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyelenggarakan penelitian, mendukung inovasi di bidang kesehatan, termasuk memproduksi vaksin secara mandiri untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terbebas dari wabah.
Wallahu ‘Alam Bi Shawwab
