Oleh : Ammy Amelia
(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)
Pandemi Covid-19 masih melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak terdeteksi pada Maret 2020, angka kasus positif Covid-19 faktanya belum mengalami penurunan. Bahkan beberapa pekan terakhir justru jumlahnya meroket tajam. Menurut data yang dikutip dari laman covid19.go.id (10/7/2021), jumlah total kasus di Indonesia telah mencapai 2,49 juta orang.
Begitu banyak kebijakan yang dirancang pemerintah sebagai langkah solusi mengatasi kasus pandemi. Mulai dari PSBB, PPKM skala mikro, hingga PPKM darurat yang belum lama ini diberlakukan.
Namun, tidak sedikit pihak yang menuai kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap inkonsisten tersebut. Salah satunya anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay yang menilai perlu adanya definisi jelas dari kebijakan PPKM Darurat. Sebab jika implementasinya sama seperti PPKM mikro, maka hasil di lapangan tidak akan melahirkan perubahan signifikan.
"Tapi apa itu PPKM Darurat, perlu definisi yang jelas karena kalau sama dengan PPKM sebelumnya, hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya telah dinilai tidak berhasil, kalau ada kebijakan baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta. Demikian dikutip dari Antaranews.com (30/6/2021)
Bila kita telaah, faktanya solusi yang ditawarkan penguasa dalam sistem saat ini tak mampu menyelesaikan permasalahan pandemi hingga ke akarnya. Apapun nama dan istilah kebijakannya, tidak lantas menurunkan angka korban terpapar. Seyogyanya pemerintah lebih serius dalam merancang kebijakan-kebijakan yang dianggap solusi. Menganalisa permasalahan, dimana solusinya harus pro rakyat, bukan solusi retorika tapi membuat rakyat semakin sengsara.
Bila saat ini pemerintah menggaungkan kebijakan PPKM Darurat di tengah kasus pandemi yang kian melonjak, mengimbau kepada masyarakat agar tetap di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah. Lalu bagaimana dengan fenomena terbukanya pintu bandara bagi para TKA? Sungguh ironi.
Lagi-lagi kebijakan penguasa bukanlah sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Idealnya, disaat pemerintah mengimbau PPKM Darurat, kebijakan tersebut harusnya selaras dengan periayahan terhadap rakyat. Ketika rakyat dianjurkan mengurangi kegiatan di luar rumah, harusnya pemerintah telah memastikan pasokan kebutuhan di setiap rumah rakyat.
Namun, kebijakan hanya sebatas kebijakan. Apapun istilahnya, tetap berorientasi pada kepentingan kaum korporat, bukan rakyat. Bila hal tersebut yang menjadi tujuan, mungkinkah pandemi ini akan menemukan jalan keluar?
Sejatinya hanya solusi Islam yang mampu menyelesaikan problematika wabah hingga ke akarnya. Islam dengan solusi lockdownnya, melakukan penguncian terhadap wilayah sumber wabah, sehingga wabah tidak merebak ke berbagai wilayah. Penguncian yang dilakukan haruslah secara totalitas, dari jalur darat, laut maupun udara. Dan tidak ada kata permisif bagi warga asing, yang bisa menjadi peluang dalam penularan wabah.
Selain itu, negara dengan sistem Islam juga berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada rakyatnya. Dengan pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, juga menjamin berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan rakyatnya selama masa pandemi.
Adapun semua itu hanya akan berjalan secara optimal, jika negara mampu menerapkan Islam sebagai aturan kehidupan. Menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan aturan Islam, karena hanya Islam penebar rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu'alam bishawab.
No comments:
Post a Comment