PILKADA TETAP DIGELAR DITENGAH WABAH YANG BELUM KELAR

Oleh : Ummu Aqeela

Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu sudah memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar sesuai tahapan sampai dengan pemungutan suara 9 Desember mendatang. Desakan sejumlah pihak yang meminta pilkada ditunda akibat jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah tidak mengubah keputusan. Sebagai antisipasinya pemerintah beserta penyelenggara pemilu mengetatkan protokol kesehatan di setiap tahapan pemilu. Bahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan konser musik saat kampanye sudah direvisi. Ketua KPU RI Arif Budiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah seluruh Indonesia secara serentak. “Sebelumnya dilakukan penundaan karena terganggu oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” katanya.

Aturan kampanye pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Ini merupakan aturan teranyar setelah KPU merevisi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang sebelumnya masih memperbolehkan kampanye rapat umum seperti konser musik, jalan santai, bazaar hingga ulang tahun partai politik. Kendati rapat umum secara fisik sudah dilarang di PKPU Nomor 13 Tahun 2020, kampanye dengan metode pertemuan terbatas, dialog dan tatap muka masih diperbolehkan. KPU mengatur peserta pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dibatasi maksimal 50 peserta, harus menjaga jarak minimal satu meter dan wajib menggunakan masker. Nyatanya, ketentuan itu masih dilanggar oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah. 

Di Medan misalnya, pasangan calon Bobby Nasution dan Aulia Rachman menghadiri kampanye yang diselenggarakan tim sukses mereka. Dewan Penasihat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti calon wakil wali kota Medan Aulia Rachman yang terlihat menurunkan maskernya saat wawancara dengan wartawan. Beberapa tim sukses pun berdiri dekat di sampingnya dan sama-sama menurunkan masker.

"Pemahaman paslon dan timnya terhadap protokol kesehatan terbukti buruk. Aulia Rachman misalnya, sudah cara pakai masker salah, berdiri berdekatan, semua yang di sampingnya menurunkan masker," kata Titi kepada Tempo, Senin. Penindakan di lapangan juga dinilai tak berjalan maksimal. Menurut Titi, pengawas dan penegak hukum seperti tak mampu untuk langsung membubarkan kerumunan. Imbasnya, kata dia, seperti tak ada efek jera terhadap pasangan calon dan timnya yang melanggar protokol kesehatan. (https://fokus.tempo.co/read/1390884/pilkada-2020-tambal-sulam-aturan-melarang-kerumunan)

Dengan semua kejadian diatas dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa Pilkada adalah lahan subur untuk menanam benih-benih kapitalisme. Akibatnya, hak rakyat tentang kesejahteraan, keadilan, dan keselamatan untuk saat ini terampas, dan parahnya rakyat semakin termarjinalkan dari sistem yang ada. Bahkan jurang sosial dan ekonomi semakin dalam antara rakyat yang dipimpin dan para elit yang berkuasa. Tidaklah berlebihan ketika pembangunan berbagai megaproyek disulap hanya untuk kepentingan para elit berkantong tebal, pemerataan, dan keadilan sosial hanya menjadi impian bagi rakyat kebanyakan, semu, dan sebatas ilusi saat kampanye.

Pilkada adalah bagian dari proses politik, sementara kapitalisme adalah pertarungan pemilik modal, dimana dengan kekuatan modalnya, berusaha mencapai keuntungan maksimal berupa “stabilitas” investasi dan ekonominya. Dalam setiap perhelatan Pilkada, para kandidat tentu menyiapkan costpolitiknya. Artinya, mereka telah menyiapkan modal yang besar untuk berkompetisi dalam gelanggang politik praktis itu dengan satu impian bisa menang. Implikasi negatif dari pemilihan langsung dengan gaya tersebut adalah hanya para elit yang punya “modal”, atau minimal punya network dengan para pemilik modal yang bisa terjun ke arena untuk berkompetisi,

meskipun para elit itu sebenarnya minim kompetensi. Anda tentu sepakat, bahwa pada kenyataannya Pilkada itu mahal. Apalagi jika permainan para elit tersebut dalam Pilkada didesain menjadi lahan pertarungan antara kepentingan politik praktis demi kekuasaan dan pertaruhan pemilik modal sebagai jalan untuk merebut penguasaan atas sumber daya ekonomi, terlepas apakah permainan itu sehat atau tidak.

Lebih menyayangi anak orang, anak kandung ditelantarkan. Nampaknya itulah kiasan yang tepat disematkan pada pemerintah saat ini. Rakyat sendiri yang semestinya mendapat kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang cukup dari pemimpinnya, justru kini harus rela dianaktirikan mendapati kenyataan pemerintah lebih mementingkan para kapitalis.

Dalam Islam politik disebut dengan istilah Siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Orientasi utama politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan yaitu tegaknya hukum-hukum Allah dimuka bumi, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Bagaimana? Yakni dengan mewujudkan sistem pemerintahan islam (Khilafah) untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Karena Khilafah bersumber dari wahyu bukan nafsu.

Sistem khilafah tegak di atas asas akidah Islam, yang meyakini bahwa kehidupan ini adalah ladang amal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, posisi kepemimpinan dalam sistem khilafah sangat sentral dalam penerapan hukum-hukum Allah. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil oleh khalifah, tak ada yang menyelisihi hukum syara dengan keyakinan penuh bahwa penerapan hukum syara ini dipastikan akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Bahkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Pemimpin atau khalifah dalam kepemimpinan Islam menempatkan dirinya sebagai rain (pengurus/penggembala).

sekaligus junnah (pelindung) bagi umat. Khalifah akan sungguh-sungguh melaksanakan kedua fungsi tersebut karena beratnya pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Jaminan pengurusan dan perlindungan tersebut ada sepaket dengan penerapan hukum-hukum Allah atas dasar iman. Karena itu tidak ada satupun sistem kepemimpinan yang ideal selain kepemimpinan dalam Islam, karena berlandaskan ketakwaan dan keta’atan yang mutlak pada Allah SWT sang Maha Pencipta manusia. Memperjuangkan Khilafah adalah konsekwensi dari keimanan kita terhadap Allah dan Rasulullah. Sebab Khilafah adalah fardhun wa wa’dun (kewajiban dan janji) dari Allah Tuhan semesta, dan sesungguhnya Allah tidak mungkin ingkar janji. 

 Wallahu a’lam