Otokrasi-Oligarki bukan Pilihan Sehat Atasi Pandemi

Oleh: Nur Aina 

(Aktivis Ideologis)

Sejak Maret lalu hingga hari ini, kasus virus corona belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang terbilang cukup relatif. Sebab pada faktanya, justru lonjakan kasus virus corona di Indonesia semakin mengkhawatirkan setiap harinya. 

Sebagaimana laporan data pada akun Twitter @BNPB Indonesia, Sabtu (12/9/2020) sore, tercatat ada 3.806 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 214.746 orang. Untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 2.241 orang. Total seluruh pasien yang sembuh yakni 152.458 orang. Sedangkan 8.65 pasien dilaporkan meninggal dunia, jumlah tersebut bertambah 106 dari pengumuman di hari sebelumnya.

Dalam memutus mata rantai covid-19 pemerintah saat ini sedang menggalakkan program menerapkan kebijakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, treatment). Ironi, kesulitannya tidak bisa dipungkiri. Selain itu Pemerintah saat ini mengambil langkah tegas dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tahap 2. Namun, ternyata kebijakan yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun belum memberikan tes gratis yang merata dan mencari sekaligus menguji vaksin.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap bahwa, "Mudah untuk dikatakan tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di setiap negara". Katanya saat memberikan pengarahan dalam Rekor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tito menyebut negara dengan sistem otokrasi dan oligarki lebih mudah menangani covid-19. "Seperti China dan Vietnam mereka menangani Dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras karena pemegang kedaulatan bukan rakyat, bukan demokrasi," ungkapnya. (@SINDO.news, 3/8)2020) 

Ungkapan dari Mendagri sepertinya sedang menunjukkan bahwa demokrasi yang selama ini di junjung tinggi, faktanya telah gagal menggapai impian masyarakat Indonesia. Harapan masyarakat agar negeri aman dan nyaman, selama ini belum diketahui kapan terwujudnya. Jika diteliti, pilihan untuk menangkal pandemi sejatinya bukanlah menggunakan cara-cara yang keras dari individu penguasa, yaitu bukan tentang oligarki ataupun otokrasi. Dan fakta dari institusi tersebut belum terbukti efektif menghadapi wabah virus corona. 

Pernyataan menyesatkan yang sedang di gembar-gemborkan oleh pesuruh para kapital yang berkepentingan khusus, guna mempertahankan sistem demokrasi adalah tujuan utama untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan beginilah cara mereka menolak realita bahwa negeri ini membutuhkan kembali tegaknya sistem pemerintahan Islam kaffah yang akan mewujudkan rasa aman, damai dan sejahtera kepada masyarakat. Mereka para kapitalis melakukan segala upaya untuk menutupi bobrok sistem tersebut, bahkan tak sedikit dari pesuruh pemilik modal yang lebih memilih dunia dan harta ketimbang mempertahankan keimanannya kepada Allah Swt.

Inilah bukti ketika pemimpin sekaligus pelayan masyarakat pada sistem kapitalis demokrasi berkuasa, bahwa segala sesuatu dipandang dengan materi tanpa mempedulikan nasib rakyat sendiri. Maka selama kepemimpinan buatan tangan manusia masih tetap dipertahankan eksistensinya, hasilnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan berkualitas bukan main hanya isapan jempol belaka. Pun sama halnya dengan jaminan pangan saat pandemi, tindakan pemerintah saat ini tak lebih dari pencitraan yang berujung propaganda pemilihan agar dapat semakin lama mengangkangi kekuasan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Alhasil, upaya untuk membumihanguskan Islam dan ajarannya tentang khilafah kian digencarkan agar tetap dapat berada di tampuk kekuasaan. Sebab ketika syariat dalam bingkai khilafah diterapkan, kekuasaan akan dikelola dengan aturan dari Rabb yang Maha Menciptakan dan Mengatur kehidupan. Lalu bagaimana dengan institusi negara kapitalis demokrasi ataupun yang semisalnya? (yang dibuat tangan manusia) yang pasti sistem yang menyalahi syariat ini akan dibunag pada tempatnya.

Keberhasilan dalam menyejahterakan masyarakat pada masa pandemi telah tercatat dalam sejarah kegemilangan Islam. Fakta menunjukkan ketika sistem pemerintahan Islam ini diterapkan. Khalifah dengan tegas mengambil langkah lockdown yang diajarkan Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Dan tak ada tawar-menawar dalam memutus mata rantai virus menular saat itu. Sehingga perintah Rasul tersebut ditaati oleh masyarakatnya semata karena keimanan kepada Allah Swt.

Begitu pun dengan sabda Rasul agar tidak dekat-dekat dan melihat seseorang yang terkena penyakit menular pada zamannya, seperti kusta atau lepra. Masyarakat turut mematuhinya karena dorongan keimanan semata, bukan karena ancaman sanksi manusia yang dibuat tangan sejenisnya (manusia) Sebagaimana sabdanya: 

‏ لاَ تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ

Artinya: "Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR Bukhari)

Dengan demikian, hanya sistem Islam dalam bingkai khilafah lah satu-satunya model pemerintahan terbaik yang terbukti berjaya menguasai dua per tiga dunia. Sistem ini melahirkan generasi Qurani, terdepan dalam sains dan teknologi, ilmuan, para tenaga medis kualitas bukan main pun juga diwujudkan oleh sistem Islam. Sebab aturannya berasal dari Raab yang Maha Menciptakan dan Mengatur segala aspek kehidupan, seperti kesehatan, perdagangan, pendidikan, ibadah bahkan dalam pemerintahan pun ada syari'atnya.

Sistem pemerintahan Islam itu sendiri disebut sebagai khilafah ataupun imamah yakni kepemimpinan. pemimpinnya adalah khalifah yang menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh). Tentu, institusi ini berbeda dengan otokrasi-oligarki. Sebab, khilafah mampu memberikan solusi karena berasal dari Zat yang Maha Tahu. Sehingga menghasilkan kepatuhan permanen masyarakat terhadap aturan karena dorongan iman, bukan karena ketakutan terhadap sanksi.

Masyarakat saat ini butuh solusi untuk mengatasi pandemi secara inklusif. Himbauan dari pemerintah untuk menerapkan 3M dan 3T adalah solusi yang belum mampu memberantas pandemi sampai ke akar-akarnya.  Bahkan dalam menerapkannya pemerintah seolah terlihat tidak serius dan terkesan lalai terhadap lonjakan kasus virus Corona. Dengan demikian kondisi ini menegaskan, bahwa masyarakat juga butuh akan jaminan pangan, pendanaan saat pandemi. Dan fakta di atas secara tidak langsung mengonfirmasi kegagalan sistem sanksi dari pemerintahan yang aturannya berasal dari manusia.

Wallahu a’lam bishshawab.