(Komunitas Setajam Pena)
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama jadi
perbincangan hangat. Pria yang disapa Ahok itu mengungkap borok Pertamina,
mulai dari direksi hobi lobi menteri hingga soal doyan berutang. Pernyataan
Ahok itu ada dalam video yang diunggah akun Youtube POIN seperti dikutip
detikcom Selasa (15/9/2020).
Dalam videonya Ahok menyebut ada direksi yang hobi melobi menteri
hingga direksi yang suka ngutang dan tak mempedulikan investor. Namun hal ini
justru jadi bumerang untuk Ahok, bahkan disebut sebagai biang kegaduhan karena
telah membuka aib Pertamina.
Pengamat BUMN yang pernah menjabat sekretaris Kementerian BUMN, Said
Didu menilai apa yang dibicarakan oleh Ahok adalah tugasnya sebagai seorang
komisaris. Dinilai bahwa hal itu merupakan pengumuman jika Ahok tak mampu
menjalankan tugas yang baik sebagai komisaris.
Ahok pun menyebut Pertamina memiliki kebiasaan mencari pinjaman
terus, padahal sudah memiliki utang US$ 16 miliar. Utang tersebut untuk
mengakuisisi ladang minyak di luar negeri. Padahal menurutnya lebih baik
melakukan eksplorasi di dalam negeri karena di Indonesia masih ada 12 cekungan
yang berpotensi menghasilkan minyak dan gas di dalamnya.
Masalah lain di Pertamina yang dibongkar Ahok terkait sistem gaji.
Dia bilang, direktur utama anak usaha tetap digaji meski sudah dicopot yang ia
sebut sebagai manipulasi gaji. Menurutnya gaji itu mengikuti jabatan atau
pangkat bukan karena sudah menjadi orang lama.
BUMN sebagai perusahaan plat merah memang merupakan salah satu
sumber pendapatan yang diandalkan oleh negara dalam mengurus kebutuhan rakyat,
semisal Pertamina dan PLN. Namun faktanya justru BUMN rugi dan utang terus
bertambah, mengedepankan bisnis untuk mengejar keuntungan maksimum dari rakyat.
Pengelolaannya yang buruk membuat BUMN justru menjadi salah satu sumber masalah
bagi negara.
Apa yang diungkap oleh pejabat penting BUMN itu sendiri pun menunjukkan borok pengelolaan BUMN selama ini. Para pengelola justru saling melempar tuduhan melepaskan diri dari tanggung jawab. Konflik kepentingan seperti ini akan selalu muncul dalam
sistem kapitalis, karena sumber regulasi adalah akal manusia yg terbatas dan rentan akan kepentingan pembuatnya.Negara seakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya hanya
memposisikan sebagai regulator dan fasilitator saja. Banyak perusahaan BUMN yang
akhirnya diprivatisasi, siapa saja yang memiliki modal besar, dialah pemilik
sesungguhnya. Kerjasana antara penguasa
dan pengusaha memperkuat kapitalisme neoliberal.
Berbeda halnya dengan Islam, negara akan menempatkan dirinya sebagai
pengurus (raa-in) sekaligus penjaga umat (junnah), sehingga kesejahteraan akan
mewujud secara adil dan merata. Bukan malah menjadi sumber kesengsaraan bagi
rakyatnya.
Negara akan mengoptimalkan pelayanan agar seluruh rakyat bisa
mendapatkan seluruh harta yang ditetapkan syariat sebagai miliknya serta
memperoleh layanan yang ditetapkan syariat sebagai haknya dengan mudah, murah,
bahkan cuma-cuma.
Tata kelola yang salah tidak akan terjadi ketika islam diterapkan
secara kaffah, karna islam mengharamkan siapa pun mencari untung dari
pengelolaan harta publik atau dari penyediaan hak-hak publik. Apakah negara,
apalagi swasta.
Cukuplah sabda Rasulullah saw. ini sebagai peringatan: “Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR Muslim). Wallaahu a’lam bi ash-Shawwab
No comments:
Post a Comment