By : Pipit Ayu Kartika Wati
Pandemic penyebaran virus corona belum juga berakhir. Hingga tulisan ini dibuat, Selasa (7/7/2020) dikutip dari Merdeka.com terjadi penambahan 1.268 kasus baru. Sehingga total kasus positif Corona di Indonesia hingga saat ini mencapai 66.226 kasus. Sementara untuk pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 866 orang. Sehingga total kasus sembuh di Indonesia mencapai 30.785. Sedangkan untuk kasus kematian karena Covid-19 bertambah 68 orang. Total akumulatif kasus kematian menjadi 3.309 orang. Dari jumlah tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin hari jumlah kasus terus bertambah ditengah kebijakan new normal yang saat ini sudah dijalankan dibeberapa daerah di Indonesia.
Dikutip dari Vivanews, 4 jui 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid 19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah. Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
"Gambaran-gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Ini karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan," kata dia saat telekonferensi, Sabtu, 4 Juli 2020.Dia mengakui, saat ini, aktivitas untuk produktif memang sangat diperlukan masyarakat Indonesia, namun hal itu Yuri tegaskan mempersyaratan aman dari COVID-19 dan hanya bisa dicapai manakala masyarakat disiplin dan ketat menjalankan protokol kesehatan. "Ini prasyarat utama kalau kita ingin aman dari COVID-19. Kami ingatkan penularan dari hari ke hari yamg masih kita temukan adalah gambaran dari masih adanya orang yang bawa virus ini namun dia tidak mampu melindungi orang lain karena tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak," tegasnya. Yuri menambahkan, "Dan masih ada orang lain yang sehat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, jaga jarak dan tidak cuci tangan secara sering menggunakan sabun. Ini titik lemah yamg selalu terjadi dan ini yang sebabkan dari hari ke hari kasus masih saja terjadi." (Vivanews, 4 jui 2020)
Dari awal diterapkannya kebijakan new normal tentu seharusnya dipikirkan dengan matang bahkan jauh kedapan dampak apa yang akan didapatkan oleh masyarakat dan negeri ini jika kebijakan new normal ini tetap dijalankan. Bukan semata karena pertimbangan ekonomi merosot sehingga perlu di ambil langkah new normal untuk menopang kondisi ekonomi. akibatnya masyarakat semakin banyak yang terdampak positif corona. Sungguh miris !
Ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang mengatakan bahwa anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus. (/www.aa.com.tr/id) semakin miris kondisi kesehatan negeri kita hari ini. Jika jumlah pasien positif covid terus bertambah setiap hari nya dan anggaran kesehatan penanganan nya tidak akan ditambah, lalu siapa yang akan menanggung beban masyarakat yang terkena dampak positif covid tersebut? Bukankah seharusnya negara hadir sebagai pelindung masyarakat? Sungguh menyedihkan kondisi masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah hari ini. Ditengah sulitnya ekonomi yang berimbas pada PHK massal sehingga sulit memenuhi kebutuhan harian bagi sebagian org, tarif listrik yang kian mencekik, UKT perguruan tinggi yang juga membebani, iuran BPJS yang kembali naik dan masih banyak lagi kesulitan masyarakat yang dirasakan hari ini seolah tak berujung. Jangan lagi ditambah dengan sikap abai pemerintah untuk tidak menambah anggaran kesehatan meskipun pasien positif covid semakin tinggi.
Jika kita berfikir dengan cemerlang terhadap kondisi yang sedang dihadapi negeri kita hari ini, maka perlu kita pahami bahwa tentu nya ada yang salah yang diterapkan dinegeri kita hari ini sehingga langkah-langkah penanggulangan covid yang dari awal sudah diterapkan ternyata tidak menunjukkan pengurangan kasus nya, malah semakin bertambah. Pemerintah harusnya mengkaji ulang kebjakan new normal yang saat ini tengah dijalankan. Selayaknya kita sebagai negeri yang penduduk nya mayoritas muslim mencoba untuk mengambil solusi baru yang belum pernah ditempuh selama ini yaitu solusi islam.
Islam sebagai agama sekaligus ideology yang berasal dari Allah yang maha pencipta semesta alam ini tentu nya memiliki seperangkat aturan hidup yang sempurna. Aturan yang sempurna ini sudah pernah diterapkan selama lebih kurang 13 abad lama nya untuk mengatur kehidupan bernegara, tak hanya muslim tetapi juga non muslim tanpa pilih pilih. Islam punya solusi khas menjamin kesehatan rakyatnya dalam keadaan tidak ada pandemic/wabah apalagi saat ditengsh psndemi seperti ini. Syariat islam yang diterapkan secara sempurna dalam bentuk negara islam, daulah khilafah islam akan menjalankan peran nya secara penuh untuk menjamin kesehatan rakyat nya.
Adapun solusi islam dalam menjamin kesehatan. Pertama, kesehatan/ pelayanan kesehatan, adalah pelayanan dasar publik merupakan suatu hal yang ditetapkan Allah SWT sebagai kebutuhan pokok publik, yaitu sebagaimana ditegaskan Rasulullah SWT, yang artinya, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah – olah dunia telah menjadi miliknya”. (HR Bukhari)
Kedua, negara bertanggung jawab penuh, adalah dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak hanya bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya.
Tentang tugas penting dan mulia ini, telah ditegaskan Rasulullah dalam tuturnya yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)
Namun, apabila pemerintah menyimpang, maka hal itu merupakan suatu perbuatan batil yang dibenci Allah SWT, manakala fungsi pemerintah dikebiri sebatas regulator dan fasilitator, sementara fungsi dan tanggung jawab lainnya, seperti penyelenggaraan/pelaksanaan diserahkan kepada korporasi. Yang demikian karena pembatasan fungsi tersebut, pasti berujung pada kelalain pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya yang hal tersebut merupakan perbuatan tercela.
Ketiga, pembiayaan berkelanjutan yang sesungguhnya, setidaknya dikarenakan dua hal yaitu: Pertama, pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan telah ditetapkan Allah SWT, sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitul maal dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan untuk pembiayaan kesehatan, sesungguhnya telah didesain sedemikian didalam syariat islam sehingga memadai untuk pembiayaan yang berkelanjutan, salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya berlimpah. Adapun anggaran pendapatan belanjan negara (APBN), dalam sistem islam dimana tidak sepeserpun harta yang masuk maupun yang keluar kecuali sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Keempat, yaitu kendali mutu yang sesungguhnya adalah berpedoman pada tiga cara yaitu: utama, administrasi yang simple, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh personal yang kapabel.
Inilah gambaran jaminan kesehatan dalam sistem islam yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menghasilkan kecemerlang yang berasal dari al-qur’an dan As Sunnah. Maka sudah selayaknya kita menjadikan islam sebagai aturan hidup kita bukan hanya bagi invidu-individu tetapi juga bagi negeri ini.
Wallahu’alam.