Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari menjadi penengah dalam penyelesaian konflik tersebut, pada Senin (20/7/2020) diruang kerja Ketua DPRD Sarolangun, yang mana keduanya sepakat untuk berdamai.
Konflik tersebut berawal dari ketersinggungan Dirut BUMD Serumpun Pseko Mulyadi, SE terhadap Kabag Ekonomi yang tidak melibatkan dan mengundangnya untuk mengikuti rapat terkait BUMD di Jambi baru-baru ini dengan BPKP.
Dirut BUMD Serumpun Pseko Mulyadi,SE saat dikonfirmasi terkait mediasi tersebut mengatakan jika konflik antara dirinya dengan Kabag Ekonomi sudah selesai dengan damai yang dimediasi oleh Ketua DPRD Sarolangun.
" Kami berdua sudah dipanggil oleh Ketua DPRD guna menyelesaikan konflik kami," ujarnya.
Dari keterangan Mulyadi, jika didalam mediasi tersebut Kabag Ekonomi Harris Munandar telah mengakui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut hanyalah masalah miskomunikasi tidak lebih.
" intinya kami dari kedua belah pihak sudah berdamai dan memutuskan tidak menjadikan konflik ini berkepanjangan, sehingga kedepan bisa bekerja bersama-sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing," sebut Mulyadi.
Konflik antara Dirut BUMD Serumpun Pseko dan Kabag Ekonomi ini sempat ramai dibicarakan masyarakat di medsos. Namun demikian, dengan menghadirkan perdamaian ini, membuat konflik selesai dan menjadi suatu intropeksi untuk masing-masing.
" Harapan kita dengan perdamaian ini kedepan kita bisa fokus bekerja untuk bersama memajukan BUMD dan Kabupaten Sarolangun," tandasnya.
(SRF)