By : Dante
Mahasiswa
“while a significant proportion o the existing US$17.8 billion portfolio of suistanable development programmes across UN entities will be adjusted toward COVID-19 needs, given the scale and scope of the socio-economic impact of the pandemic, additional funds will be required. To support these effort, the secretary-general launched the United Nations COVID-19 Response and Recovery Fund, a UN inter-agency fund mechanism to help and support low- and middle-income program countries overcome the health and development crisis caused by COVID-19 pandemic and support people most vulnerable to economic hardship and social disruption. The financial requirement o the fund are projected at $1 billion in first nine month and will be subsequently reviewed. The secretary-general also called the multilateral response that amounts to at least 10 per cent o global gross domestic product (GDP) to mount the most effective response to crisis the world has ever seen ” dalam artikel United Nations (PBB) di Iran pada 27 April 2020 lalu yang berjudul A New Normal :UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after COVID-19.
Meskipun bertajuk pada kemanusiaan dan health care system tidak dipungkiri, sesuai namanya, sector ekonomi lah yang menjadi focus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memandang krisis pandemi ini. Untuk menyongsong new normal ini WHO (World Health Organization) pun mengeluarkan persyaratan khusus yang menjadi indicator bahwa COVID-19 dapat ‘dikendalikan’ dalam Negara itu.
Sejalan dengan rencana global, indonesiapun berambisi untuk menyongsong ’new normal life’ dengan sukses. Sayangnya ambisi itu tidak sejalan dengan realita. Tidak satupun prasyarat dari WHO yang dipenuhi dikondisi dalam negeri. Wacana ini tak urung memberikan kegaduhan public. Pihak yang pro ide ini menyetujui bahwa resesi ekonomi tidak akan bisa dicegah apabila masyarakat tidak memulai untuk ‘berdamai’ dengan COVID-19. Dengan melihat kondisi 1,7 juta pekerja diPHK karena wabah ini, belum lagi yang dirumahkan. Ojek Online sepi penumpang, dan pekerja harian kehilangan mata pencaharian. Tidak lupa para pedangan asongan yang mengaku sepi pelanggan.
Pihak yang kontra menyayangkan ide bahwa kepentingan ekonomi berada diatas keselamatan masyarakat. Disaat kondisi kurva infeksi terus naik, kurangnya APD (Alat Pelindung Diri) bagi para Nakes, fasilitas kesehatan yang belum memadai, bantuan yang tidak tepat sasaran, dan masih banyak kondisi tidak ideal lainnya. Lantas, kondisi ini tampak seperti simalakama.
Memang benar wabah ini menimbulkan kelesuan ekonomi. Namun, memaksakan pemahaman bahwa rakyat harus tetap menceburkan diri didalamnya sebagai upaya untuk bertahan hidup juga merupakan tindakan keji. Sementara kita ketahui, ketahanan fisik dan financial masyarakat berbeda-beda, tentu jika new normal benar-benar dilakukan, aturan ini tak ubahnya hukum rimba: yang kuat yang bertahan.
Disisi lain, pandemic ini memberikan suntikan dana yang tidak sedikit bagi para kapitalis. Para pemilik ‘big farma’ tentu saja mendulang keuntungan ditengah kepanikan masyarakat akan pandemic ini. Dan ketika perekonomian global hancur akibat wabah ini kapitalis ’big money’ mengeluarkan doktrin new normal yang memaksa pekerja kembali menghasilkan uang bagi mereka sembari berkubang ditengah wabah. Dari sini kita lihat, apapun pilihannya,kapitalislah yang paling diuntungkan.
Maka sejatinya solusi kapitalis tidak akan membawa kepada apapaun selain kemudharatan. Dan ketika kita melihat bagaiman Rasulullah SAW memberikan solusi praktis untuk menangani pandemic yakni lockdown serta dibarengi dengan penanganan cepat tanggap, penyediaan APD dan fasilitas kesehatan yang lengkap, dan edukasi ke tengah masyarakat.
Juga ditopang dengan perekonomian islam dan politik islam. Dimana harta umum dikelola oleh Negara dan dikembalikan pada rakyat sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan kala pandemic. Sayangnya kondisi seperti ini tidak bisa diwujudkan dengan system kapitalis yang berkembang di negeri ini. Perlu system khusus, yakni system islam yang diterapkan secara komperhensif dalam sebuah Negara.
No comments:
Post a Comment