KENAIKAN BPJS MENCEKIK DISAAT VIRUS MENGINTAI

By : Rahmatul Aini

Nampaknya masyarakat kembali mendapat ujian hidup bagaimana tidak disamping kehawatiran masyarakat terhadap pandemi covid-19 yang mengintai kapan saja, masyarakat juga dibebani oleh kenaikan BPJS ditengah maraknya PHK dan kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini. Melihat hal tersebut beberapa tokoh pemerintah juga ikut mengomentari diantaranya AHY ikut menyayangkan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan di tengan pandemi Covid-19. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono/ AHY turut menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang bersikukuh tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, saat ini masyarakat tengah kesulitan di tengah wabah corona. Pasalnya, kenaikan ini terjadi di tengah masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid-19, yang turut berdampak terhadap perekonomian mereka. "Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," tulis AHY melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (14/5/2020). TRIBUNMATARAM.COM

Hal ini membuat masyarakat kecewa iuran yang kembali normal pada April lalu cuman penawar sakit masyarakat ditengah pandemi corona. Tiga bulan setelah itu, masyarakat harus bersiap menerima kembali kenyataan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali naik. Iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5% dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, kemudian kelas II naik 96,7% dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, dan kelas III naik 37,25% dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu. Kebijakan ini tentunnya sama sekali tidak berpihak pada masyarakat apalagi ditengah pandemi covid-19 saat ini. Selain itu, kenaikan iuran BPJS kesehatan juga melanggar keputusan Mahkama Agung (MA) untuk membatalkan keputusan Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan, dalam keputusan pembatalan saat itu, MA menilai bahwa defisit BPJS Kesehatan disebabkan karena kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS. Oleh karenanya menurut MA, defisit BPJS tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikan iuran bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) haruslah dicari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan (CNNindonesia. 14/5/2020).

Faktanya disistem kapitalis saat ini masyarakat akan terus dirugikan dikarenakan system saat ini cenderung melihat sesuatu dari asas manfaat yang akan didapatkan oleh pemerintah yang oligarki, dan abai terhadap kemaslahatan masyarakatnya, ini terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat bahkan kebijakan yang dikeluarkan cenderung merugikan bahkan mencekik masyarakat kecil. Berbeda halnya dengan Islam dengan sistem Khilafah yang dimiliki dan mampu memberikan solusi terbaik yang akan  menjamin kesehatan masyarakatnya melalui kebijakan politik yaitu Negara berfungsi sebagai pengurus rakyat sebagaimana yang disabdakan rasulullah sallallhu’alaihiwasallam: “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya (HR.Bukhari). sangat jelaslah disini bahwasanya mengfungsikan Negara sebagai regulator dan fasilitator adalah haram dikarenakan tugas meriayah masyarakat mutlak menjadi tugas seorang kepala Negara, dalam menjamin kesehatan masyarakatnya maka Negara harus mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari fasilitas pendidikan, kesehatan dll. Negara harus menerapkan konsep anggaran mutlak berapapun biaya yang dibutuhkan  harus dipenuhi sehingga terwujud kesehatan gratis, berkualitas terbaik serta terpenuhinya aspek ketersediaan dan kesinambungan. Berbeda halnya apabila kita menggantungan hajat hidup  kita pada  sistem kapitalis pertaruhan nyawa dikelola bagai komoditas belaka yang akan mengu tungkan para pengusaha, lalu saat ini, biarlah masyarakat menilai dan memilih manakah yang lebih baik tetap berada disistem saat ini atau kembali melanjutkan kehidupan dengan Islam sebagai satu-satunya sistem yang sempurna yang dating dari sang pencipta.

Wallalhu’alamu bissawab.