Kebijakan yang Tidak Bijak ala Rezim Gagal

By : Ajeng Najwa, S.IP

Wirausaha, Pemerhati Politik

Sejak awal Bulan Maret 2020 virus corona mulai terkonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Belum ada kebijakan yang khusus saat itu, sehingga hanya dalam waktu sekitar satu setengah bulan, jumlah kasus positif mencapai lebih dari 11.000 kasus. Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani corona itu antara lain:

1.  Blunder Kebijakan Darurat Sipil

Semenjak corona dikonfirmasi muncul di Indonesia, IDI, MUI, dan para ahli lainnya telah berusaha memberikan saran terbaik berupa lockdown atau karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus, akan tetapi pemerintah hanya menerapkan Darurat Sipil. Hal ini menuai kritikan dari banyak pihak. Salah satunya dari Said Didu, mantan menteri BUMN dalam akun Twitternya pada Selasa 31 Maret 2020, "Ada UU karantina wilayah yang bisa digunakan, sekarang mau gunakan UU tahun 59 untuk darurat sipil. Ini semua akal-akalan untuk Lari dari tanggungjawab untuk penuhi kebutuhan rakyat, karena karantina wilayah mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan melarang rakyat bepergian untuk menekan angkan oenyebaran virus. Sedangkan darurat sipil hanya melakukan pembatasan keberadaan orang di luar rumah, tidak ada penjagaan khusus.  Dan tak ada kewajiban pemerintah menjamin kebutuhan dasar rakyat selama di dalam rumah."

2. Tarik Ulur Kenaikan Tarif BPJS

Per Januari 2020 lalu, pemerintah menaikkan tarif BPJS kelas I sampai dengan kelas IV (liputan6.com 14 Maret2020). Kemudian keluar putusan MA berupa pembatalan pembayaran premi BPJS. Tak berselang lama, presiden mengeluarkan senjata Perpres 64/2020 bahwa kenaikan BPJS hanya unruk kelas I dan II saja, sedangkan kelas III akan naik pada 2021 (detik.com 13Mei 2020)

3. Mencla-mencle Kebijakan PSBB

Sebelumnya presiden mengatakan bingung, karena kurva pasien positif semakin meningkat padahal sudah diterapkan PSBB (detik.com 14Mei2020). Di sisi yang lain, Menkopolhukan, Mahfud MD menyatakan melalui CNN Indonesia tanggal 3 Mei 2020, akan melakukan pelonggaran atau relaksasi PSBB. Alasan yang tak masuk akal adalah agar masyarakat tidak stres terus-terusan di rumah. Padahal faktanya, masyarakat stres bukan karena terlalu lama di rumah, akan tetapi karena selama di rumah, tak ada yang menjamin kehidupannya, sehingga mereka harus keluar untuk mencari nafkah. Namun beda lagi dengan pernyataan Jokowi, pada 12 Mei melalui viva.co.id yang menyatakan bahwa agar daerah tidak terburu-buru melakukan pelonggaran PSBB. 

Kemudian yang tak kalah anehnya, seolah mengabain pernyataan presiden, Menteri perekonomian menetapkan mulai tanggal 8 Juni, toko, pasar dan mall diperbolehkan beroperasi kembali. Sedang untuk sekolah dan tempat ibadah diperbolehkan buka pada tanggal 15 juni 2020.  Dari sini terlihat tubuh pemerintahanyang tak satu suara dan makin membingungkan rakyat. Tindakan pelonggaran PSBB ini terkesan mirip dengan konsep herd immunity.

4. Aturan Mudik yang Membingungkan

Mendekati Idul Fitri, budaya masyarakat Indonesia adalah pulang ke rumah untuk silaturahmi dengan keluarga. Namun pada saat kondisi pandemi, jokowi dan jajarannya membuat aturan khusua mudik. Awalnya Jokowi menyatakan dilarang mudik, sementara pulang kampung diperbolehkan. Tak hanya rakyat yang bingung, tetapi menhub juga ajui kebingungan atas diksi presiden tersebut (detikfinance.com 11Mei2020). Saking bingungnya akhirnya Menhub mengeluarkan keputusan PerMen nomor 25 th 2020 tentang oengendalian Transportasi selama mudik saat pandemi, bahwa akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi mulai 7 Mei 2020(cnnindonesia 7Mei2020).

Sejak saat itu, bandara Soekarno Hatta dipenuhi penumpang, dan tak lama muncul berita yang ditayangkan TVone pada 8Mei bahwa petugas bandara menemukan 11 penumpang di bandara tersebut telah positif Corona. 

Sederet fakta di atas adalah bukti tidak seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan kasus covid19 yang telah melayangkan ribuan nyawa,termasuk dokter dan tenaga medis lainnya yang telah berjuang mati-matian di garda depan untuk merawat pasien covid19.

Apakah ribuan nyawa ini aka terbuang sia-sia, mengingat pemerintah yang tak bijak mengeluarkan kebijakannya?  Bukti yang sangat jelas bahwa pemerintah tak memiliki ilmu dan tak ada usaha untuk menyelesaikan nya adalah statement presiden yang dengan polosnya mengatakan bahwa rakyat indonesia harus berdamai dengan Corona. Alih alih memotivasi rakyat untuk melawan virus ini, presiden justru terlihat lembek dan menyerah sebelum berperang. Sungguh memalukan.

Rezim kapitalisme telah berhasil membuktikan kegagalannya dalam menyejahterakan rakyat. Berbeda dengan pemerintahan ala Islam yang telah terbukti sukses menuntaskan segala permasalahan rakyat. Termasuk saat terjadi wabah semacam ini. Pada hadits Nabi, beliau ersabda, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari). 

Ketika wabah terjadi di zaman Khilafah ‘Umar –saat itu wilayah wabahnya adalah Amawash–, Umar pun menaati syariat dengan melaksanakan prinsip hadis ini dengan membatalkan kepergiannya ke lokasi wabah.

Keputusan pemerintahan islam untuk lockdown, akan diikuti oleh rakyat karena ketaatan mereka kepada pemimpin, terlebih mereka yakin bahwa Negara tak akan mengabaikan urusan rakyatnya. Pemerintahan yang disyariatkan oleh islam akan menggunKan sistem ekonomi Islam yang memastikan  sistem yang antiriba, moneter berbasis emas perak yang stabil nilainya, dan menempatkan izin Allah sebagai basis penentu kepemilikan, serta basis dalam pengelolaan dan pengembangan harta. Sehingga negara islam memiliki cadangan dana yang besar untuk menanggung hidup rakyat yang terkena wabah. Jika hal ini diterapkan, maka rakyat terdampak akan tetap berada di rumah dengan hati yang tenang, krn seluruh kebutuham dasar telah dipenuhi oleh khalifah. Sehingga wabah akan cepat mengalami penurunan angka penularan, bahkan wabah akan lebih hilang teratasi. Masyarakat akan tenang, dan tak sampai mengalami penurunan ekonomi, krn kehidupan perekonomian akan tetap berlangsung pada daerah2 yang aman.

Begitulah cara cerdas menyikapi wabah ala islam. Terbukti cepat, mudah, dan sangat efisien dibanding cara-cara pemerintah kapitalisme yang terbukti lamban, minim empati, dan tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan. Saatnya kita kembali pada fitrah manusia yaitu islam, yang taat pada seluruh aturan Sang Pencipta, Allah Al Mudabbir sekaligus Pengatur hidup kita.