By : Rahmatul Aini
Jumlah kasus virus corona secara global terus saja mengalami peningkatan, baikl dari sisi jumlah maupun korban-korbannya, vIrus inipun telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Tercatat sebanyak 1.697.225 kasus positif Corona dunia dan dilaporkan korban yang meninggal sebanyak 102.659 jiwa. (Compas.com) 11 april 2020.
Melihat semakin cepatnya penyebaran dari Covid 19 ini, beberapa negara mengambil beberapa kebijakan untuk menghentikan laju dari virus ini ada yang melockdown wilayahnya, melakukan social distancing, stay at home dasn lain sebagainya. Cina sendiripun langsung melackdown wilayahnya kettika virus itu menyerang hampir seleuruh masyarkatnya. Tak hanya cina , Italia, Filipina, Amerika juga melakukan Lockdown sebagian wilayahnya dan alhasil mereka bisa mengurangi penyebaran dari virus ini.
Berbeda halnya dengan Negara Indonesia yang sampai sekarang ini belum mengambil kebijakan lockdown tidak seperti Negara yang lainnya, karena memang banyak pertemibangan yang harus di fikirkan dan pemerintah sendiri tidak mau tergesa- gesa mengambil sebuah kebijakan. Presiden sendiri menyampaikan “ saat ini tidak ada kita berfikiran kea rah kebijakan lockdown”.(dalam keterangan pers di Bogor ,Senin 16 Maret 2020). Tak hanya itu kebijakan antarapusat dengan daerah saling tumpang tindih, yang mana pemerintah pusat tidak memberikan izin lockdown kepada guberenur DKI Jakarta Anies baswedan padahal kalo melihat kondisi, Jakartalah yang paling banyak terinfeksi dan segera di lockdown ta[pi justru di tolak, dan presiden sendiri mengambil kebijakan sendiri dengan melakukan social; distancing atau jaga jarak.
Belum adanya lockdown di lakukan karena pemerintah sendiri masih banyak melakukan pertimbangan, jokowi sendiri mengatakan keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti luas wilayah, jumlah penduduk, karakterdan budaya, kondisi geografis, perekonomian masyarakat serta kebijakan fiscal Negara. Sekertaris kementerian koordinatorbidang pereonomian Susiwijoyo mengungkapkan alasan presiden jokowi tidak menerapkan lockdown atau penguncian akses wilayah baik secararegional maupun nasional di Indonesia salah satunya yakni mempertimbangkan aksesekonomi.(Liputan 6.com).
Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 3.842 kasus positif covid 19 dan jumlah korban yang meninggal yaitu sebanyak 327 orang per 11 April 202 (Kompas.com). Dan diperkirakan kasus poisitif akan terus melonjak jika tidak ada kebijakan yang tepat yang harus di ambil. Seharusnya Indonesia butuh segera di lockdown karena kondisinya yang sudah berada di zona merah. Akan tetapi karena alasan ekonomi pemerintah berani mempertaruhkan nyawa masyarakaatnya.
Sebenarnya Indonesia bisa mengambil kebijakan lockdown karena memang sumberdayaalam yang dimiliki cukup melimpaah terlihat dari tamabang, batu bara, emas, perkebunan, lautan ladang minyak dan lain sebagainya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat jika dilakukan lockdown. Akan tetapi kekayaan alam hanyalah sebutan saja karena sudah di pegang oleh para kapitalis. Makatak heran ketikaterjadi hal yang genting seperti ini pemerintah tidak bisa memberikan pelayanannya kepada masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi hutang yang semakin membengkak serta nilai rupiah anjlok atas dolar Amerika membuat Negara Indonbesia belum berani melakukan lockdown, karena tidak bisa menangfgung segala kebutuhan masyarakat ketika di karantina, Undang- undang pasal 52 no 6 ayat 1 saudah jelas mengatakan bahwa segala kebutuhan pokok masyarakat ataupun hewan di tanggung Negara selama proses karantina.
Itulah wajah asli Negara yang lahir dari rahim Kapitalisme, di kepala mereka hanya memikirkan keuntungan dan kekuasaan yang akan di peroleh , bahkan untung rugipun menjadi standar mereka dalam bernegara. Lihat saja sekarang nyawa masyarakat sedang di pertaruhkan. Seharusnya Negara memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya karena memang sejatinya Negara adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya masyarakat yang Melayani segala kebutuhan Negara dan para korporat-korporatnya. Di saat gentingpun bisa bisanya mereka melakukan ekspor besar besaran padahal masyarakatnya sendiri sedang butuh. Pertimbangan ekonomi harusnya menjadi nomor dua. Ekonomi memang hancur, tetapi itu bukan hanya terjadi pada kita. Semua negara mengalami hal yang sama. Ekonomi bisa di bangun kembali. Tetapi nyawa rakyat yang melayang takkan bisa dihidupkan lagi. menyelamatkan nyawa rakyat tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945"Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak untuk hidup adalah hak setiap orang. Negara wajib melindunginya. Maka, dalam hal ini pemerintah dia sarankan harus bekerja keras semaksimal mungkin menghadapi Covid-19.
Melihat ini semua, pemereintah seakan melepas tanggung jawab dalam mengurus masyarakatnya.Di dalam islam nyawa manusaia memiliki kedududukan tertinggi, Allah SWT berfirman
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).
Jadi Negara tidak boleh berkompromi terhadap nyawa masyarakatnya, Itulah islam agama yang sempurna segala sesuatu tak luput dari peraturannya, perkara yang kecil saja di atur apalagi perkara Negara. Begitupun ketika terjadinya suatu wabah, lockdown langsung di lakukan, memenuhi segala kebutuhan pokok masyarakat baik dari segi makanan, kesehatan, obat- obatan, dan yang lainnya itu di sediakan oleh Negara, jadi masyarakattidak perlu khawatir akan keberlangsungan hidup mereka, tak memandang bulu entah dia islam maupun non muslim semuanya sejahtera di bawah peraturan islam. Hingga tak wajar masyarakat akan tunduk kepada pemimpinnya dan tidak ngeyel.
Dari itu kita harus kembali kepada islam, karena hanya islam yang mampu menyelesaikan segala permasalahan ummat
Wallohualam bisawab
No comments:
Post a Comment