Skandal Jiwasraya buah dari penerapan sistem kapitalisme

Oleh : Siti Hajar, S.Pd.SD

Skandal Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar 13.7 T sekarang tengah menyeret orang-orang yang berada pada lingkarang penguasa.  Aksi saling tuding menuding menuntut siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas persoalan keuangan perusahan asuransi terbesar di negeri ini terus bergulir. Drama maling teriak maling pun harus dimainkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang tengah resah dengan hilangnya dana tabungan yang mereka bayar preminnya setiap bulan bahkan mungkin sebagian para nasabahnya belum sempat menikmati manfaat dari asuransi yang selama ini mereka bayar. Perusahan berharap agar mereka bersikap tenang sementara maling yang sesungguhnya adalah mereka para cukong kapitalis, pemilik bank, elit BUMN dan para pejabat yang tengah duduk dikursi panas kekuasaan tengah bersuka cita menikmati hasil rampokannya secara leluasa tanpa tersentuh oleh hukum. Sebagai jalan keluarnya, negara tinggal memberi dana talangan sehingga para perampok akan terus merampok dan menikmati hasil rampkkannya secara tersistematis.

Ketika kerugian itu terjadi maka kantong-kantong keuangan negara siap mengucurkan dana untuk menalangi. Karena itu, maka tidak heran jika BUMN saat mengatasi gagal bayar terhadap polish asuransi yang telah jatuh tempo meminta talangan dana kepada negara sebesar 30 T lebih untuk menyehatkan keuangan perusahaannya kembali namun uang rakyat lagi yang digerus. 

Pengamat BUMN Said Didu sekaligus mantan sekretaris kementrian BUMN menyatakan bahwa telah terjadi "perampokan"(cnbcindonesia.com) yang terstruktur pada tubuh perusahaan asuransi milik negara tersebut yang menyedot keuangang perusahaan milik negara tersebut sehingga mengalami defisit. Hal ini bisa saja dilakukan oleh direksi juga orang-orang dalam lingkaran partai pengusung penguasa yang sedang berkuasa. Namun hal ini ditampik oleh partai PDIP dan menyatakan persoalan keuangan PT Jiwasraya telah mengalami kerugian semenjak tahun 2006. Tentu hal ini akan kembali menyeret-nyeret nama penguasa sebelumnya dalam pusaran kasus korupsi terbesar kedua setelah kasus BLBI di masanya yang hingga saat ini belum tuntas ujung pangkal penyelesaiannya. Pada akhirnya masyarakat kembali disuguhkan dengan tontonan drama kasus yang sama, namun tidak menemukan ending yang pas untuk menggambarkan peliknya kasus yang tengah digulirkan. Dan Lagi para nasabah dan rakyatlah yang justru menuai kerugian dari permainan cantik para tikus-tikus berdasi yang memegang kendali urusan dibalik layar kekuasaan.

Aroma korupsi dilingkaran tubuh perusahan apalagi saat perhelatan politik untuk pemilihan orang nomor satu di negeri ini sangat kental terasa meski pemerintah menampiknya dengan berdalih kerugian sudah terjadi sejak lama, namun tidak menggugurkan keterlibatan pemerintah dalam mega skandal perusahaan asuransi tersebut. 

Bukan rahasia umum bahwa BUMN sebagai perusahaan negara sekarang tidak lebih dari pada sapi perahnya parpol dan rezim yang sedang berkuasa. Namun ketika persoalan muncul baik parpol maupun penguasa yang sedang berkuasa akan ramai-ramai membuang badan dan mencari kambing hitam dari persoalan yang terjadi dan berlepas tangan dari segala yang terjadi. Maka jangan heran nasib Jiwasraya akan seperti BLBI atau Century.

Persoalan keuangan PT Jiwasraya  timbul dimulai dari pembelian saham gorengan secara sembrono yang dilakukan oleh direksi lama sehingga membahayakan keuangan perusahaan. Selain itu pengelolaan perusahaan asuransi dengan model korporasi mendorong perusahaan mengelola keuangan secara ribawi atas nama asuransi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sementara dalam islam perusahaan yang bekerja dibidang asuransi untuk mengelola keuangan baik dalam bidang barang, jasa dan jiwa diharamkan. Selain itu pengelolaan keuangan umat secara ribawi akan menjauhkan harta umat dari keberkahan maka terjadinya krisis/kebangkrutan perusahaan asuransi Jiwasraya adalah sebagai buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang telah menyebabkan rusaknya keuangan dan perekonomian umat. 

Skandal ini mestinya menyadarkan kita semua betapa buruknya terus mempertahankan dan menerapkan sistem kapitalisme dalam pengelolaan perekonomian dan keuangan umat karena tidak ada sedikitpun kebaikan dan maslahatnya bagi rakyat, bangsa dan negara.

Wallahu 'alam bishowwab.