Oleh : Rahmawati
(Mahasiswi Budidaya Perairan UHO)
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj ketika berbicara dalam wisuda mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) di Parung, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Ia mengungkapkan bahwa warga Nahdliyin hanya dimanfaatkan suaranya oleh pemerintah saat Pilpres 2019 lalu ditinggal (www.rmolbanten.com).
Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu mengomentari Pidato Said Aqil terkait dengan janji yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada PBNU. “Jika sumber keuangan dari APBN, apa dasarnya? Jika sumbernya perbankan, berarti Menkeu mengintervensi Bank. Jika demi suara, berarti Menkeu sudah berpolitik.” Tegas Said Didu, Sabtu (28/12/2019).
Tidak hanya itu, pakar ekonomi yang juga merupakan Mantan Menteri Koordinasi Perekonomian Rizal Ramli turut mengomentari pidato dari Ketua Umum PBNU tersebut. Dikutip dari akun Twitternya, Ia menuliskan “Pemimpin-pemimpin formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekadar kendaraan sewaan, bahkan bersedia pakai plat merah. Padahal akar NU adalah plat hitam, organisasi masyarakat yang berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat," (https://pojoksatu.id).
Pernyataan dari Ketua Umum PBNU tersebut menjadi gambaran nyata bahwa suara untuk pemimpin dalam sistem Demokrasi dapat dibeli dan sudah menjadi rahasia umum ketika pemilihan umum, Ormas menjadi rebutan partai atau kontestan untuk meraup suara. Sistem Demokrasi memberikan peluang bagi kandidat Pemilu untuk menawarkan sejumlah janji dan imbalan atas dukungan yang diberikan. Sebab dalam sistem ini, jumlah suara mayoritaslah yang menentukan kemenangan sehingga apapun pasti akan dilakukan untuk memenuhi kuantitas suara yang diinginkan.
Pengakuan ini pula menunjukkan bahwa rezim sekuler Demokrasi memiliki karakter ingkar janji, hanya memanfaatkan rakyat dan ormas sebagai mesin pengeruk suara karena standarisasi sebuah kemenangan adalah suara terbanyak bukan kebenaran yang berasal dari sang Pencipta alam semesta yaitu Allah SWT. Akibatnya, standar dari sistem ini membuat aturan dari Allah dapat diotak atik bahkan meniadakannya dari kehidupan. Mereka memandang bahwa aturan Allah hanya diambil sebagai asas pembuat hukum bukan diambil secara keseluruhan untuk menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Alhasil, sistem Demokrasi liberal sangat bertentangan dengan akidah umat Islam yang meyakini bahwa Allah SWT-lah merupakan satu-satunya pengatur dalam kehidupan. Maka sejatinya, Demokrasi haram diambil oleh kaum muslimin.
Hendaknya menjadi perhatian bahwa Ormas tidak boleh beranjak dari tanggung jawab untuk menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukkam, sesuai dengan tujuan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, Semua itu dilakukan bukan karena akan diberikan imbalan dari penguasa, tidak berkompromi dengan kedzoliman rezim dan selalu teguh pada prinsip syariat Islam dengan hanya mengharap ridha Allah SWT. Amal inilah yang akan menjadi kebutuhan hakiki umat, bukan dana dan suntikan modal yang justru membuat umat tidak sadar bahwa adanya pertentangan antara rezim yang menerapkan sistem kufur demokrasi dengan sistem yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.
No comments:
Post a Comment