Khilafah Mampu Mengatasi Korupsi

Oleh : Sumiati 
Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif 

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat.

Bagi Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior Visi Integritas Danang Widoyoko, posisi eks gubernur DKI Jakarta tersebut kurang memberi keleluasaan dalam mengatur BUMN sektor migas. Harap maklum, kewenangan Ahok hanya sampai pada tingkat kebijakan.

"Menurut saya pribadi, hanya pada level kebijakan saja sebenarnya kurang. Akan terasa lebih kalau dia (Ahok) yang mengeksekusi langsung," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11/2019) malam.

Pengangkatan Ahok sebagai pejabat Pertamina ditentang publik. Karena alasan perombakan pejabat BUMN adalah untuk membersihkan mafia dan sejenisnya. Sementara Ahok bermasalah akibat kasus dugaan penggelapan lahan RS Sumber Waras. Alasan politik yang melatarbelakangi penunjukan Ahok dapat memperburuk kepercayaan umat terhadap penguasa. Hal ini terjadi karena sering mengabaikan aspirasi umat dan menyakitinya dengan sikap amnesianya.

Dalam pemilihan pejabat negara, mengapa harus Ahok yang diangkat? Padahal masih banyak anak negeri yang memiliki kompetensi yang lebih baik dari Ahok. Sedangkan  mengatasi penyakit kronis yang ada dalam tubuh lembaga dengan mengangkat orang yang juga berpenyakit, justru akan menimbulkan penyakit baru. Inilah yang akan memperparah kondisi lembaga yang sudah kronis dari sebelumnya.

Sejak Ahok muncul ke publik sebagai pejabat negara, kebijakannya selalu tidak berpihak kepada umat Islam. Serentetan ulahnya menyulut amarah kaum Muslim. Oleh karena itu, jika penguasa tetap meneruskan keinginannya dengan menjadikan Ahok kembali sebagai pejabat negara, maka menjadikan umat semakin tidak percaya. Tanpa disadari,  kondisi ini telah menyadarkan umat, bahwa pemimpin dzalim tidak layak untuk dipatuhi. Kerenggangan umat dengan penguasa akan terus bertambah.

Beginilah Khilafah Mencegah dan Menghilangkan Korupsi

Islam merupakan agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Alquran dan Hadis). Artinya kepala negara (khalifah), yang diangkat berdasarkan rida dan pilihan rakyat, adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Alquran dan Hadist. 

Begitu pula jajaran pejabat, yang diangkat juga untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Dalam Khilafah Islamiyyah, pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota Majelis Ummah/Majelis Wilayah berkualitas, amanah dan tidak berbiaya tinggi. Karenanya pemilihan dan pengangkatannya bisa mendapatkan kandidat yang betul-betul berkualitas, amanah dan mempunyai kapasitas serta siap melaksanakan Alquran dan Sunnah.

Dari sinilah, secara mayoritas pejabat Negara tidak melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lain. Sekalipun demikian, tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negara.

Dalam pemerintahan Islam, terdapat larangan keras menerima harta  _ghulul_ , yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik negara maupun harta milik masyarakat. Pejabat akan memperoleh gaji/tunjangan. Selain itu, harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaan seperti suap, korupsi maka termasuk harta _ghulul_ atau harta yang diperoleh secara curang. *(Abdul Qadim Zallum, Al amwal fi daulah Khilafah hlm. 118).*

Harta yang diperoleh dengan cara  _ghulul_ tidak bisa dimiliki dan haram hukumnya:

وَمَن يَغْلُلْ } من الغنائم شيئاً { يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القيامة } حاملاً له على عنقه { ثُمَّ توفى } توفر { كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ } بما عملت من الغلول وغيره { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم

_Barangsiapa yang berkhianat dari harta ghanimah sedikitpun, (maka pada hari kiamat ia akan datang) membawa apa yang dikhianatkannya itu pada leher-pundaknya, (kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan kecurangannya) setimpal, (sedang mereka tidak dianiaya) tidak dikurangi kebaikannya dan tidak ditambah keburukannya._  *(Tafsir Ibn Abbas, Tanwir miqbas juz I, hlm. 75)*

Termasuk  _ghulul_ adalah korupsi, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dari harta –harta negara yang di bawah pengaturan (kekuasaan) mereka untuk membiayai tugas pekerjaan mereka, atau (yang seharusnya digunakan) untuk membiayai berbagai sarana dan proyek, ataupun untuk membiayai kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya. *(Abdul Qadim zallum, Al amwal fi daulah Khilafah, hlm. 121)*

_Wallaahu a'lam bishshawab._

Post a Comment

Previous Post Next Post