Oleh : Djumriah Lina Johan
(Pemilik dan Pengelola PAUD Islam di Balikpapan)
“… Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” – TQS. An Nisa : 141 –
Dua minggu telah berlalu dan hingga kini gejolak yang terjadi di Bumi Cendrawasih belum juga mereda. Ketegangan yang berawal dari mencuatnya kasus persekusi dan tindakan rasis yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya menjelang hari kemerdekaan RI ini pada akhirnya menuntut referendum.
Disadur dari CNN Indonesia pada Rabu (4/9/2019) setelah kasus tersebut, telah dilakukan aksi unjuk rasa mengecam tindakan rasisme di berbagai kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat serta wilayah selain Papua sejak 19 Agustus lalu. Demonstrasi yang massif terjadi antara lain di Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak, Timika, Nabire, Merauke, Paniai, Deiyai, dan Dogiayai. Beberapa di antaranya berakhir rusuh seperti di Manokwari, Sorong, Fakfak, Deiyai, dan Jayapura.
Tidak hanya itu, sejumlah bangunan semisal fasilitas umum, bangunan pertokoan, hingga gedung DPRD menjadi sasaran amukan masa aksi. Selain masalah rasis, mereka juga menuntut referendum Papua. Bendera dan atribut berbau Bintang Kejora pun mewarnai aksi pengunjuk rasa.
Pada dasarnya tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia bukanlah hal baru bagi Papua. Pada tahun 1969 tepatnya sejak aneksasi RI pada Papua, suara-suara sumbang tersebut sudah digaungkan. Namun kini semakin nyaring dan lantang usai kasus rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya lalu.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia juga pada Sabtu (31/8/2019) mantan Kepala Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menuding Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai salah satu pihak yang diduga kuat berada di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat.
Pertama, dari faktor internal KNPB yaitu sebuah organisasi yang berkampanye untuk kemerdekaan Negara Papua Barat. Sutiyoso menyampaikan bahwa di KNPB ada tentara yang dibangun dengan nama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) dipimpin Goliath Tabuni. Dengan kekuatan 1.300 orang, 600 pucuk senjata api, dan 200 di antaranya sesuai standar TNI, TNPB menyebarkan anggotanya dalam 35 kelompok di seluruh Papua.
Kedua, dari faktor eksternal. Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Benny Wenda sebagai juru bicara, dituding sedang bergerilya mencari dukungan ke sejumlah negara PBB dan negara pasifik di Inggris.
Pendapat Sutiyoso ini pun diaminkan oleh Kapolri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Wiranto. Yang menilai bahwa Benny Wenda, ULMWP, serta KNPB sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Pertanyaannya benarkah mereka pihak yang mendalangi tuntutan Papua merdeka atau mereka hanya pion dari sebuah kepentingan besar dari misi melepaskan Papua dari pelukan NKRI?
Menelaah lebih jauh polemik kisruh Papua menghantar kita pada sebuah fakta bahwa bukan Benny Wenda, ULMWP, maupun KNPB yang menjadi aktor utama di balik tuntutan Papua merdeka. Melainkan Amerika Serikat dan Inggris. Hal tersebut tercermin dalam kegigihan Benny melobi di Inggris dan berusaha mengangkat isu Papua menjadi agenda PBB dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa PBB berada di bawah ketiak AS.
Ini bukan pertama kalinya AS dan Inggris melakukan intervensi atas masalah Papua. Sebelumnya dari pemberitaan Kompas pada Senin (5/6/2000) terdapat indikasi campur tangan asing untuk membantu kelompok separatisme Papua yaitu dengan hadirnya Sekretaris I Kedubes Amerika pada Kongres Papua serta kehadiran utusan Australia, Inggris, dan negara-negara asing lainnya. Kongres Rakyat Papua tersebut pernah berlangsung pada tanggal 29 Mei – 4 Juni 2000. Isinya menggugat penyatuan Papua dalam NKRI yang dilakukan Pemerintah Belanda, Indonesia, dan PBB pada masa Presiden Soekarno. Menurut Kongres, bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Sehingga Kongres meminta dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua.
Lalu pertanyaannya apa yang mereka inginkan di Bumi Cendrawasih? Banyak. Banyak sekali kekayaan alam yang Allah berikan di pulau paling timur negeri ini. Sebut saja minyak bumi, tembaga, emas, dan uranium. Negara-negara penjajah yang ingin melepaskan Papua dari pangkuan Indonesia tersebut menginginkan sumber daya alam ini hanya dimiliki oleh mereka. Bukan rakyat dan negeri ini. Sehingga sudah menjadi kewajiban negara ini untuk berusaha mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI hingga titik darah penghabisan.
Namun, realitas berkata lain. Negeri ini telah dicengkeram dengan kuat oleh utang dan investasi luar negeri yang menyebabkan negeri ini tidak memiliki harga diri. Tidak memiliki kedaulatan penuh. Walhasil upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI pun cenderung setengah hati. Inilah akibat dari penghambaan kepada sistem kapitalisme liberal yang dilegalkan oleh sistem pemerintahan demokrasi di negeri ini. Sistem yang rusak dan merusak serta menjajah dan terus menjarah sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
Islam sebagai agama sekaligus landasan hidup memiliki cara untuk menjaga keutuhan negara dari cengkeraman maupun penjajahan asing, yang dilaksanakan oleh negara. Pertama, kewajiban penguasa untuk berlaku adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia. Adilnya penguasa dalam Islam adalah ketika menerapkan seluruh pemeliharaan dan pengurusan kemaslahatan seluruh rakyatnya (baca; muslim ataupun non-muslim), baik di dalam dan di luar negeri dengan syariat Islam. Dalam sistem Islam tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, etnis, bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok, dan sebagainya dalam hal pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Diskriminasi pemenuhan kemaslahatan rakyat pun tidak boleh terjadi pada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan negara, semisal wilayah perbatasan.
Dengan penerapan syariah Islam, Pemerintah diharuskan memahami bahwa tugasnya ialah sebagai pelayan umat. Islam menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menjamin terpeliharanya urusan-urusan dan kemaslahatan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat atas urusan rakyatnya. Rasul saw pernah bersabda, “Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Ketiga, penjagaan wilayah dan perbatasan negara. Lepasnya wilayah perbatasan sangatlah rentan karena jauh dari jangkauan negara dan dekat dengan wilayah kekuasaan negara lain. Strategi Khilafah untuk penjagaan wilayah pada daerah perbatasan, yaitu menempatkan militer dalam jumlah yang banyak agar bisa menggentarkan musuh dan melakukan gerakan-gerakan manuver militer guna menguasai daerah musuh dalam rangka menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Begitu pula Khilafah akan menempatkan semua militernya di daerah perbatasan. Sedangkan keamanan dalam negeri ditangani oleh kepolisian Khilafah. Khilafah juga akan memberi dorongan kepada warga negaranya untuk menjaga daerah perbatasannya dengan mengingatkan atas keutamaan dan pahala yang besar yang akan diterimanya dari Allah swt.
Sebagaimana hadits Rasul saw, “Menjaga perbatasan sehari-semalam adalah di jalan Allah swt itu lebih baik dari puasa satu bulan dan malam-malamnya, mendapat rizki dari sisi Allah swt, dan aman dari fitnah dunia akhirat.” (HR. Thabrani)
Keempat, negara Khilafah memiliki kedaulatan penuh atas negaranya, menolak intervensi asing dalam penyelesaian masalah negaranya. Negara apapun termasuk perserikatan antar negara, maupun dunia internasional tidak berhak intervensi atas konflik dalam negeri khilafah. Khilafah mandiri menyelesaikan berbagai persoalan negaranya berdasarkan aturan syariat Islam. Sehingga keutuhan wilayah negara akan terjaga dari provokasi dan intervensi asing yang mendukung pemecahan suatu wilayah dari negara khilafah.
Kelima, Politik luar negeri Khilafah akan bertumpu pada aktivitas pro aktif melakukan penyebaran Islam dengan dakwah dan jihad, sehingga Khilafah akan memperluas dakwahnya ke seluruh dunia dan memperkuat militernya. Dalam rangka memperkuat militer inilah Khilafah akan memobilisasi jihad ofensif (perang) dalam rangka futuhat (meluaskan wilayah negara Islam dalam rangka penerapan syariat Islam ke seluruh dunia). Salah satu manuver yang akan dilakukan adalah dengan membuat pangkalan-pangkalan militer di pulau-pulau yang tidak bertuan yang terlebih dahulu diintegrasikan menjadi wilayahnya. Dari pangkalan-pangkalan militernya ini Khilafah akan melakukan serangan militer secara masif dalam futuhat.
Khilafah akan terus memperluas daerah perbatasannya sehingga Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam terwujud. Hanya saja yang perlu diingat jihad ofensif (perang) adalah jalan terakhir, sebelumnya telah dilakukan dakwah kepada negara kufur agar masuk Islam atau menjadi bagian wilayah Khilafah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Anfal ayat 60 yang artinya, “Dan persiapkanlah olehmu segala macam kekuatan apa saja yang kamu miliki dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu.”
Wallahu a’lam bish shawab.
No comments:
Post a Comment