Pemindahan Ibukota Tuk Siapa ?

Oleh : Ummu Shofiya

Presiden JokoWidodo (Jokowi) resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibukota baru Indonesia. Ibukota baru yang dipilih berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera, Kalimantan Timur. Jokowi menyampaikan, kajian soal pemindahan ibukota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu.

Presiden mengatakan, pemerinta htelah mengkaji sejumlah calon kawasan ibukota di Pulau Kalimantan. Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumla hkriteria kebutuhan kawasan ibukota, yakni risiko  bencana yang minim termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor, memiliki lokasistrategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, kata Presiden, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah  seluas 180 ribu hektare.

Dalam pemindahan ibukota Negara ini, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pemerintah memerlukan lahan seluas 3.000 hektare untuk pembangunan  kantor pemerintahan sebagai tahap pertama  pembangunan kawasan ibukota. Selainitu, Menteri Perencanaandan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan salah satus kemapembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, antara lain, jalan, bandara, danpelabuhan di ibukota baru akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota baru akan menggunakan pembiayaan dari tiga sumber, yakni APBN, skema kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerjasama pemanfaatan atau pihaks wasta. Menurut Kementerian PPN, estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibukota negara mencapai Rp 466 triliun. Estimasi total biaya itu terdiri atas tiga sum berpembiayaan, yakni APBN sebesarRp 74,44 triliun, skema KPBU Rp 265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesarRp 127,3 triliun.

Namun, rencana pemindahan ibukota ini mendapatkan kritis dari kalangan akademisi, salah satunya adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Indonesia Emil Salim yang menilai upaya pemerintah yang membandingkan pemindahan ibukota dengan Negara lain salah kaprah. “Kita ini Negara kepulauan, ada 17.000 pulau, diapit dua samudera dan berada di pusat lalulintas maritim. Emil memandang, keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota di tengah masalah yang menimpa Jakarta justru seperti lari dari tanggungjawab. Seharusnya, kata dia, pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut. "Saya merasa ini tidak bertanggungjawab. Sikap saya kalau [pemerintah] berencana, kalau tau ada persoalan, tau ada angin topan akan datang, tugasnya memecahkan soal, bukan lari dari persoalan," tegas Emil.

Selain itu, sikap tidak setuju juga disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah tidak setuju bila ibukota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nasrullah menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk dan membebani Negara.“Hutang Indonesia sudah terlalu besar, jangan bebankan dari hutang” Ucapnya. Kemudian Nasrullah juga mengkhawatirkan keterlibatan swasta dalam pemindahan ibukota yang akan membuat negeri ini diatur atau intervensi oleh investor.

Dengan melihat kondisi rakyat yang saat ini sedang melarat, bahkan di ibukota sendiri yaitu di Jakarta yang masih banyak titik-titik kemiskinan atau daerah kumuh, hal ini menunjukan kesejahteraan tak merata di titik pusat pemerintahan yang terus menjalar keseluruh daerah-daerah di Indonesia. Sebenarnya hal ini bukanlah karena ketidak mampuan Jakarta menampung beban sebagi ibukota namun lebih diutamakan Karena kurangnya pengurusan penguasa terhadap rakyat dalam sistem kapitalisme – demokrasi sehingga pembangunan tidak merata dan kemiskinan semakin meningkat.

Jika dengan alasan bahwa Ibu Kota Negara saat ini yaitu Jakarta  mempunyai permaslahan yang rumit seperti persoalan kemiskinan, banjir, kemaceta, polusi udara dan air serta daerah kumuh menjai alasan utama Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara “kemacetan lalu lintasnya yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus sgera ditangani,” ujar jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26/08/2019 (liputan6.com/news). Maka sebenarnya ini bukanlah alasan yang tepat disaat ekonomi Negara ini sedang carut marut, dimana banyak kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat bahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa lebih menambah beban rakyat, seperti rencana kenaikan iuran BPJS, pengurangan subsidi listrik dan LPG, kemudian rencana kenaikan tarif PDAm dan tarif tol dengan alasan perusaan yang terus mengalami kerugian.

Jadi sebenarnya pemindahan Ibu Kota Negara ini untuk siapa? Karena sesungguhnya jika pemindahan Ibu Kota Negara ini terjadi akan banyak pihak yang akan terlibat, karena selain pembangunan yang akan membutuhkan anggaran yang besar juga akan berpengaruh terhadap manusia nya juga yaitu para ASN dan keluarga nya yang sudah tentu akan ikut pindah.

Jika diamati lebih lanjut saat ini sudah banyak rencana pembangunan yang ditawarkan oleh para “kapital” untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Negara seperti pembangunan komplek-komplek perumahan elit, perusahaan-perusahaan yang sudah berada terlebih dahulu di sana yang kepemilikannya adalah Asing.

Berbeda halnya ketika Islam diterapkan dengan sempurna dalam naungan Khilafah Islamiyah. Sejarah telah membuktikan secara jelas bahwa jaminan kesejahteraan era khilafah dapat terwujud dikarenakan penerapan aturan islam secara menyeluruh dan utuh. Aturan-aturan yang mencaku prana hindividu, keluarga, masyarakatdan Negara. Misalnya negara akan memaksimalkan pengelolaan sumberdaya alam dilakukan oleh negara sendiri tanpa campur tangan asing apalagi investasi asing yang akan mengelola sumberdaya alam tersebut, karena dalam Islam, negara haram memberikan pengelolalaan sumberdaya alam kepada pihak Asing sebab sumberdaya alam merupakan kepemilikan umum.

Kesejahteraan umat dalam naungan Daulah khilafah sudah terbukti dan beberapa sampai saat ini masih bisa kita saksikan seperti di Turki, baghdad masih ada beberapa peninggalan kegemilangan Daulah khilafah.

Wallahu a’lam bi ash-shawab