JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mematangkan rencana pembangunan terowongan di Tol Padang-Pekanbaru, guna mencari lokasi termasuk desain yang akan digunakan.
Semula, terowongan yang akan dibangun rencananya berada di wilayah Payakumbuh sepanjang 8,95 kilometer. Panjangnya terowongan tersebut, karena menembus kawasan Bukit Barisan.
Namun, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan, rencana tersebut masih dapat berubah.
"Bina Marga sekarang posisinya sedang mengkaji mengenai posisi terowongannya. Kan kalau dari sisi kita kan yang paling murah biayanya dan secara teknis memenuhi syarat," kata Danang pekan lalu.
Menurut dia, dengan kajian ini, perubahan trase masih dapat terjadi. Hal itu pun bisa berdampak pada perubahan kebutuhan investasi yang harus dikeluarkan badan usaha.
Secara keseluruhan, panjang ruas tol ini mencapai 255 kilometer dengan kebutuhan investasi yang ditaksi mencapai Rp 78 triliun.
Adapun untuk pembangunan terowongan akan menggunakan skema dukungan pemerintah berupa viability gap fund (VGF).
"Kita masih belum bisa memfinalkan kebutuhan biayanya, tetapi begitu yang mau dikunci dulu kan VGF-nya dukungan konstruksi pemerintah. Begitu difinalkan baru kt ketahui kebutuhan investasi yang harus dikeluarkan badan usaha," tutur Danang.
Selain masalah terowongan, Danang menambahkan, pembebasan lahan juga turut menjadi persoalan dalam pembangunan jalan tol ini.
"Kita pahami ada persoalan itu tanah ulayat. Dan itu menyebabkan kesepakatan untuk harga tanah tidak mudah," ucapnya.
Untuk diketahui, pembangunan Tol Padang-Pekanbaru telah dimulai sejak Februari 2018 lalu. Namun, pembangunannya terkendala persoalan pembebasan lahan.
Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah membentuk tim kajian keberatan pengadaan tanah.
Proyek Tol Padang-Pekanbaru yang baru dimulai pekerjaannya tak luput dari kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Lewat akun Twitter pribadinya, @fadlizon, politisi Gerindra itu menyebut bila pekerjaan proyek tersebut mangkrak.
"Meninjau pmbgn tol "mangkrak" Padang-Pekanbaru 244 km. Stlh 10 bln baru 200-300m sj. Pdhal groundbreaking olh Presiden," demikian tulis Fadli, Sabtu (29/9/2018) lalu.
Sejak cuitan itu dibagikan, sudah 1.200 orang mere-tweet dan 693 orang memberikan komentar.
Sekedar informasi, proyek Tol Padang-Pekanbaru yang groundbreakingnya dilaksanakan pada 9 Februari 2018, dirancang sepanjang 244 km dan terbagi ke dalam lima seksi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu bilang Proyek Tol Padang-Pekanbaru yang baru dimulai pekerjaannya tak luput dari kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Lewat akun Twitter pribadinya, @fadlizon, politisi Gerindra itu menyebut bila pekerjaan proyek tersebut mangkrak.
"Meninjau pmbgn tol "mangkrak" Padang-Pekanbaru 244 km. Stlh 10 bln baru 200-300m sj. Pdhal groundbreaking olh Presiden," demikian tulis Fadli, Sabtu (29/9/2018).
Sejak cuitan itu dibagikan, sudah 1.200 orang mere-tweet dan 693 orang memberikan komentar.
Sekedar informasi, proyek Tol Padang-Pekanbaru yang groundbreakingnya dilaksanakan pada 9 Februari 2018, dirancang sepanjang 244 km dan terbagi ke dalam lima seksi.
Seksi 1 Padang–Sicincin sepanjang 28 Km, Seksi 2 Sicincin–Payakumbuh dengan panjang 78 Km, Seksi 3 Payakumbuh–Pangkalan panjang 45 Km, Seksi 4 Pangkalan–Bangkinang sepanjang 56 Km dan Seksi 5 Bangkinang–Pekanbaru memiliki panjang 37 Km.
Untuk menyelesaikan proyek ini, dibutuhkan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 80,4 triliun. Rinciannya, untuk konstruksi ruas Padang-Sicincin Rp 4,753 triliun dan Rp 75,657 triliun untuk ruas Sicincin-Pekanbaru.
Kendati groundbreaking telah dilaksanakan, namun pembangunan proyek ini baru saja dimulai. Pasalnya, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) baru saja ditandatangani oleh PT Hutama Karya (Persero), yang sebelumnya ditunjuk pemerintah untuk menggarap proyek Trans Sumatera.
Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo menargetkan, pekerjaan konstruksi jalan tol sepanjang 254,8 kilometer ini dapat selesai pada 2025. Namun, dengan satu catatan.
“Dengan asumsi pembebasan lahan dapat selesai seluruhnya paling lambat pada Desember 2021,” kata dia.
Post a Comment