Empat Ranperda Inisiatif DPRD Padang Tertunda

N3, Padang -- Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan, padatnya jadwal untuk beberapa pembahasan dari Ranperda usulan Pemko Padang yang mendesak dan perlu didahulukan mengakibatkan Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Padang harus  dilakukan penundaan sementara.

Kegiatan yang dimaksudkan mendesak dan harus didahuluan dari pembahasan Ranperda inisiatif tersebut adalah pembahasan Ranperda usulan Pemko Padang yakni Ranperda Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016.

Juga pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2016 serta Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 hingga 2025 yang harus segera di selesaikan. Namun untuk RPJPD masih mengalami penundaan karena beberapa hal.

"Sementara untuk Ranperda SOPD dan APDB Perubahan 2016 akan diparipurnakan sekaligus pengesahan pada Jumat 14 Oktober 2016 nanti, "ujar Faisal, Senin(10/10)

Faisal menuturkan, dari hal tersebutlah terjadi penundaan. "Penundaan pembahasan empat Ranperda inisiatif DPRD bukan disengajakan, melainkan ada beberapa pembahasan lainnya yang mendesak dan perlu di selesaikan  terlebih dahulu, " jelasnya.

Memang ada Empat Ranperda inisiatif yang merupakan usulan masing - masing komisi DPRD Padang seperti Ranperda tentang Pelayanan Publik, Ranperda tentang Keamanan Pangan, Ranperda tentang Perlindungan Biota Laut dan Ranperda tentang Pariwisata.

Untuk pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Kota Padang awalnya direncanakan pada Juli, kemudian ditunda menjadi September, sekarang kembali ditunda menjadi akhir Oktober 2016.

"Namun tidak serta merta pihaknya dapat melaksanakan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD langsung pada minggu berikutnya pada  Oktober 2016 ini. Pasalnya pada Minggu depan harus mendahulukan pembahasan APBD 2017. Jadi pembahasan Ranperda inisatif harus ditunda dulu, kami usahakan akhir Oktober, " terang Faisal.    

Juga dikatakan, sebenarnya empat Ranperda inisiatif itu sudah dilakukan pembahasan termasuk dengan pembuat Naskah Akademik (NA) dan pakar hukum, namun belum sempurna sehingga dibutuhkan finalisasi. Kalau sudah finalisasi, nanti langsung diparipurnakan dan bermuara pada fasilitas oleh Gubernur Sumatera Barat yang nanti dari putusan Gubernur baru disahkan di DPRD Padang.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan sekretariat DPRD Padang untuk membuat jadwal Badan Musyawarah (Bamus) terkait kegiatan dewan hingga Desember dan hendaknya pembahasan finalisasi keempat Ranperda itu masuk di dalamnya, "ungkapnya.(M7).