HUT BPKP 28

Nn, Padang -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas memberikan konsultasi kepada seluruh aparatur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sejak 30 Mei 1983, dengan moto “Reformasi dan Birokrasi yang lebih Bagus”,.
Badan independen ini tersebar diseluruh Indonesia dengan memiliki 25 perwakilan dan 8 kantor penghubung di beberapa Provinsi, ungkap Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Agus Setianto saat ditemui wartawan siang tadi dikantornya seusai HUT ke-28 BPKP.

Dikatakannya, sebagai pengawas internal, BPKP tidak melakukan audit kecuali diminta. Bermitra dengan pemerintah dareah, dan bersikap independen karena berhubungan langsung dengan Presiden, maka dari itulah BPKP tersebar diseluruh Provinsi Indonesia.

Khusus untuk wilayah Sumbar, lanjut Agus Setianto, BPKP hanya membantu pemerintah daerah dalam penyelesian laporan, pengelolaan keuangan daerah, mendidik, dan lain sebagainya dengan tujuan agar laporan selesai tepat waktu. Sehingga 19 Kabupaten Kota yang ada di Sumbar bersifat normal dan mengarah lebih baik dari tahun sebelumnya yang laporannya mengalami keterlambatan karena belum mempunyai sistem yang bagus. Sekarang ini, sebagian besar semua Kab/Kota yang ada di Sumbar, telah memiliki sistem yang lebih bagus secara gratis. Ikhsan

Post a Comment

Previous Post Next Post