ADVETORIAL BIRO HUMAS PEMPROV SUMBAR


Gubernur dan wakil gubernur Sumbar
“Semua ASN harus mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi kita, yang akhirnya dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno saat memberi sambutan dan membuka Pelatihan Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (9/7).

Untuk itu, sudah saatnya Sumbar meninggalkan pelayanan konvensional, ASN wajib lahirkan inovasi pelayanan publik yang kreatif dan  . Hal ini diharapkan agar pelayanan yang diberikan tidak lagi lama, berbelit belit dan merepotkan masyarakat.

Irwan Prayitno mengatakan, Reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi reformasi birokrasi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.

“Pelayanan publik harus berjalan baik, struktur birokrasinya jangan sampai berbelit-belit yang praktis, ringkas, cepat merespon keluhan masyarakat, tidak adalagi pengurusan dari meja ke meja, berhari-hari, bahkan sampai berbulan- bulan, urusan cukup sampai satu hari saja,” ujarnya.


Gubernur sumbar bersama ASN Pemprov Sumbar yang mengikui pelatihan revormasi birokrasi
Dengan adanya  pelatihan revormasi birokrasi di kalangan ASN  menjadi ujung tombak dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, apalagi pelayananan publik dari pemerintah sangat dibutuhkan saat ini,” sebutnya.

Masyarakat betul-betul mengharapkan kontribusi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya secara efektif, efisien, profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.


center;">Gubernur Sumbar memberi sambutan


Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah harus merubah mindset dan mulai melakukan berbagai program pengelolaan pemerintah.
“Pada jaman orde lama para pejabat maunya minta dilayani, dihargai dan maunya dihormati, tetapi jaman reformasi birokrasi terbalik pejabat yang harus melayani masyarakat termasuk semua ASN nya,” kata Irwan Prayitno.

“Contohnya bisa kita lihat kalau dulu cermin besar untuk berkaca terlihat disetiap kantor ada di luar ruangan, sekarang cermin tersebut pindah ke dalam ruangan, itu artinya setiap melayani masyarakat haruslah rapi dan profesional,” jelasnya.


Kepala BPSDM Pemprov Sumbar memberikan laporan
Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Perlu perubahan dalam sistem pemerintah yang efektif dan efisien dengan menggunakan kemajuan teknologi. “Dengan pengguna sistem digital internet, pelayanan dokumen yang bisa diproses secara online, akses cepat dan tepat serta kepastian informasi,” pungkas gubernur.

Sementara itu kepala BPSDM Sumbar H. Jefrinal Atifin, SH, M.Si  mengatakan, bahwa Pelatihan Reformasi Birokrasi diikuti 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat.


Peserta pelatihan revormasi birokrasi sedang mengikuti jalannya acara 
Pelatihan ini dilaksanakan selama tujuh hari, mulai dari tanggal 09 sampai dengan 16 Juli 2019 yang bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem peyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Selain itu peserta dituntut harus bisa melaksanakan pelatihan ini dengan baik, agar bisa melakukan pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). (adv)
 
Top