Nn, Padang -- Kita amat berkeyakinan para alumni kepamongan secara empiris telah mampu membentuk kader-kader aparatur negara yang memiliki kualifikasi ilmu, intelektual dan visi kepemerintahan yang jelas dan teruji dalam dunia pengabdian. Karena sebagai abdi negara dan masyarakat, baik masih bertugas maupun purna tugas, pemahaman otonomi dan impelentasi otonomi daerah telah sangat dipahami oleh para kepamongprajaan.
Ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Ir. H. Surya Dhama Sabirin dalam acara Pelantikan DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongparajaan Sumbar di Auditorium Gubernuran, Sabtu pagi ( 21/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum IKAPTK sekaligus Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Drs. Djohermansyah Johan , Asisten Administrasi Mahmuda Rivai,SH.MM, para pamong senior Sumbar.
Oleh karena itu kondisi ini lebih memberi ruang yang jelas terhadap implementasi otonomi daerah dalam pengabdian yang diberikan. Sehingga tidak lagi menemui adanya kencendrungan aparatur penyelenggaraan pemerintah yang bersikap dan berpikir parsial, pragmatis dan dis- integrated, ungkapnya.
Gubernur juga menambahkan, sebagai aparatur negara yang telah dibekali dengan semangat ke Indonesiaan yang kuat, para alumni pendidikan tinggi kepamongan dapat menjadi teladan bagi aktor-aktor penyelenggaraan pemerintahan daerah lainya. Kesemua itu dalam memacu semangat otonomi daerah yang berwawasan ke Indonesiaan.
Dengan semangat yang tinggi dan kebersamaan dari segenap alumni pendidikan kepamongan yang tergabung dalam IKAPTK, menjalankan desentralisasi dan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita berharap dapat mewujudkan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harapnya.
Ketua Umum IKAPTK Drs. Djohemansyah Djohan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, setiap alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan agar senantiasa menegakan citra positif aparat pamong praja dalam seluruh proses tugas penyelenggaraan pemerintah negera dan mampu menjadi pioner dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap realita penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini yang masih saja diwarnai oleh salah kelola pemerintahan, baik disebabkan kekurangpahaman terhadap praktek maupun terhadap ketidak pedulian terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
Oleh karena kepada seluruh alumni pendidikan tinggi kepamongan agar tidak mewariskan prakter penyelenggaraan yang buruk kepada generasi muda aparat pamong praja dimana bertugas, karena ini akan membentuk citra negatif Kementrian Dalam Negeri sebagai pembina pendidikan tinggi kepamonganprajaan di Indonesia, katanya. Zardi
Ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Ir. H. Surya Dhama Sabirin dalam acara Pelantikan DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongparajaan Sumbar di Auditorium Gubernuran, Sabtu pagi ( 21/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum IKAPTK sekaligus Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Drs. Djohermansyah Johan , Asisten Administrasi Mahmuda Rivai,SH.MM, para pamong senior Sumbar.
Oleh karena itu kondisi ini lebih memberi ruang yang jelas terhadap implementasi otonomi daerah dalam pengabdian yang diberikan. Sehingga tidak lagi menemui adanya kencendrungan aparatur penyelenggaraan pemerintah yang bersikap dan berpikir parsial, pragmatis dan dis- integrated, ungkapnya.
Gubernur juga menambahkan, sebagai aparatur negara yang telah dibekali dengan semangat ke Indonesiaan yang kuat, para alumni pendidikan tinggi kepamongan dapat menjadi teladan bagi aktor-aktor penyelenggaraan pemerintahan daerah lainya. Kesemua itu dalam memacu semangat otonomi daerah yang berwawasan ke Indonesiaan.
Dengan semangat yang tinggi dan kebersamaan dari segenap alumni pendidikan kepamongan yang tergabung dalam IKAPTK, menjalankan desentralisasi dan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita berharap dapat mewujudkan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harapnya.
Ketua Umum IKAPTK Drs. Djohemansyah Djohan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, setiap alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan agar senantiasa menegakan citra positif aparat pamong praja dalam seluruh proses tugas penyelenggaraan pemerintah negera dan mampu menjadi pioner dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap realita penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini yang masih saja diwarnai oleh salah kelola pemerintahan, baik disebabkan kekurangpahaman terhadap praktek maupun terhadap ketidak pedulian terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
Oleh karena kepada seluruh alumni pendidikan tinggi kepamongan agar tidak mewariskan prakter penyelenggaraan yang buruk kepada generasi muda aparat pamong praja dimana bertugas, karena ini akan membentuk citra negatif Kementrian Dalam Negeri sebagai pembina pendidikan tinggi kepamonganprajaan di Indonesia, katanya. Zardi
Post a Comment