Oleh: Winnarti.Amd.AFM
JAKARTA, KOMPAS — Investigasi menyeluruh melibatkan berbagai instansi mendesak dilakukan, menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti diberitakan, dugaan adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terungkap saat dua anggota Ombudsman RI, Syafrida R Rasahan dan Fikri Yasin, melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Terdapat rumah petak seperti vila mini dengan fasilitas lengkap dan juga dihuni warga binaan. Ada rencana pembangunan fasilitas gym dan shelter untuk golf mini. Ditemukan pula benda mewah seperti televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran. Bahkan, pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras.
Ternyata versi penjara bagi orang kaya tidak semenyeramkan sedangkan penjara bagi orang miskin gelap, sempit, panas, kumuh, kotor , kejam dan menyakitkan. Uang bisa mengatur segalanya termasuk kemewahan yang ada dibalik jeruji besi. Praktek penyediaan fasilitas mewah untuk narapidana elitis di lapas sudah jamak terjadi dan menjadi peluang bisnis berbagai pihak. Harusnya negara berperan mengawasi dan mengontrol kerja pejabat lapas, agar lebih ketat dan disiplin, bukan malah menjadi mitra bagi para pengusaha.
Kini penjara tak lagi membuat jera, karena para pelaku kriminal masih bisa mendapatkan kenyamanan, bahkan peluang transaksi barang kebutuhan warga lapas termasuk miras dan narkoba.
Pemerintah seharusnya mengembalikan esensi penjara yang semestinya. Bagaimana mungkin penjara akan menimbulkan jera, penyesalan , pembelajaran dan perbaikan jika hukumannya tidak menjerakan. Penegakan hukum dan sanksi di dalam sistem kapitalis ini terbukti tidak tegas dan tidak adil. Hukuman dan kemudahan bisa dibeli dengan uang. Uang bisa merubah segalanya dan merubah aturan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya orang kaya lah yang akan berkuasa dan bisa berbuat seenaknya.
Paradigma berpikir kapitalisme sekuler telah merusak sendi-sendi penegakan hukum. Orientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari instansi lapas dan oknum pejabat lapas, adalah bukti kerusakan sistem hukum sekuler, mereka para penegak hukumnya menjadi pelopor pelaku pelanggaran. Hal ini semakin memperjelas dan membuktikan bahwa hari ini sistem sekuler kapitalis tidak sesuai fitrah manusia, tidak membawa ketentraman, tidak menjaga harta, kehormatan bahkan jiwa. Bagaimana negeri ini akan menjadi Indonesia emas jika keadilan hukumnya bikin cemas?
Bagaimana islam memandang:
Dalam Islam sanksi/hukuman memiliki paradigma jawabir dan jawazir. Sanksi tak sekedar membuat jera pelaku kriminal, tapi juga penebusan dosa.
Aparat penegak hukum dalam Islam memiliki kepribadian Islam, ketakwaan yang tinggi, amanah dan adil. Dalam sistem Islam, hukuman yang ditetapkan berdasarkan syariah dan bernilai ruhiyah. Hukum menjamin keadilan, karena yang menetapkan hukum adalah Allah, maka tidak akan ada konflik kepentingan.
Allahu a'lam bishawwab...
.jpg)
.jpg)